ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H. Tantawi Jauhari, memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan di lapangan upacara Kantor Bupati Inhil, Senin 8 Juni 2026.

Apel gabungan tersebut diikuti oleh Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Tembilahan dan Camat Tembilahan Hulu, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam amanatnya, Sekda Inhil menjelaskan bahwa pelaksanaan apel gabungan memiliki peran penting sebagai salah satu sarana untuk melakukan pengecekan kehadiran dan kesiapan aparatur, menyampaikan berbagai informasi kedinasan, serta memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Apel bersama merupakan salah satu bentuk konsolidasi dan koordinasi yang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Melalui apel ini, informasi dapat tersampaikan dengan baik, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin dan semangat kerja seluruh ASN,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, H. Tantawi Jauhari juga mengingatkan seluruh ASN terkait rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dilaksanakan sepanjang pekan Milad Inhil Tahun 2026.

Ia mengajak seluruh aparatur untuk turut menunjukkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari identitas masyarakat Indragiri Hilir. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan dengan mengenakan pakaian Melayu selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Milad Inhil.

“Melalui peringatan Milad ke-61 ini, kita tidak hanya merayakan perjalanan pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat kecintaan terhadap budaya dan kearifan lokal yang menjadi jati diri masyarakat Indragiri Hilir,” ungkapnya.

Apel gabungan berlangsung dengan tertib dan khidmat serta menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangka perayaan Milad ke 61 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) luncurkan penerbitan 6100 Kartu Identitas Anak (KIA).

Penyerahan KIA secara simbolis pun dilaksanakan saat Apel Pencanangan Milad pada Minggu (7/6) pagi di Halaman Gedung Eks Multiyear Jalan Swarna Bumi Tembilahan, oleh Bupati diwakili Sekda Inhil Tantawi Jauhari dan Bunda PAUD Inhil Katerina Susanti Herman.

Mengingat pentingnya KIA sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak, Bunda PAUD Katerina Susanti tekankan pentingnya tertib administrasi sejak dini.

“Dengan memiliki KIA anak lebih mudah mendapatkan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, serta program pemerintah lainnya yang memang dikhususkan untuk anak-anak. Mari kita dukung tertib administrasi kependudukan, demi terwujudnya generasi yang terlindungi, terdata dan siap menyongsong masa depan yang lebih baik.” ungkap Bunda PAUD Inhil, Katerina Susanti Herman.

Dalam hal ini peran serta orangtua diharapkan Sekda Inhil, untuk segera memproses pembuatan KIA bagi anaknya.

“Kita memang meluncurkan 6100 KIA karena menyesuaikan angka 61 Milad Inhil, tapi sesungguhnya yang kami inginkan semua anak Inhil memiliki KIA, demi kepentingan anak itu sendiri,” kata Sekda Inhil Tantawi Jauhari.

Untuk informasi, beberapa syarat yang diperlukan untuk pembuatan KIA yakni Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak serta kehadiran anak saat proses pelayanan. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi membuka UMKM Expo 2026 dalam rangka memeriahkan Milad ke-61 Kabupaten Indragiri Hilir, Minggu (7/6/2026) sore di Lapangan Ex Multiyears, Jalan Swarna Bumi, Tembilahan.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Bupati Indragiri Hilir, Herman, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Tantawi Jauhari. Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Katerina Susanti, unsur Forkopimda, kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Inhil, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Inhil yang dibacakan Sekda Tantawi Jauhari, disampaikan bahwa UMKM Expo 2026 yang berlangsung selama delapan hari, mulai 7 hingga 13 Juni 2026, merupakan wadah strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

“UMKM Expo 2026 bukan sekadar ajang pameran biasa. Kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat strategis, mulai dari mempromosikan produk unggulan daerah, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, menumbuhkan semangat kewirausahaan, hingga memfasilitasi kemitraan usaha dan akses pembiayaan,” ujar Sekda saat membacakan sambutan Bupati.

Menurutnya, seluruh tujuan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera berbasis potensi lokal menuju Indragiri Hilir Hebat dan Gemilang.

Bupati juga mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, industri kecil, pelaku ekonomi kreatif, kelompok usaha perempuan dan pemuda, BUMN, BUMD, perbankan, lembaga keuangan, hingga instansi pemerintah.

Menurutnya, kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan gerakan bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Selain pameran produk dan bazar kuliner, UMKM Expo 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung seperti business matching, sosialisasi, pelayanan sertifikasi halal dan legalitas usaha, pertunjukan seni budaya, serta berbagai perlombaan yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memeriahkan kegiatan ini, berbelanja, dan mendukung produk buatan anak daerah kita sendiri. Dukungan masyarakat merupakan modal besar bagi kemajuan ekonomi keluarga dan daerah,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Katerina Susanti, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam momentum Milad ke-61 Kabupaten Inhil tidak hanya sebatas pameran dan perlombaan, melainkan menjadi wadah untuk menggali potensi, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya kaum perempuan, pelaku UMKM, dan generasi muda.

Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi serta berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui UMKM Expo ini, para pelaku usaha mendapatkan ruang promosi yang lebih luas untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pertumbuhan usaha lokal dan memperkuat ekonomi keluarga,” ujarnya.

Katerina menambahkan, TP PKK Kabupaten Inhil senantiasa mendukung berbagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan produk, perluasan akses pasar, hingga pemanfaatan pemasaran digital.

“Kami berharap UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir semakin maju, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan demikian, manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan keluarga-keluarga di daerah ini,” tambahnya.

Kegiatan pembukaan UMKM Expo 2026 ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Katerina Susanti, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Unsur Forkopimda, Ketua DWP Kabupaten Inhil, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Inhil, serta unsur terkait lainnya.

Usai pembukaan, rombongan meninjau langsung lapak-lapak peserta yang memamerkan berbagai produk unggulan daerah. Sekitar 50 lapak turut meramaikan UMKM Expo 2026 dengan menampilkan beragam produk UMKM, kuliner, kerajinan tangan, hingga berbagai layanan publik.

UMKM Expo 2026 akan berlangsung hingga 13 Juni 2026 dan diharapkan mampu meningkatkan promosi, pemasaran, serta daya saing produk lokal sehingga semakin dikenal dan mampu menembus pasar yang lebih luas. (Galeri Foto)

OPINI – Ada orang yang dimarahi bukan karena malas, tapi karena terlalu serius bekerja. Seorang ASN, berprestasi, diakui, selalu dicari saat dibutuhkan. Prinsipnya sederhana: kalau bisa dikerjakan dengan benar, kenapa harus setengah-setengah? Ia percaya membangun sesuatu dari nol, mengawasi dengan detail, dan berdiri tegak di atas integritas.

Namun suatu hari, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana: kecurangan, kerugian besar yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Ia melapor, tapi tidak ada yang bergerak. Justru mereka yang merasa terancam bangkit melawan. Ia dipanggil atasan, bukan untuk diberi apresiasi, melainkan teguran:
“Kamu terlalu teliti.”
“Kamu tidak cocok di sini.”

Di lingkungan yang nyaman dengan kecurangan, orang jujur adalah ancaman. Dari luar, ASN terlihat aman dan terjamin. Yang tidak kelihatan: ada ASN yang bekerja dengan integritas penuh, bukan karena takut, tapi karena percaya pekerjaannya punya makna. Ironisnya, justru mereka yang paling keras dihantam oleh sistemnya sendiri.

Bagi kamu yang berada di posisi ini—kerja keras, kerja jujur, tapi justru dipersulit—ingatlah:
Kamu tidak gila.
Kamu tidak salah.
Kamu tidak sendirian.

Namun, kejujuran butuh lebih dari sekadar bertahan. Jangan menunggu sampai semua terlambat. Dokumentasikan setiap langkah, setiap laporan, setiap keputusan. Bangun relasi lintas unit, lintas instansi, lintas profesi. Tunjukkan cara kerjamu bukan untuk pamer, tapi agar dunia tahu siapa kamu sebelum orang lain mencoba mendefinisikanmu.

Di era ini, satu suara mudah dibungkam. Tapi seribu orang yang sudah tahu kebenaranmu, tidak ada yang bisa membungkam itu. Berlian tetap berlian, meski disimpan di laci yang salah. Rekam jejakmu tidak bisa dihapus oleh mereka yang takut pada kejujuranmu.

Teruslah bekerja dengan benar. Bukan untuk membuktikan apa-apa kepada mereka, tapi karena di luar sana ada masyarakat yang hidupnya bergantung pada ada atau tidaknya orang seperti kamu.

Penulis: Rahmat Roes, S.Sos, M.AP

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Upaya penataan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, patut diapresiasi. Seluruh proses kesepakatan tapal batas desa yang berbatasan dengan Kecamatan Kateman dan Kecamatan Belengkong telah rampung dan disepakati bersama dalam rapat yang digelar di Kantor Camat Pulau Burung.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Pulau burung, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Indra Surya, SE, bersama anggota, Camat Kateman bersama dua kepala desa yang berbatasan, Camat Belengkong beserta lima kepala desa yang bersepadan, serta seluruh kepala desa se Kecamatan Pulau Burung.

Dalam kesempatan tersebut, Indra Surya menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan para kepala desa dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah yang selama ini menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa.

“Saya sangat mengapresiasi upaya dan kerja keras seluruh kepala desa atas keseriusan mereka dalam menyelesaikan kesepakatan tapal batas desa. Ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta menjadi dasar yang jelas dalam perencanaan dan arah pembangunan di masing-masing wilayah desa,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Pulau Burung Rajali. SE, menyebut keberhasilan tersebut sebagai prestasi besar yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah kecamatan.

“Alhamdulillah, hari ini kami mengadakan rapat kesepakatan tapal batas antar desa dan antar kecamatan. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir, kami menjadi satu-satunya kecamatan yang telah menyelesaikan kesepakatan tapal batas desa sekaligus membuat peta desa hingga peta poligon. Ini pencapaian yang sangat luar biasa,” ungkapnya.

Ia berharap keberhasilan Kecamatan Pulau Burung dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah secara musyawarah dan penuh kesepakatan.

“Saya berharap apa yang telah kami lakukan dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain. Terima kasih kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Indragiri Hilir serta PPWI Inhil yang telah memberikan dukungan dan pendampingan hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik,” tambahnya.

Dengan rampungnya kesepakatan tapal batas desa dan tersusunnya peta wilayah yang jelas, Tim kabupaten akan menindaklanjuti kesepakatan ini ke Tim Pusat.

Kecamatan Pulau Burung kini memiliki landasan administrasi yang kuat untuk mendukung pembangunan, pelayanan masyarakat, serta meminimalisir potensi sengketa batas wilayah di masa mendatang. *

Penulis: Budi Wahyono, M.Pd.
OPINI – Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sosial. Hak tersebut juga dimiliki oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau anak inklusi yang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu di sekolah umum, termasuk pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).

Pendidikan bukan hanya sarana memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter, kemampuan sosial, dan pengembangan potensi anak sejak usia dini.

Dalam sistem pendidikan modern, pendidikan inklusif menjadi salah satu pendekatan penting untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah tanpa diskriminasi.

Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh akses pendidikan yang sama, bersosialisasi dengan teman sebaya, dan berkembang dalam lingkungan yang lebih terbuka.

Pendidikan inklusi sangat penting diterapkan pada pendidikan anak usia dini, khususnya Taman Kanak-Kanak (TK). Masa usia dini merupakan periode emas perkembangan anak yang sangat menentukan perkembangan sosial, emosional, bahasa, motorik, dan intelektual di masa depan. Oleh karena itu, anak inklusi membutuhkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sejak dini agar perkembangan mereka dapat berjalan secara optimal.

Hak pendidikan bagi anak inklusi telah dijamin dalam berbagai regulasi di Indonesia. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Selain itu, pemerintah juga mengatur pendidikan inklusi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan umum.

Secara teoritis, pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman peserta didik. Menurut Booth dan Ainscow (2002), pendidikan inklusif adalah proses mengurangi hambatan belajar dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta didik melalui lingkungan pendidikan yang terbuka terhadap keberagaman. Pendidikan inklusi bukan hanya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah umum, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang menerima dan menghargai seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, kebutuhan terhadap pendidikan inklusif pada tingkat TK semakin meningkat. Banyak orang tua berharap anak berkebutuhan khusus dapat belajar di TK umum bersama anak-anak lainnya. Mereka ingin anak memperoleh kesempatan yang sama untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi dalam lingkungan pendidikan yang normal dan ramah anak.

Namun, kenyataannya pelaksanaan pendidikan inklusi pada tingkat TK di Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga saat ini masih sedikit TK umum yang benar-benar siap melaksanakan pendidikan inklusi secara optimal. Sebagian sekolah memang menerima anak berkebutuhan khusus, tetapi belum didukung fasilitas, tenaga pendidik, maupun sistem pembelajaran yang memadai.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian orang tua mengalami kesulitan ketika ingin menyekolahkan anak mereka di TK umum. Bahkan masih ditemukan adanya penolakan secara tidak langsung dari pihak sekolah dengan alasan keterbatasan guru, fasilitas, maupun kesiapan sekolah dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Padahal, pendidikan anak usia dini memiliki peranan penting dalam perkembangan anak inklusi. Pada usia dini, anak mulai belajar berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mengenal aturan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, serta membangun rasa percaya diri. Jika anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh kesempatan pendidikan sejak dini, maka perkembangan sosial dan emosional mereka dapat terhambat.

Hal tersebut diperkuat melalui penelitian dalam Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2023 yang menjelaskan bahwa pendidikan inklusi memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial dan emosional anak berkebutuhan khusus. Anak lebih mudah berinteraksi dengan teman sebaya, memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, serta mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial.

Selain memberikan manfaat bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi juga memberikan dampak positif bagi anak reguler. Anak-anak belajar memahami perbedaan, menghargai sesama, serta membangun sikap empati sejak usia dini. Lingkungan belajar yang inklusif akan membantu membentuk generasi yang toleran dan menghormati keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, keberhasilan pendidikan inklusi tidak dapat berjalan tanpa dukungan yang memadai. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di tingkat TK adalah kurangnya tenaga pendidik yang memahami pendidikan anak berkebutuhan khusus. Banyak guru TK belum memperoleh pelatihan khusus mengenai metode pembelajaran inklusif sehingga masih mengalami kesulitan dalam mendampingi anak inklusi.

Selain keterbatasan guru, fasilitas sekolah juga menjadi tantangan besar. TK yang ramah inklusi membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh anak. Sekolah perlu memiliki alat permainan edukatif, ruang belajar yang mendukung, serta fasilitas aksesibilitas bagi anak yang memiliki hambatan fisik tertentu.

Dalam kondisi seperti ini, peran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sangat penting. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan perlu menyusun kebijakan yang lebih konkret terkait pengembangan pendidikan inklusif pada tingkat TK.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan kepada guru TK mengenai pendidikan inklusi. Guru perlu dibekali pengetahuan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus, strategi pembelajaran adaptif, serta pendekatan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan tenaga pendamping khusus di sekolah-sekolah yang menerima anak inklusi. Kehadiran pendamping sangat membantu guru dalam proses pembelajaran serta memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh perhatian yang sesuai.

Pemerintah daerah juga perlu membantu penyediaan sarana dan prasarana bagi TK yang melaksanakan pendidikan inklusi. Bantuan fasilitas seperti alat belajar, permainan edukatif, media pembelajaran khusus, serta lingkungan sekolah yang aksesibel sangat penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan inklusif.

Pendataan jumlah anak berkebutuhan khusus juga perlu dilakukan secara menyeluruh di setiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Data tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pendidikan inklusi yang tepat sasaran. Dengan adanya data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan layanan pendidikan inklusi serta sekolah mana yang perlu dikembangkan menjadi sekolah ramah inklusi.

Selain pemerintah dan sekolah, dukungan masyarakat juga sangat penting. Stigma terhadap anak berkebutuhan khusus masih menjadi tantangan di tengah masyarakat. Karena itu, sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan inklusif perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa anak inklusi juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan hanya persoalan pendidikan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial. Anak inklusi merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang bersama anak-anak lainnya.

Melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, pendidikan inklusif di tingkat TK di Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat berkembang lebih baik. Dengan demikian, seluruh anak Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi.

Penulis: Budi Wahyono, M.Pd.