JAKARTA — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu (25/4) bergerak melemah sebesar 37 poin menjadi Rp 13.909 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 13.872 per dolar AS.

Analis Monex Investindo Futures, Faisyal mengatakan bahwa sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar uang adalah kenaikan yield surat utang Amerika Serikat bertenor 10 tahun yang telah melewati level tiga persen untuk pertama kalinya sejak 2014. Kondisi itu membuka potensi adanya kenaikan suku bunga AS dalam waktu dekat.

“Selain yield obligasi yang tinggi, menguatnya dolar AS juga karena data ekonomi Amerika Serikat yang optimistis,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa salah satu data ekonomi yang muncul yakni Indeks Kepercayaan Konsumen AS selama April meningkat ke level 128.7, naik dibandingkan bulan sebelumnya. “Penilaian konsumen AS saat ini membaik, dengan begitu maka kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja cukup menguntungkan,” katanya.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan pelemahan rupiah juga sejalan dengan mata uang di negara berkembang. Dengan meningkatnya imbal hasil obligasi AS dan prospek suku bunga AS yang lebih tinggi maka dolar AS menjadi perhatian pelaku pasar.

“Rupiah bersama dengan mata uang emerging market mengalami tekanan karena faktor itu,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, adanya intervensi dari Bank Indonesia akan menahan tekanan rupiah lebih dalam. Bank Indonesia akan menjaga fluktuasi nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya.

Sementara itu, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Rabu (25/4) mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat ke posisi Rp 13.888 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 13.900 per dolar AS.

sumber: Antara/republika

Tembilahan, detikriau.org – Sikapi turunnya harga jual kelapa produksi perkebunan petani kelapa Inhil, Massa Aksi Demonstran “Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil (APMI)” sampaikan tiga tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Inhil,

Tuntutan tertulis yang diterima Wakil Ketua DPRD Inhil, Mariyanto dipenghujung “Sidang Rakyat” selanjutnya diserahkan kepada Penjabat Sementara (PJs) Bupati Inhil Rudyanto. Rabu (25/4/2018)

Tiga tuntutan massa aksi yang dibacakan oleh salah seorang orator aksi tersebut berbunyi;

Massa aksi mendesak Pemerintah untuk mencari solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga kelapa agar masyarakat tidak menjerit menghadapi tibanya bulan puasa dan menjelang masa peralihan anak-anak sekolah,

Jika upaya yang telah dilakukan pemerintah tidak berhasil menekan harga kelapa dalam waktu dekat, massa meminta dengan sangat agar pemerintah memberikan keringanan biaya pendidikan bagi anak-anak petani yang sedang menjerit, dan terakhir

Massa mendesak pemerintah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan memproduksi produk turunan hasil produksi kelapa sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.

Pernyataan ini ditandatangani oleh Empat orang korlap Aksi yakni, M Husaini, Roma Irama, Agung, dan Fiqri/ red

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Inhil, Rudyanto menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang untuk mengatur naik atau turunya harga kelapa. Trend perubahan harga komodity terbesar hasil perkebunan masyarakat Inhil, hingga hari ini sepenuhnya masih dipengaruhi hukum pasar.

“Ada hukum pasar yang memang tidak bisa di kontrol penuh oleh Pemerintah. Harga pasar yang berlaku yang menentukan perobahan naik atau turunya harga kelapa,” Sampaikan Rudyanto dihadapan ratusan massa aksi dalam “Sidang Rakyat” diruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan, rabu (25/4/2018)

Diterangkan Rudyanto, hari ini, hasil produksi perkebunan kelapa di Inhil “over stok” dan menumpuk di gudang. Dicontohkannya, di salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi kelapa, PT Pulau Sambu, penumpukan stok kelapa mencapai 20 juta butir, dan belum terjual.

Hukum Ekonomi menurutnya, saat produksi melimpah dan permintaan menurun, dipastikan akan berdampak pada penurunan harga.

“Kondisi Ini yang sedang terjadi di Inhil. Kita tidak mampu berbuat banyak. Hukum pasar yang sedang berlaku,” Kembali tegaskan Rudyanto

Namun meskipun begitu, Rudyanto mengaku Pemerintah Daerah tidak akan berpangku tangan dengan berbuat semaksimal mungkin mencarikan solusi terbaik mengatasi persoalan yang menggeluti petani kelapa Inhil ini.

Kembali diterangkannya, persoalan penurunan harga kelapa bukanlah persoalan baru di Inhil, sejak dahulu, perobahan harga selalu mengalami kenaikan dan penurunan.

Saat ini, Pemeritah Daerah katanya sedang menyiapkan beberapa regulasi untuk mencari solusi permanen atasi persoalan ini. Salah satunya adalah dengan upaya penerapan “Sistem Resi Gudang”.

“Namun semua itu tentunya tidak bisa secara instan. Semua perlu proses, dan proses itu terus berjalan,” Tegasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Inhil, Maryanto sebut, harga kelapa dipengaruhi harga dipasaran dunia.

Untuk produksi kelapa, khususnya hasil perkebunan masyarakat petani kelapa Inhil menurutnya sangat bergantung kondisi pasar di Negara Tetangga, Malaysia dan Thailand.

Jika petani kelapa di Malaysia dan Thailand sedang memasuki masa panen, harga kelapa Inhil dipastikannya akan mengalami penurunan.

“Secara pribadi saya pastinya selalu menginginkan harga kelapa stabil dan jika bisa terus menanjak. Tapi ada hal-hal yang membatasi kemauan kita,” Ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Inhil ini.

Harusnya ditambahkan Maryanto, mengatasi persoalan yang terus berulang ini, Pemerintah harus mengupayakan produksi lanjutan hasil produksi kelapa. Tetapi sekali lagi menurutnya ada kondisi yang membatasi, diantaranya kemampuan keuangan daerah.

Semenatra itu. Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahrudin sampaikan, solusi untuk upayakan penurunan harga kelapa dalam jangka pendek, pihaknya akan usulkan kepada Pjs Bupati Inhil, Rudyanto lakukan komunikasi dengan sejumlah perusahaan yang bergerak dalam produksi kelapa di Inhil.

Hari ini menurutnya, harga beli kelapa di perusahaan diharga Rp 1700 namun harga ditingkat petani hanya sebesar Rp 1200 – Rp 1300.

“Range selisih harga yang relatif besar ini tentu ada masalah di jalur distribusinya. Makanya kita akan mintakan Pemerintah Daerah, dalam hal ini melalui Pjs Bupati untuk coba lakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan agar segera ada peningkatan harga beli” Tawarkan Politisi PPP Inhil ini.

Anggota DPRD Inhil, Herwanissitas-pu akui, saat ini DPRD dan Pemkab Inhil sedang menyusun Perda yang akan mengatur Tataniaga Kelapa.

Menurut Sitas, mungkin saja, setakat ini, ada pihak-pihak yang akan mempertanyakan rencana penerapan Sistim Resi Gudang (SRG) itu untuk kepentingan siapa? Tapi dipastikannya, penerapan SRG akan menguntungkan petani kalapa dengan adanya kepastian harga jual kelapa.

“Ini upaya jangka panjang yang terus kita gesa untuk disegerakan yang diatur melalui Perda.” Akhiri politisi PKB Inhil ini./ red

Tembilahan, detikriau.org – Ratusan Massa Mahasiswa yang kibarkan gerakan Aksi Bela Rakyat lakukan rapat yang mereka sebut “Sidang Rakyat” bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan. Rabu (25/4/2018).

diawali dengan perdebatan, sidang rakyat diruang “sakral” gedung DPRD Inhil itu akhirnya mendapatkan “izin” meski dilakukan hanya secara lesehan.

“perebutan” tuntutan permintaan “Sidang Rakyat” diruang Rapat Paripurna diawali dengan kedatangan ratusan massa aksi sekira pukul 10.38 Wib.

Di depan pintu masuk ruang utama gedung DPRD Inhil, massa diblokade barisan pasukan pengamanan dari Polres Inhil dan Satpol PP.

Bermula dengan sejumlah orasi, massa yang mengaku perwakilan masyarakat petani kelapa dari sejumlah daerah di Kabupaten Inhil mendesak DPRD dan Pemkab Inhil untuk mencarikan solusi atas anjloknya harga jual kelapa yang mereka nilai sudah sangat menyengsarakan masyarakat petani kelapa.

Orator Massa, dengan berbalutkan jaket almamater UNISI meneriakkan bahwa Indonesia sudah lama merdeka, Kabupaten Inhil sudah lama jaya, tapi dipertanyakannya, apakah masyarakatnya sudah sejahtera?.

“Apakah masyarakat sudah sejahtera?, apakah pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya? Suara sahutan-pun menggema, BELUM!”

Teriakan-teriakan orasi terus saling sahut. Massa menolak untuk lakukan mediasi didepan pintu masuk gedung. Mereka menuntut untuk lakukan ‘Sidang Rakyat”.

Hasil pembicaraan empat orang perwakilan massa aksi dengan salah seorang unsur pimpinan DPRD Inhil, buahkan hasil. Massa diberi izin memasuki gedung DPRD Inhil.

Didalam ruang gedung, kembali terjadi sejumlah perdebatan. Massa aksi menolak untuk lakukan “Sidang Rakyat” diruang rapat Badan Anggaran. Mereka menuntut untuk masuk keruang Rapat Paripurna.

Tuntutan Massa ini tentunya timbulkan penolakan. Dewan berdalih, memasuki ruang paripurna harus mentaati sejumlah aturan..”kami saja sebagai anggota DPRD, memasuki ruang Paripurna tunduk dengan sejumlah aturan,” Terang Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahrudin.

Sayangnya, alasan yang dikemukakan Syahrudin juga tidak digubris. Massa terus bergerak dan nekat merangsek berupaya menaikan anak tangga menuju lantai dua gedung DPRD Inhil dimana terdapat Ruang Rapat Paripurna.

Diujung anak tangga, ratusan massa kembali dihadang barisan pengamanan. Sempat terjadi aksi saling dorong. Suasana-pun terasa mulai memanas.

Ditengah suasana yang hampir meruncing, tuntutan massa aksi akhirnya terkabulkan. “Sidang Rakyat” dapatkan restu untuk dilakukan di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Inhil meskipun dilakukan tanpa menduduki satu kursi-pun dari 45 kursi milik anggota DPRD Inhil./ red

Tembilahan, detikriau.org — Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Inhil, H Darussalam MM membuka secara resmi acara tatap muka Ketua Tim Pengawasan Evaluasi (Wasev) Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 101 tahun 2018 Kodim 0314/Inhil bersama tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda.

Acara yang digelar pada pagi Rabu (25/4/2018) di Kecamatan Tempuling tepatnya di Kantor Desa Mekar Jaya ini dihadiri langsung oleh Dandim 0314/Inhil Letnal Kolonel (Letkol) Inf Andrian Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Lulus Mustofa, dan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra, SIk MSi serta puluhan perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda.

Dalam sambutannya, Darussalam yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi atas suksesnya program TMMD ke 101 ini.

“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggara dan suksesnya kegiatan TMMD ke 101 ini,” sebutnya saat menyampaikan kata sambutan pada acara tatap muka tersebut.

Menurutnya, program atau kegiatan TMMD tersebut sangat dinilai bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kecamatan tersebut, hal ini dibuktikan dengan penimbunan akses jalan yang menghubungkan banyak desa bahkan menembus ke kota kabupaten yang juga dinilai bisa meningkatkan roda perekonomian penduduk sekitar.

“Akses jalan dari Desa Kembang Mekar Sari ke Desa Mekar Jaya serta beberapa desa lainnya sudah bisa kita rasakan manfaatnya, jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga apa yang telah dibangun melalui program TMMD ini,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Darussalam juga mengatakan bahwa melalui kegiatan TMMD yang sudah berjalan selama tiga minggu ini, partisipasi masyarakat sangat tampak jelas, suksesnya program tersebut sebagai bukti semangat bergotong royong yang dinilai sudah berkurang dikalangan masyarakat selama ini kini telah bangkit bersama dengan TNI./adv

JAKARTA — Mantan ketua DPR Setya Novanto (Setnov) divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012. Majelis hakim yang terdiri atas Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar, dan Sukartono juga mencabut hak politik terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa pemidanaan,” ungkap hakim Yanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4).

Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Setnov dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp 5 miliar subsider tiga tahun penjara. Hakim pun menolak permohonan Setnov sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) seperti dalam tuntutan JPU KPK.

“Karena jaksa penuntut umum menilai tedakwa belum memenuhi syarat untuk dijadikan saksi pelaku yang bekerja sama maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan permohonan terdakwa,” kata hakim Anwar.

Atas putusan itu, Setnov dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. “Saya akan pikir-pikir dahulu,” kata Setnov.

Dalam perkara ini, Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-el. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp 2,3 triliun.

Setnov menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte LTd dan Delta Energy Pte Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung. Sementara itu, jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan Direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem.

SUMBER: republika