TEMBILAHAN (detikriau.org) – Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Azwar melalui Kasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Ifdiarman menyebutkan bahwa ada lima barang mengalami penurunan harga barang.

“Kelima barang tersebut adalah Cabe Hijau, Bawang Putih, Kelapa Bulat Pilihan, Kelapa Bulat Remas dan Bawang Merah,” kata Ifdiarman di ruang kerjanya, Senin (30/4/2018).

Dirincikan, untuk Cabe Hijau ditingkat pengecer mengalami mengalami penurunan sebesar 6 persen yakni dari Rp 32 ribu menjadi Rp 30 ribu. Bawang Putih ditingkat pengecer menurun sebesar 14 persen yakni dari Rp 35 ribu menjadi Rp 30 ribu.

Selanjutnya untuk Kelapa Bulat Pilihan ditingkat pengecer menurun sebesar 27 persen yakni dari harga Rp 2.200 menjadi Rp 1.600. Sedangkan untuk Kelapa Bulat Remas menurun sebesar 44 persen yakni dari harga Rp 1.800 menjadi Rp 1.000.

Terakhir, untuk Bawang Merah ditingkat pengecer mengalami penurunan sebesar 20 persen yakni dari harga Rp 35 ribu menjadi Rp 28 ribu.

“Data itu terhitung dari tanggal 27 April sampai 30 April 2018. Kita terus pantau perkembangan harga barang ditingkat pengecer maupun grosir,” pungkasnya./mirwan

Oleh: Rr Laeny Sulistyawati, Ronggo Astungkoro

JAKARTA — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi’ Munawar menilai temuan Ombudsman terkait tenaga kerja asing (TKA) harus menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan soal TKA. Di antaranya, pemerintah perlu menimbang pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA.

Menurut dia, kebijakan pemerintah terkait TKA selalu menggunakan rumus perbandingan dan kontradiksi dengan negara lain. Sikap itu kemudian menjadi pijakan dengan menilai TKA yang ada di Indonesia jauh lebih sedikit daripada TKI yang berkerja di luar negeri. “Padahal, variabel dan faktor-faktor pendukungnya sangat jauh berbeda satu sama lain,” katanya seperti dalam pernyataan yang dilansir pada Ahad (29/4).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri selama ini memiliki dua faktor penentu. Pertama, secara eksternal, ada kebutuhan negara tujuan terhadap tenaga kerja dengan keahlian terbatas.

Kedua, secara internal, kesempatan kerja di dalam negeri terbatas karena penciptaan lapangan kerja yang minim dan keberpihakan yang kurang dari pemerintah. Ia menambahkan, alasan pemerintah yang memudahkan masuknya TKA untuk mendorong investasi sesungguhnya tidak menemukan padanan yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Rofi menambahkan, kemudahan yang diberikan pemerintah terhadap TKA tidak diimbangi dengan pengawasan dan tindakan tegas atas pelanggaran keimigrasian. “Jika pelonggaran TKA ini terus dilakukan bersamaan dengan masuknya investasi asing maka sesungguhnya pemerintah tidak memilki keberpihakan dan iktikad baik untuk tenaga kerja indonesia,” kata dia.

Reni menjelaskan, pemerintah sudah diperingatkan soal sensitivitas terkait dengan polemik keberadaan Perpres Nomor 20/2018. Karena itu, lanjutnya, pemerintah diharapkan agar berhati-hati dalam membuat rumusan perubahan di perpres bersangkutan.

“Sayangnya, pengelolaan isu soal tenaga kerja asing ini tidak secara baik dikelola oleh pemerintah. Menaker (Hanif Dakhiri) tampak menerapkan manajemen ‘pemadam kebakaran’ dalam merespons persoalan ini, sungguh sangat disayangkan,” kata dia.

Ia pun mendesak Menaker untuk melakukan sosialisasi dan penjelasan secara gamblang dengan membangun penjelasan secara komprehensif, logis, dan rasional soal TKA.

Sebaliknya, Hanif Dhakiri meminta semua pihak menjaga kondusifitas dengan tidak menggoreng isu TKA. Ia khawatir isu ini dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk sengaja membuat konflik. “Marilah kita jaga agar situasi kita kondusif. Saya khawatir, kita semua tahu bahan baku konflik tidak banyak, isu Cina, komunis. Maksud saya, jangan sampai dibesar-besarkan,” kata dia di Kota Tua, Jakarta, Sabtu (28/4).

Hanif mengatakan, Perpres Nomor 20/2018 hanya untuk penyederhaan perizinan bagi tenaga kerja level menengah dan menengah ke atas atau dengan keahlian khusus. Ia menjanjikan, pemerintah tidak memberikan izin bagi TKA untuk level buruh kasar.

Politikus PDI Perjuangan Juliari P Batubara juga menilai polemik soal Perpres Nomor 20/2018 sengaja dipolitisasi. Sebab, ia yakin jumlah TKA di Indonesia masih sedikit. “Jumlah TKA di Indonesia masih kecil sekali, cuma puluhan ribu orang,” kata anggota Komisi VI DPR tersebut di Semarang, akhir pekan lalu.

Selain itu, Juliari menjamin tidak akan terjadi serbuan TKA ke Indonesia, khususnya untuk tenaga kasar. Sebab, ia menilai hal itu bergantung pada kesepakatan kedua pihak yang tentu akan ditolak Indonesia.

sumber: republika

Karanganyar – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menanggapi viralnya rekaman suara antara dirinya dengan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang digambarkan bagi-bagi fee atau jatah soal proyek penyediaan energi.

Rini menduga, rekaman tersebut beredar karena adanya salah satu kalangan yang kurang suka dengan kesolidan BUMN yang tengah dibangun Rini.

“Ya sudah, mungkin memang ada orang yang tidak happy kepada kita. Karena saya terus tekankan bahwa kita one nation, one spirit, one family,” kata Rini di De Tjolomadoe, Karanganyar, Minggu (29/4/2018).

Rini mengaku nama baiknya telah tercoreng dengan adanya rekaman tersebut. Dia menjelaskan rekaman tersebut dibuat tidak lengkap, tidak dalam pembicaraan utuh. Untuk itu, dirinya mengaku akan menempuh jalur hukum.

“Iya kita mau coba jalur hukum. Jadi sekarang terus terang dari Pak Sofyan Basir juga akan melakukan, tapi saya bilang saya juga akan melakukan, karena itu juga bicarakan nama baik saya sebagai keluarga, jadi ya saya juga akan mulai jalur hukum,” tegas Rini.

Dijelaskannya, konteks utuh dari pembicaraan itu sebenarnya mengenai rencana PLN dan Pertamina menjadi offtaker dari salah satu proyek storage gas. Disitu Rini menginstruksikan kepada PLN dan Pertamina untuk memiliki saham dari proyek tersebut. Dengan begitu, dua BUMN bisa mempeoleh keuntungan.

Namun, dari rekaman viral tersebut, seolah-olah Rini dan Sofyan yang memiliki kepentingan pribadi untuk bisa mendapatkan fee dari proyek tersebut.

“Iya, dipotong-potong bikinnya. Sepertinya Pak Sofyan yang minta dan saya yang minta, padahal kita selalu jelaskan kita selalu berjuang untuk BUMN bagaimana BUMN agar lebih baik ke depan sehingga bumn bisa survive 100 tahun ke depan itu komitmen kita sebagai seluruh direksi BUMN,” pungkas Rini Soemarno.

Cuplikan Rekaman

Seperti diketahui, beredar di media sosial sebuah percakapan telepon seorang wanita dan pria yang diduga suara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Dalam rekaman itu, disebut sebuah nama lain, yaitu Pak Ari. Isi dari percakapan tersebut kurang lebih mengenai proyek yang dijalankan PLN.

Berikut cuplikan percakapan tersebut:

Wanita: kemarin ngomong sama bapak kemarin, yang penting gini lo, bapak bilang, udahlah yang harus ngambil ini dua, Pertamina sama PLN, jadi dua-duanya punya sahamlah pak, saya bilang begitu.

Pria: Ini dikasih kecil saya kemarin bertahan Bu, beliau ngotot. Kamu gimana sih Sof. Lo pak ini kalau enggak ada PLN bapak juga enggak ada semua bisnis.

Wanita: Sama PLN

Pria: PLN. Waktu itu kan saya ketemu Pak Ari juga bu.

Sumber: liputan6.com

JAKARTA — Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah seharusnya mengutamakan tenaga kerja dalam negeri untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Prabowo menegaskan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan lapangan bekerja seluas-luasnya.

“Bukan kita antiasing, kita butuh tenaga kerja dengan kemampuan asing tapi kita utamakan rakyat kita,” kata Prabowo dalam Seminar Kebangsaan “Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera” yang diadakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad (29/4).

Prabowo mengatakan masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan yang layak. Untuk itu, kesempatan kerja harus diberikan secara luas bagi warga Indonesia. “Rakyat kita banyak belum mempunyai pekerjaan yang baik dan layak. Karena itu, perempuan kita terpaksa jadi pembantu di negara-negara lain, mereka meninggalkan suami, anak dan keluarga untuk mengirim uang ke kampungnya. Masak demikian kita izinkan tenaga kerja asing masuk,” tegasnya.

Prabowo melanjutkan, negara Indonesia memang harus bersahabat dengan negara asing namun harus juga menjaga kepentingan dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia serta waspada agar kekayaan alam tidak dieksploitasi bangsa lain. Menurutnya, rakyat Indonesia harus dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Dengan demikian, negara Indonesia dapat menggunakan sumber daya manusia dalam negeri untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang terampil.

“Kalau rakyat kita tidak mampu kewajiban kita pemimin negara Indonesia untuk membuat rakyat kita mampu. Kalau rakyat tidak pintar kewajiban pemimpin negara ini untuk membuat rakyat pintar,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menilai isu mengenai tenaga kerja asing terlalu dipolitisasi dan terlalu dibesar-besarkan. “Jadi ini kan terlalu dipolitisasi, sudah ada rapat kerja dengan Komisi IX DPR ya kemarin tentang itu, sudah dijelaskan oleh Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno). Jadi saya kira kalau soal tenaga kerja asing itu sengaja disebar dan dibesar-besarkan,” kata Yasonna usai menghadiri acara Hari Bakti Kemasyarakatan ke-54 di Gedung Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Jumat.

Menurut Yasonna, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diterbitkan supaya proses penanganan tenaga kerja asing lebih cepat dan transparan. “Kami mau adalah supaya prosesnya itu lebih cepat, transparan, itu yang mau digunakan oleh perpres itu,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa bagaimanapun Indonesiaa membutuhkan investasi. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia masih tergolong proporsional setelah penerbitan Peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing dan meminta semua pihak tidak khawatir mengenai itu.

sumber: Antara/republika

JAKARTA –Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan awal musim kemarau akan merata terjadi di wilayah-wilayah Indonesia pada Mei hingga Juni 2018. Kepala Bagian Humas BMKG Indonesia Hary Djatmiko mengatakan, selama April ini, sebagian wilayah Indonesia masih masa transisi peralihan musim penghujan ke kemarau.

Kendati demikian, Hary mengungkapkan, di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sudah lebih dahulu memasuki awal musim kemarau. Selanjutnya, musim kemarau akan secara bertahap bergeser ke wilayah Indonesia bagian barat mulai Mei dan Juni 2018

“Puncak kemarau diprakirakan akan terjadi antara Agustus dan September 2018,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (29/4).

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan kondisi masa transisi ini biasanya ditandai dengan potensi pertumbuhan awan-awan konvektif lokal yang mengakibatkan terjadinya hujan lebat, angin kencang, dan puting beliung, seperti kejadian angin kencang dan puting beliung yang terjadi di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta pada 24 April lalu.

“Terkait kejadian ini, BMKG telah memberikan informasi peringatan dini sehari sebelumnya (23/4) yang selalu diperbaruhi informasinya setiap tiga jam sekali,” kata Dwikorita.

Dwikorita menyebutkan dalam satu pekan terakhir ini terjadi curah hujan ekstrem di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Kalimatan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Meskipun beberapa wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau, hujan petir dalam dua hari ke depan masih dapat terjadi di wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, pesisir timur Sumatera, Banten, dan Jawa Barat bagian utara.

Hujan lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Sulawasi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku Papua Barat, dan Papua. Dwikorita mengimbau agar masyarakat menunda kegiatan penangkapan ikan secara tradisional hingga gelombang tinggi mereda dan selalu waspada terhadap kemungkinan hujan disertai angin yang dapat menyebabkan pohon maupun baliho tumbang.

sumber: republika

“Berlatarbelakang kemarahan pelaku kepada adik kandung perempuannya”

Tembilahan Hulu, detikriau.org – Guf (40) Tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam yang dilakukan oleh Suf (25) di TKP Jalan Harapan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, minggu (29/4/2018) sekira pukul 07.30 Wib.

Keterangan Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir AKP M. Adhi Makayasa, S.H., S.I.K, kronologis kejadian antara dua warga Jalan Harapan Tembilahan  Hulu itu, dilatarbelakangi oleh kemarahan Suf kepada adik kandung perempuannya OS (15) yang diketahuinya kerap keluar malam dan dan menginap dirumah korban Guf.

Karena dimarahi dan dipukul oleh Suf, OS lari kerumah Guf untuk meminta perlindungan.

Namun tindakan OS ini justru berbuah fatal. Suf dengan kemarahan memuncak mengamuk dan seketika mendobrak pintu depan rumah Suf. Dan akhirnya terjadi adu kekuatan antara Korban dan Pelaku.

Suf kemudian bergegas pulang kerumahnya dan mengambil sebilah pedang yang berada disudut ruang tamu, kemudian kembali mengejar Guf dan seketika menebas kedua kaki korban serta menusukkan kearah bagian perut.

Korban rubuh dengan usus terburai dan sejumlah luka tusukan disekujur tubuh serta seketika menghembuskan nafas di TKP. Usai menghabisi Guf, Pelaku langsung menuju ke Mapolres Inhil untuk menyerahkan diri.

“Saat ini, pelaku dan barang bukti sudah diamankan Mapolres Indragiri Hilir, untuk proses penyidikan lebih lanjut”, tutup AKP Adhi./ red