Tahukah kamu, Ternyata Segini Harta Kekayaan Ketua DPRD Inhil

ARB Indonesia, INDRAGIRI HILIR – Nama Iwan Taruna pasti sudah tak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ya, tentu saja karena Iwan taruna banyak disenangi masyarakat berkat keperduliannya terhadap suara rakyat selama menjadi Anggota DRPD Inhil.

Terlebih lagi saat ini Iwan Taruna merupakan Ketua DPRD Inhil untuk periode 2024-2029. Tentunya nama Iwan Taruna semakin banyak dikenal dan disenangi oleh masyarak luas.

Kendati demikian, tahukah kamu berapa harta kekayaan Iwan Taruna yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Inhil Partai PKB?. Berikut kami sajikan data harta kekayaannya berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut dokumen LHKPN yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 5 April 2024. Iwan Taruna memiliki 19 aset berupa Tanah dan Bangunan di Kabupaten Inhil, dua diantaranya berada di Pekanbaru berupa Tanah dan bangunan seluas 104 m2/60 m2 senilai Rp 200.000.000, serta Tanah Seluas 722 m2 senilai Rp 250.000.000. Adapun total 19 aset Tanah dan Bangunan milik Iwan Taruna sejumlah Rp 3.530.000.000.

Sedangkan untuk alat transportasi dan mesin, Iwan Taruna memiliki 3 buah sepeda motor dan 3 buah kendaraan roda 4 (Mobil) dengan nilai Rp 445.000.000.

Selain itu, politisi senior ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 65.000.000, serta Kas dan Setara Kas senilai Rp 185.049.085.

Adapun total harta kekayaan Iwan Taruna berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejumlah Rp. 4.225.049.085. (Arbain)




Barlaku Hari Ini, Tarif Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar Naik 30 Persen

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – PT Hutama Karya, mulai menaikkan harga tarif baru jalan Tol Pekanbaru-Kampar-XIII Koto Kampar, yang mulai berlaku tanggal 15 Januari 2025, hingga mencapai 30 persen.

Kenaikan tarif ini menyusul terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3127/KPTS/M/2024 pada 24 Desember 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan bahwa selama satu bulan terakhir Hutama Karya telah melakukan sosialisasi melalui beragam media komunikasi seperti media sosial, media cetak dan elektronik, radio, serta media luar ruang.

“Kami berharap dukungan penuh dari masyarakat Riau dan pemerintah daerah setempat agar penyesuaian tarif ini dapat berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas jalan tol guna mendukung operasional yang lebih lancar serta pengembangan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Adjib Al Hakim menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pembagian 100 paket bantuan sembako kepada warga sekitar tol, serta Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Key Opinion Leader (KOL), regulator, pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, terkait dengan naiknya tarif tol Pekanbaru-Bangkinang-XIII Koto Kampar.

Untuk golongan I Pekanbaru-Bangkinang semula Rp33.500 menjadi Rp44.000, Pekanbaru-XIII Koto Kampar semula Rp60.000 menjadi Rp78.000, sedangkan dari Bangkinang-XII Koto Kampar, semula Rp24.000 menjadi Rp34.000.

Untuk golongan II dan III Pekanbaru-Bangkinang, semula Rp50.500 menajdi Rp66.000, dan golongan VI dan V, semula Rp67.000, menajdi Rp87.500. Pekanbaru-XIII Koto Kampar golongan II dan III, semula Rp89.500 menjadi Rp117.000, dan golongan IV dan V semula Rp119.500 menjadi Rp156.000.




Terbaru! Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dijadwalkan pada 10 Februari

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan serentak pada 10 Februari 2025 mendatangkan. Sedangkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dijadwalkan lebih awal yakni 7 Februari.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, OK Doni, Selasa (14/1/2024).

Dilansir dari cakaplah.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mendapat informasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persiapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2025.

“Iya, kami baru mendapat informasi melalui rapat zoom meeting oleh Kemendagri, bahwa khusus untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang tidak bersengketa di MK pelantikannya tetap sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024,” kata Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, OK Doni.

Doni menjelaskan, sesuai Perpres tersebut untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

“Karena untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau tidak bersengketa maka pelantikan dijadwalkan tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Sedangkan untuk bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang tak bermasalah dilantik tanggal 10 Februari. Kita di Riau ada lima daerah yang tidak bersengketa sampai ke MK, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Pelalawan,” terangnya.

Terkait pelantikan gubernur dan wakil gubernur Riau, pihaknya diminta Kemendagri untuk mempersiapkan paripurna penetapan wakil gubernur dan wakil gubernur terpilih. Termasuk lima bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Riau.

“Kemudian kita juga diminta untuk mempersiapkan persyaratan lainnya. Itu ada 11 item. Nanti persyaratan tersebut disampaikan melalui sistem aplikasi administrasi yang disiapkan Kemendagri. Setelah lengkap kemudian diupload melalui sistem paling lambat tanggal 16 Januari. Karena persyaratan itu nanti menjadi bahan Kemendagri untuk disampaikan ke Presiden,” tutupnya.




Imbas Kelangkaan Kelapa, PT RSUP Kurangi Tenaga Kerja

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Penurunan produksi kelapa akibat kemarau tahun dan hama lalu ditambah dengan bebasnya ekspor kelapa bulat membuat industri kelapa dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku.

Hal ini juga berdampak kepada PT RSUP, salah satu perusahaan Sambu Group yang beroperasi di Pulau Burung. Sudah beberapa bulan terakhir perusahaan kesulitan mendapatkan kelapa sebagai bahan baku produksi.

“Saat ini terjadi kelangkaan kelapa. Sebagai bahan baku utama produksi, kelapa sulit didapatkan. Sehingga banyak pekerja yang tidak beraktivitas, karena perusahaan beroperasi di bawah kapasitas (running capacity),”ujar A Ginting, Humas Sambu Group dalam siaran persnya, Selasa (14/1/2024).

Menurut A Ginting, sulitnya perusahaan mendapat bahan baku kelapa karena menurunnya produksi kebun kelapa dan juga maraknya ekspor kelapa bulat.

“Kondisi ini menyebabkan produksi pengolahan kelapa di perusahaan menurun, sehingga terpaksa melakukan langkah efisiensi, termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja,” tambah A Ginting.

Lanjutnya, penyesuaian jumlah tenaga kerja ini langkah yang tidak mudah, namun terpaksa dilakukan.

“Perusahaan bertanggung jawab dan akan memenuh kewajibannya kepada tenaga kerja yang terdampak. Sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini proses PHK sedang berjalan termasuk pemberian pesangon dan pemenuhan kewajiban lainnya,” jelas A Ginting.

Perusahaan juga berkonsultasi dan berkirim surat kepada Disnakertrans Indragiri Hilir untuk proses PHK ini. Sehingga perusahaan akan mengikuti arahan dan pendampingan yang dilakukan oleh Disnakertrans.

“Kita tentu berharap semua bisa segera kembali normal. Termasuk kelapa tidak lagi langka dan mudah didapatkan. Sehingga kembali membuka lapangan kerja, dan perusahaan sebagai industri padat karya, bisa memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah dan ekosistem kelapa,” tutup A Ginting.

Tentang Sambu Group

Didirikan pada tahun 1967 oleh Tay Juhana, PT Pulau Sambu merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis pengolahan kelapa. Memiliki tiga pabrik yang tersebar di Provinsi Riau—PT Pulau Sambu di Kuala Enok (1967), PT Pulau Sambu di Guntung (1983), dan PT Riau Sakti United Plantations (1993)—Sambu Group berusaha menciptakan industri kelapa ke level lebih tinggi melalui pengembangan sistem yang berbeda dari yang pernah ada sebelumnya.

Sambu Group berhasil mengintegrasikan petani kelapa lokal Indonesia dengan pasar. Petani kelapa menjadi entitas yang tak terpisahkan secara sosial dengan perusahaan. Sebagai pelopor industri kelapa, Sambu Group berusaha mengembangkan inovasi produk berbasis kelapa melalui merek KARA. Usaha Sambu Group mengakomodir kebutuhan kelapa untuk industri bermitra dengan masyarakat dan lingkungan untuk menghadirkan inklusifitas sosial, konservasi lingkungan hidup, dan stabilitas ekonomi bagi bisnis dan masyarakat disekitar.

Salah satu prinsip Sambu Group, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan sosialekonomi petani kelapa Indonesia yang menjadi mitranya. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan berbagai kegiatan religi hingga program pendidikan masyarakat di sekitar industri. Membeli produk Sambu Group dengan merek KARA turut berkontribusi untuk kesejahteraan dan kehidupan petani kelapa Indonesia yang lebih baik. *




Kapolres Inhil Berganti, AKBP Farouk Oktora: Saya Izin Bergabung Bertugas di Polres Inhil

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Tuntas sudah tugas AKBP Budi Setiawan sebagai Kapolres Indragiri Hilir (Inhil). Satu tahun sebulan, AKBP Budi akhirnya mengucapkan salam perpisahan bagi seluruh personel Polres Inhil.

Tak kuasa menahan haru, AKBP Budi Setiawan tampak beberapa kali mengusap air mata saat menyampaikan kata sambutan perpisahan dihadapan personel Polres Inhil.

Apalagi ditambah dengan tampilan video moments flashback dokumentasi selama Ia bertugas dan ucapan salam perpisahan dari seluruh personel Polres Inhil, menambah suasana haru hati AKBP Budi.

Salam perpisahan disampaikan Budi Setiawan saat kenal pamit antara dirinya dan Kapolres yang baru, AKBP Farouk Oktora, di Mapolres Inhil, Senin (13/1/2025) pagi.

Budi yang didampingi sang istri mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh personel Polres Inhil, sehingga dirinya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Terima kasih atas kerjasama dan kerja keras serta dukungan dari rekan rekan semua, sudah berkorban untuk kami selama bertugas di Polres Inhil ini. Kalian adalah para pejuang dan petarung, siap disegala kondisi,” ucapnya.

AKBP Budi juga meminta maaf jika terdapat kesalahan selama bertugas di Polres Inhil.

“Kami minta maaf jika selama bertugas dan bergaul terdapat kesalahan, juga segala hal yang belum bisa kami penuhi dengan maksimal disini. Saya yakin dengan Kapolres yang baru Polres Inhil akan lebih baik dengan prestasi yang lebih banyak kedepannya,” ungkap Budi.

Sementara itu Kapolres Inhil yang baru, AKBP Farouk Oktora memohon dukungan seluruh personel selama bertugas di Polres Inhil.

“Saya izin bergabung bertugas di Polres Inhil, mohon dukungan, sama sama kita memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam membangun Inhil,” ucapnya.

Ia mendoakan kakak asuh AKBP Budi Setiawan dan keluarga selalu sukses meraup prestasi di Polres Bengkalis.

“Agak berat menggantikan beliau, banyak yang sudah diperbuat dengan segala prestasi disini. Mohon doa restu kakak asuh melanjutkan kepemimpinan di Polres Inhil,” kata AKBP Farouk.




Pensiun dari Pejabat Pemerintah, HM Arifin Diharapkan Terus Aktif di Organisasi Kemasyarakatan

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – HM Arifin, S.Sos., MM seorang pejabat yang dikenal dekat dengan para ulama dan tokoh masyarakat serta aktif dalam kegiatan keagamaan baru saja menyelesaikan masa baktinya sebagai pejabat pemerintah.

Sebelum pensiun, HM Arifin yang pernah menjabat sebagai Kabag Kesara, Kadinsos hingga Kaban Kesbangpol Inhil, dirinya selalu menjaga hubungan baik dengan para ulama dan tokoh masyarakat . Bahkan ia juga sering terlibat dalam diskusi dalam mencari solusi terbaik bagi umat.

Hal itu membuat dirinya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.

Seperti yang disampaikan Kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, H. Harun mengungkapkan apresiasi atas dedikasi HM Arifin selama berkiprah di pemerintahan selama ini.

“Pak Arifin adalah contoh pejabat yang tidak hanya bertugas sebagai Pejabat Pemerintah, tetapi juga melayani masyarakat, serta selalu menjaga nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan,” tuturnya.

“Bahkan Beliau selalu membuka ruang diskusi dengan ulama untuk mencari solusi terbaik bagi umat,” tambah H Harun.

Setelah masa purna bakti, banyak pihak berharap HM Arifin tetap aktif dalam membina umat, sebab pengalaman dan kebijaksanaannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Meskipun sudah tidak menjabat lagi, kami berharap beliau tetap melanjutkan perannya dalam membina umat, karena pengalaman dan kebijaksanaan beliau masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perannya sangat penting untuk menjaga kesinambungan visi dan misi yang selama ini ia perjuangkan bersama pemerintah,” ungkap H Harun.

“Dengan kedekatannya bersama tokoh agama, Pak H Arifin dapat menjadi jembatan pernyambung silaturrahim antar sesama guna meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Lanjut H Harun, Kiprah HM Arifin diharapkan menjadi inspirasi bagi pejabat lainnya, bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat dengan hati dan dedikasi penuh.

Semangatnya untuk terus membangun umat diharapkan akan terus memberi manfaat besar, bahkan setelah ia melepas jabatannya. Ditambah lagi HM Arifin yang akrab dengan para ustaz dan guru-guru ngaji, karena dirinya ketika menjabat sebagai Kabag Kesra dimasa Bupati HM Wardan menjadi salah satu motor penggerak program magrib mengaji.

“Dengan fisik yang masih sehat dan bugar. Kami sebagai sahabat HM Arifin sangat berharap beliau terus aktif di organisasi kemasyarakatan,” tutupnya.

Sementara itu, HM Arifin sendiri menyatakan kesediaannya untuk tetap mengabdi kepada masyarakat, meskipun tidak lagi berada di lingkup pemerintahan.

“Mengabdi tidak harus di satu tempat. Insya Allah jika di perlukan saya siap membantu demi kemajuan umat. Do’akan saja saya sehat,” tuturnya. (Arb)