TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puluhan pedagang Pasar Kayu Jati mencabut undi untuk mendapatkan los tempat berdagang di pasar Kayu Jati. Cabut Undi tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Jalan Veteran, Tembilahan, Selasa (8/5/2018).

Sore itu, cabut undi dipandu langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Pasar Disperindag Inhil, Ahmad Fitri dan didampingi sejumlah jajarannya.

“Dalam rangka penempatan para pedagang di pasar Kayu Jati, kita ketahui bersama bahwa kita mendapat anggaran pembangunan repitalisasi pasar yang bersumber dari APBN,” kata Kabid Pasar, Ahmad Fitri.

Anggaran tersebut sebesar Rp 6,4 Miliyar yang digunakan untuk merepitalisasi pembangunan pasar yang telah rusak, artinya pada saat ini sudah terbangun ada 106 los sayur, 92 los ikan basah dan daging, kemudian ada 16 kios.

“Nah, inilah yang diberikan kepada masyarakat. Untuk penempatan yang pertama, kita utamakan dahulu mereka yang benar-benar berjualan dan memiliki surat atas nama sendiri serta taat membayar retribusi sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014,” paparnya.

Meski begitu, ia menghimbau kepada para pedagang mendapatkan tempat berdagang untuk melakukan aktifitas berjualan.

Sebab bagi mereka yang tidak berjualan, walaupun katanya memiliki surat dan membayar retribusi, juga akan ditertibkan. Sebab ia menganggap, mereka yang tidak berjualan bisa mengambil manfaat pembangunan pemerintah tersebut, seperti disewakan kepada orang lain.

“Untuk itu, kita himbau bagi mereka yang telah mendapatkan los untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, yakni berjualan,” imbuhnya./mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berupaya meningkatkan Pasar Kayu Jati hingga mencapai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Disperindag Kabupaten Inhil Azwar melalui Kabid Pasar, Ahmad Fitri kepada detikriau.org di ruang kerjanya, Selasa (8/5/2018) kemarin sore.

“Kedepan, kita upayakan bisa menjadi pasar yang berstandar Nasional Indonesia. Itulah yang kita harapkan dari pasar Kayu jati ini,” kata Ahmad Fitri.

Sebab ia menginginkan, Pasar Kayu Jati dapat dijadikan sebagai pusat percontohan pasar yang tertib, bersih, aman, nyaman dan tidak terdapat barang mengandung bahan-bahan berbahaya.

Sebagaimana diketahui, Pasar yang terletak di Tembilahan Hulu itu cukup didukung oleh berbagai pihak, apalagi sumber dana pembangunan pasar bergelontor baik dari APBN, APBD hingga CSR./mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelaksana Harian (Plh) Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), RM Sudinoto melepas secara resmi Field Trip Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ziqra di Halaman Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Nomor 1 Tembilahan, Rabu (9/5/2018).

Plh Asisten III dalam sambutannya menyampaikan mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dapat menstimulasi kecerdasan naturalis anak.

“Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis sangat tertarik kepada alam, tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Mereka umumnya gemar bermain di luar, menikmati alam dan penyayang binatang, tidak takut atau jijik untuk menyentuh dan memiliki naluri untuk memelihara tumbuhan dan/hewan,” urainya.

Melalui field trip, dikatakannya bahwa anak-anak dapat berinteraksi dengan alam dan makhluk hidup lainnya, sehingga anak mendapat pengalaman baru.

“Ini dapat memicu si kecil untuk bertanya hal-hal di luar pengertiannya dari apa yang ia temukan. Sehingga kreativitas dan pola pikir kritis akan terasah,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Ziqra, Hj Marliah mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini ialah untuk memberi pengenalan terhadap dunia kerja kepada anak-anak. Selain itu, kegiatan ini bersempena dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2018.

“Kami ingin menjadikan momen ini sebagai salah satu perjalanan yang berkesan untuk anak didik kami. Dan tentunya kami sebagai pendidik berharap hal ini menjadi amal jariyah di akhirat nanti,” ujarnya. 

Field Trip ini, lanjut Marliah, dilakukan dengan mengunjungi 7 instansi yang dianggap mewakili dunia profesi yang nantinya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi murid dalam membentuk cita-citanya.

“Pada mulanya kami hanya berencana menyasar pada 6 instansi saja, namun Alhamdulillah besarnya animo masyarakat dan dunia usaha, kami diundang pada beberapa instansi namun sayang karena keterbatasan waktu maka kami tidak dapat memenuhi semua undangan tersebut. Kunjungan kami mulai dari Kantor Bupati ini, kemudian kami akan menuju Dinas Pendidikan, Gedung DPRD, Dinas Kesehatan, Bank BNI, Polres, dan berakhir di Bank Danamon,” paparnya.

Sekedar untuk diketahui, kegiatan itu turut diramaikan oleh Majelis Guru PAUD Ziqra dan orang tua murid. Sebelum perjalanan dimulai, dua orang perwakilan murid menyerahkan bunga sebagai tanda kenang-kenangan kepada Sudinoto./adv/mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pengurus Pemuda Bersama Ninggalin Narkoba (BNN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sosialisasikan bahaya Narkoba kepada para pelajar di tiga sekolah, Rabu (9/5/2018).

Tiga sekolah tersebut adalah SMKN 2, SMAN 1 dan SMAN 2 di Kecamatan Tembilahan. Tampil sebagai narasumber dihadirkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau Alfian Alimuddin dan Ketua Harian Pemuda BNN Inhil, Aditya Prahara.

“Tujuan kegiatan ini untuk memahamkan kepada para generasi muda bahwa Narkoba itu benar-benar berbahaya supaya mereka tidak terjerumus,” kata Aditya Prahara.

Ia menjelaskan, upaya menghindari dan mencegah bahaya narkoba tersebut bisa dilakukan dengan 3 cara, dan cara ini cukup simpel untuk dilakukan, khusus bagi mereka yang belum menggunakan Narkoba.

“Pertama dekatkan diri dengan sang pencipta, kedua kerjakan Shalat karena Shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ketiga lakukan hal-hal yang positif agar terhindar dari bahaya Narkoba,” paparnya./mirwan

“Lima tahun terakhir tidak pernah alami peningkatan atau hanya berada pada kisaran Rp. 250 juta-an”

Tembilahan, detikriau.org – Potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Indragiri Hilir menurut hasil perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkirakan mampu memberikan pemasukan bagi keuangan daerah sebesar Rp 1,7 miliar.

Namun kenyataannya, selama lima tahun terakhir, pendapatan daerah dari sektor pelayanan jasa ini tidak pernah mengalami peningkatan atau hanya berada pada kisaran lebih kurang Rp 250 juta.

Hal ini diungkap dalam rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan kerja Panitia Khusus (Pansus) II sekaligus penutupan masa persidangan I tahun sidang 2018 di gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, kemaren.

Melalui juru bicaranya, Octa Hasanatan, Pansus II memaparkan, dari sisi pelayanan masih banyak menuai keluhan, baik oleh pemilik kendaraan maupun pemilik ruko.

Selama ini, pemilik bangunan ruko atau rumah yang berada ditepi jalan umum juga dikenakan pungutan retribusi parkir yang ditagihkan secara bulanan dan/atau tahunan dan itu jelas melanggar aturan karena tidak termasuk dalam objek retribusi parkir tepi jalan umum dan tidak diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan juga, retribusi parkir tepi jalan umum masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Maknanya, retribusi parkir tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potensi retribusi parkir tepi jalan umum memanglah besar, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang prima yang akan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah, tapi kenyataan tidaklah demikian.

Untuk itu, Pansus II DPRD Inhil merekomendasikan kepada Pemkab Inhil agar melakukan pengelolaan parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga retribusi yang dipungut sesuai dengan azas pemungutan retribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk sekedar diketahui, dari enam usulan Rancangan Peraturan Daerah,  “Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum”, di kembalikan ke pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dilakukan penyempurnaan pada tataran pelaksanaan di lapangan dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan Retribusi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan dapat diajukan kembali pada masa persidangan berikutnya./ red

Tembilahan, detikriau.org — Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Pelaksana Harian (Plh) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Inhil, RM Sudinoto MM membuka secara resmi Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2018, Selasa (8/5).

Bertempat di Aula Hotel Elite Tembilahan penyuluhan ini mengangkat tema “Ayo Kerja! Ciptakan Budaya Tertib Administrasi dan Manajemen Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Pelaku Utama dalam Mendukung Pembangunan Pertanian.”

Pada kesempatan itu, turut hadir Kepala Dinas  Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan H Kuswari, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penyuluh pertanian, Pengamat organisme Pengganggu Tanaman, peserta penyuluhan, dan para undangan.

Kegiatan dilaksanakan sejak tanggal 7 hingga 9 Mei 2018. Tujuan dilaksanakannya penyuluhan ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang pertanian dan memperertat silaturahmi serta pertukaran informasi sesama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kecamatan se-Kabupaten Inhil.

Sudinoto dalam sambutannya mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi Nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

“Pembangunan  sektor pertanian masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain berupa: jumlah penduduk yang terus meningkat, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, terbatasnya infrastruktur belum cukup tersedianya benih/ bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/ obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian yang tidak terkendali, ketergantungan konsumsi beras, kompetisi pemanfaatan air dan status kepemilikan lahan,” ujarnya.

Dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada, lanjut Sudinoto, pemerintah telah menetapkan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan padi, jagung dan kedelai yang dikenal dengan program Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Jadi, jagung dan Kedelai, di samping itu untuk mencapai swasembada daging ditetapkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab).

Menurutnya sebagai pencapaian program upsus tersebut, peran serta penyuluh menjadi sangat  penting dalam menggerakkan para petani selaku pelaku utama dan pelaku usaha. “Penyuluh pertanian merupakan salah satu faktor penggerak bagi para petani (pelaku utama) dan dapat berperan aktif sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator dalam rangka terlaksananya kegiatan upsus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai maupun swasembada daging,” paparnya./adv