“Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius”

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, Said Syarifuddin sebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil suka “ngeles”. Dinas yang dikomandoi Tengku Juhardi ini dinilainya tidak fokus kawal program prioritas Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan Bupati HM Wardan.

Kritikan keras ini dilontarkan Sekda disela rapat koordinasi bahas stabilitas harga kelapa di kantor Bupati Inhil, senin (25/6/2018) kemaren

“Tolong dinas terkait hal ini di diskusikan betul pada RPJM (Rapat Pembangunan, red). Inikan sudah sejak awal menjadi prioritas Bupati, kenapa masih lambat juga,” Semprot Sekda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kata Sekda, selama ini selalu saja ‘ngeles’. Seperti salahsatunya ketika ada investor yang mau mengurus izin, Bappeda selama ini selalu saja mengelak dengan alasan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Bappeda ngelak terus, alasan RTRW. Kalau ngelak terus, ini payah. Orang mau ngurus izin tak selesai-selesai,” kata Said.

Belum lagi terkait penganggaran, Bappeda kata Sekda semestinya bisa melakukan perencanaan dengan analisa yang matang sehingga penganggaran untuk menangani permasalahan kelapa bisa menjadi prioritas.

“Penganggaran, Bappeda tolong dihitung betul. Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius. Perencanaan ini Bappeda, jangan ngelak-ngelak,” tegas Said kembali.

Tidak Hanya Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam rapat itu juga tak luput dari ‘semprotan’ Sekdakab. Sistem Resi Gudang yang menjadi tupoksi mereka juga dinilai lambat prosesnya.

“Ini Disperindag, jangan anggaran perjalanan dinas saja diurus. Bupati sudah begitu besar harapannya pada SRG, kenapa tak selesai juga? Sebelum bupati cuti kemarin kan ada SK baru tim percepatan. Ini sudah 4 bulan, dah sampai mana? Saya minta laporannya segera ke meja pak bupati,” perintah Sekda.

Sebagaimana diketahui, petani kelapa Inhil yang merupakan 70 persen lebih dari total seluruh masyarakat Inhil, saat ini memang sedang menghadapi masa sulitnya. Harga kelapa saat ini terjun bebas mencapai kisaran Rp600,- sampai Rp800,-. Padahal sebelumnya berada di harga rata-rata Rp2.200,-.

Upaya menjaga stabilitas harga kelapa ini sendiri, sebenarnya sudah dilakukan Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan HM Wardan akhir 2013 lalu. Bahkan izin dari Bappebti dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) juga sudah dikantongi Pemkab Inhil sejak setahun lalu.

Bukan itu saja, Perda Sistem Resi Gudang, Perda Tata Niaga Kelapa serta Perda BUMD sebagai pelaksana SRG juga telah ditandatangani oleh Bupati Wardan awal tahun 2018 lalu. Setelah penandatanganan Perda tersebut, bahkan Bupati Wardan langsung menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan agar Perda yang sudah sah dapat segera berjalan.

Tapi seiring dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), awal Februari lalu Bupati Wardan pun cuti mengikuti masa kampanyenya untuk mencalon kembali. Dari sinilah, ketika masuk di hari pertama setelah cuti kemarin Bupati Wardan langsung mengadakan rapat untuk melanjutkan kembali kerja yang sempat tertinggal kemarin. Seperti dikatakannya, hal ini sebagai komitmennya untuk mengangkat para petani kelapa Inhil./red

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 berjalan kondusif, lancar dan aman.

Bukan tanpa alasan, harapan Bupati Inhil tersebut disampaikan setelah melihat Polri bersama TNI yang berupaya maksimal dengan mengerahkan banyak petugas pengamanan sampai ke pelosok – pelosok daerah di Kabupaten Inhil.

“Saya selaku Bupati menyambut baik rapat koordinasi pengamanan yang diadakan. Tentunya rapat ini dilaksanakan untuk menyikapi situasi terkini penyelenggaraan Pilkada Serentak,” ujar Bupati Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengamanan Pilkada Serentak tahun 2018, Selasa (26/6/2018) pagi di Mapolres Inhil, Tembilahan.

Selanjutnya, menanggapi isu pemilih yang tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap, Bupati berkomentar hal itu dapat diatasi dengan para Pemilih memilih menggunakan KTP Elektronik.

“Jam 12.00 atau satu jam sebelum TPS tutup, para pemilih yang tidak masuk DPT dapat memberikan suaranya menggunakan KTP. Datang saja ke TPS,” ungkap Bupati.

Bupati juga berpesan kepada KPUD Inhil selaku penyelenggara Pilkada agar dapat mengantisipasi kerawanan ledakan pemilih akibat persoalan Pemilih yang tidak masuk ke dalam DPT ini.

“Saya yakin dan percaya, para petugas KPUD dapat menjalankan kewajibannya dengan profesional. Kalau ada pihak maupun oknum yang melanggar atau tidak sesuai aturan, silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bupati.

Terakhir, Bupati juga mengaku, telah menerbitkan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 27 Juni.

Turut hadir mengikuti Rapat, Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra, Dandim 0314/Inhil diwakili oleh Pasi Ops Kapten Inf Tarmizi, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Susilo, Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Komisioner KPU Kab. Inhil M. Dong, Ketua Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir Andang Yudiantoro dan Wakapolres Inhil Kompol Afrizal Asri./adv

Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat yang memiliki hak suara tetapi namanya tidak masuk dalam daftar pemilih, dapat menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilokasi tempat tinggalnya dengan syarat memilik KTP Elektornik.

Jika surat suara di TPS tempat tinggalnya tidak mencukupi, pencoblosan dapat dilakukan di TPS terdekat lainnya mulai Jam 12.00 atau satu jam sebelum berakhirnya waktu pencoblosan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner KPU Inhil M Dong dalam dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Bupati/Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun – 2018 di Ruang Tri Brata Polres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan, selasa (26/6/2018)

Menurut M Dong, sampai H-1, pendistribusian logistik Pilkada Serentak sudah hampir tuntas 100 persen.

“Kami berterimakasih kepada semua pihak termasuk Polres Inhil yang telah mengawal pengamaman semua tahapan Pilkada.” Sampaikan M Dong.

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan mengingatkan kepada KPU Inhil untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ledakan pemilih dari masyarakat yang memiliki KTP el tetapi namanya tidak masuk dalam daftar pemilih agar tidak menyebabkan timbulnya kerawanan.

Rakor Pengamanan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Bupati/Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun – 2018 di Ruang Tri Brata Polres Inhil ini dihadiri oleh Bupati Inhil HM Wardan, Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik MH, Dandim 0314/Inhil diwakili Pasi Ops Kapten Inf Tarmizi, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Susilo SH, Ketua KPU Inhil diwakili Komisioner, M Dong, Ketua Panwaslu Inhil Andang Yudiantoro SH, MH, Wakapolres Inhil Kompol Afrizal Asri Sik beserta sejumlah perwira./ red

Tembilahan, detikriau.org —  Amankan  Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2018, Polres Inhil kerahkan sebanyak 2/3 kekuatan atau sebanyak 513 Personil serta ditambah 120 personil BKO Polda Riau. Petugas pengamanan proses demokrasi  ini juga diperkuat oleh 180 personil TNI, 250 Personil Satpol PP serta 3.158 Personil Linmas.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolres Inhil AKBP Cristian Roni Putra SIK MH dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Bupati/Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun – 2018 di Ruang Tri Brata Polres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan, selasa (26/6/2018)

Ditegaskan Kapolres, demi mensukseskan tahapan pilkada, dimulai saat pagelaran pasukan hingga memasuki masa tenang (24-26 Juni 2018), Polres Inhil bersama seluruh Stakeholder terkait sudah bekerja keras.

Bersama personil Kodim 0314/Inhil, Panwaslu dan Sat Pol PP, Polres Inhil juga telah melakukan patroli dalam rangka pengawasan dan pengamanan masa tenang serta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya dan menghindari menerima sesuatu berupa uang atau barang, yang berhubungan dengan penentuan hak pilihnya.

“kita juga telah melaksanakan kegiatan patroli saber money politik bersama panwaslu,” Ujar Kapolres

Masih menurut orang nomor satu di Kepolsian Inhil ini, Polres juga telah melakukan pengawalan pergeseran kotak suara dan bilik suara dari KPU Inhil hingga ke PPK. Dimana, untuk 12 PPK di wilayah perairan, telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018, Sedangkan untuk 8 PPK  didaerah daratan jugs sudah dilaksanakan hingga sampai ke PPS.

Pada saat apel pergeseran pasukan, kepada Personel yang melaksanakan pengamanan di masing-masing lokasi TPS , Kapolres juga mengaku telah menyampaikan penegasan hal – hal yang harus dilaksanakan dan hal – hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Polri.

“Saya juga mengajak kepada semua stakeholder secara bersama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif dan pelaksanaan pilkada dapat berjalan dgn aman dan lancar.” Akhirinya./red

“9.815 lembar Kelebihan Surat Suara dalam Kondisi Baik di Segel”

Tembilahan, detikriau.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir musnahkan sebanyak 651 lembar surat suara untuk Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Inhil dan 62 lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau.

Keputusan pemusnahan suara suara yang tidak lolos sortir/rusak ini disepakati usai dilakukannya rapat koordinasi oleh KPU bersama Polres Inhil, dan Asisten Administrasi Setdakab Inhil diaula kantor KPU Inhil, Selasa (26/6/2018)

Menurut KPU, pemusnahan sebanyak 713 lembat surat suara rusak ini juga telah sesuai dengan PKPU No 8/Tahun 2016.

Selain surat suara rusak, KPU Inhil juga menerangkan bahwa terdapat sebanyak 6652 lembar kelebihan surat suara untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan sebanyak 3163 lembar kelebihan surat suara untuk Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Inhil.

Terhadap kelebihan surat suara yang dalam kondisi baik ini, disepakati untuk smentara disimpan dalam kondisi tersegel yang ditujukan untuk surat suara cadangan. Pemusnahan akan dilakukan selesai pelaksanaan pemilihan./red

Tembilahan, detikriau.org — Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisperindag) Kabupaten Inhil, Azwar mengklaim harga kelapa di beberapa kawasan mulai membaik dengan adanya kenaikan, Selasa (26/6/2018) petang.

Saat ini menurutnya, harga sudah menyentuh level Rp. 1000 hingga Rp 1600 per butirnya setelah sebelumnya hanya berada pada kisaran Rp 600 sampai Rp 800 per butir.

Di Kecamatan Reteh, dikatakan Azwar, salah seorang petani disana mengaku menjual kelapa dengan harga Rp. 1100. Sedangkan, dari informasi yang diterimanya, Kecamatan Batang Tuaka seorang pengumpul kelapa mengaku membeli kelapa dari petani dengan harga Rp. 1300.

Untuk Kecamatan Enok, Azwar mengatakan, harga jual kelapa di tingkat petani berada pada level Rp 1200. Begitu pula oengambilan yang dilakukan oleh PT Pulau Sambu Guntung.

“Harga Kelapa hari ini memang sudah naik. Kenaikan pun bervariasi. Kita akan pantau terus, semoga akan terus naik hingga mencapai level stabil,” tukas Azwar saat dikonfirmasi.

Azwar menuturkan, kenaikan harga terjadi karena dampak penawaran komoditas kelapa cenderung menurun pasca lebaran Idul Fitri. Sebab, di momen lebaran, masyarakat petani berbondong – bondong menjual hasil panen kelapanya dengan tingkat permintaan industri pengolahan kelapa yang tetap.

Selain itu, dikatakan Azwar, kenaikan harga kelapa ini juga terjadi karena kepercayaan dari para pelaku usaha dalam momen Pilkada Serentak dan kembali masuknya Bupati Inhil, HM Wardan pasca cuti kampanye.

“Hal ini lumrah terjadi dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi bahkan dalam skala yang lebih besar Indonesia. Setiap ajang Pemilu ataupun Pilkada, harga – harga akan cenderung naik, tidak terkecuali harga kelapa di Inhil,” Jelas Azwar.

Yang paling konkret, dikatakan Azwar, kembali masuknya Bupati Inhil, HM Wardan pasca cuti kampanye memberikan respons positif di kalangan pengusaha kelapa dan pengumpul atau toke untuk kemudian membeli kelapa dengan harga yang lebih manusiawi.

“Sebelumnya, sejak Beliau (HM Wardan, red) cuti. Tepatnya pada media Februari lalu, harga kelapa mulai turun dan akhirnya terjun bebas sebelum masuk Ramadhan. Tapi, Alhamdulillah, baru saja beliau masuk, harga sudah kembali naik,” katanya.

Selanjutnya, Azwar meyakini, harga kelapa akan kembali naik, jika Pilkada Serentak terselenggara dengan sukses dan lancar sebagaimana pengalaman, baik di Inhil sendiri maupun dari daerah – daerah lainnya di Indonesia.

“Semoga pasca Pilkada, harga kelapa akan kembali naik dan mampu mencapai stabilitas harga karena kasihan masyarakat petani kita dengan anjloknya harga kelapa beberapa bulan ini,” tandas Azwar./Am