Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali merilis daftar 20 entitas yang tidak memiliki izin.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, mengatakan, imbauan tersebut dikeluarkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat karena kegiatan 20 entitas tersebut berpotensi merugikan mengingat imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Menurutnya, kegiatan 20 entitas tersebut selama ini sudah menjadi perhatian dan pemantauan Satgas Waspada Investasi berdasarkan informasi yang disebarkan perusahaan dan pengaduan masyarakat.

Satgas telah memanggil dan mendorong entitas tersebut untuk mengurus perizinannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Seluruh instansi terkait telah berkomitmen untuk memperlancar proses perizinan kegiatan usaha tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan.

Satgas mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risikonya.

Satgas juga secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

“Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.” Imbau Satgas dalam siaran persnya dikutip melalui laman www.ojk.go.id. Senin (30/7/2018)

Berikut daftar ke-20 Entitas tak berizin yang dirilis Satgas Waspada Investasi

Batam, detikriau.org — Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Kepulauan Riau (Kepri), H Syamsuddin Uti  melantik kepengurusan Laskar Banjar Dalas Hangit (LBDH) Kota Batam. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam Centre, Minggu(29/7/2018).

“Saya Merasa Bahagia apa yang dicita-citakan selama ini bahwa KBB sudah punya aliansi cukup kuat yaitu mendirikan sebuah Laskar  Banjar Dalas Hangit (LBDH) dan pelantikannya cukup meriah,” Ujar Syamsuddin Uti

Dengan dilantiknya Laskar Banjar Dalas Hangit (LBDH) dikota Batam, Syamsuddin berharap  kedepannya akan mampu menjadi payung untuk masyarakat banjar serta menjadi penyambung aspirasi terhadap pembangunan yang ada di Batam.

“Kita harapkan kedepannya Laskar Banjar Dalas Hangit (LBDH) akan lebih berkembang dan meberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan, khususnya di Kota Batam,” Harapnya

Sementara itu, Suhaimi Syam Ketua LBDH kota batam yang baru saja dilantik mengucapkan terima kasihnya karena telah dipercayakan untuk mempin LBDH. Ia bertekad untuk merangkul suku banjar yang ada di Batam.

“Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Syamsudin Uti serta tokoh tokoh banjar yang telah mempercayakan saya untuk memimpin LBDH batam,” ucap Suhaimi Syam.

Pada kegiatan tersebut Ketua Umum /Panglima Tinggi Laskar Banjar Dalas Hangit (LBDH) Kota Batam juga langsung mengukuhkan bangdes-bangdes yang ada dibatam, diantaranya, Bangdes Batu Ampar, Panggis Batam Kota, Bengkong, Longsa, Sagulung, Sekupang, Baja, Batu Aji, Belakang Padang, Sei Beduk, Gulam dan Dalang./rul

“Ada peluang untuk pejabat muda, syaratnya seperti ini”

Tembilahan, detikriau.org – Meski belum menunjuk waktu pasti, Bupati Inhil, HM Wardan mengisyaratkan pembenaran untuk melakukan perombakan posisi pejabat dilingkungan Pemkab Inhil. Menurut Bupati Inhil yang kembali terpilih untuk periode kedua kalinya ini, seperti sebelumnya, mutasi kali ini, pastinya juga didasari dengan niat baik.

“Semua diawali dengan niat baik, yakni untuk melanjutkan proses pembangunan di Inhil hingga lima tahun kedepan. Kapan waktunya, kita tunggu saja saat yang mengejutkan itu,” Ujar HM Wardan

Menurut Bupati, kriteria pejabat yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program yang akan dijalankan kedepannya, tentulah harus cerdas, mau bekerja keras dan loyal. Kriteria ini, kata Bupati juga, tidak menuntup kemungkinan ia juga akan mendudukkan pejabat muda yang enerjik dan penuh inovasi.

“Ini kriteria pejabat yang kita cari. Bisa saja kriteria ini dipenuhi oleh pejabat muda yang enerjik dan penuh inovasi.” Sampaikan Ketua DPD Partai Golkar Inhil ini.

Sementara itu, orang dekat Bupati yang enggan namanya untuk dipublikasikan-pun membenarkan hal ini. Ia mengaku saat ini Bupati sedang meramu nama-nama pejabat yang akan dimutasi.

“Benar, bapak sepertinya lagi menggodok nama pejabat yang akan dimutasi,” Ujarnya.

Diakuinya, saat ini hampir setiap hari para pejabat yang merasa posisinya tidak aman datang untuk menemui Bupati. Baik datang ingin melaporkan tentang kegiatan, maupun yang hanya sekedar “stor wajah”. Akan tetapi, menurutnya upaya itusepertinya tidak ada arti lagi.

Penilaian tentang kinerja pejabat menurutnya juga sudah dilakukan sejak beberapa bulan, bahkan beberapa tahun lalu. Artinya Bupati, sudah mengantongi nama-nama sejumlah pejabat yang mendapat rapor merah. Isu mutasi juga tidak hanya bagi pejabat Eselon 2, tapi juga untuk eselon 3 dan 4.

“Apapun yang dilakukan pak Bupati nanti, termasuk melakukan perombakan total, itu semata-mata hanya karena beliau ingin adanya kinerja yang baik. Terlebih untuk kemajuan masyarakat dan daerah,”akhirnya.

Terkait hal ini juga, bahkan Sekda Inhil, H Said Syarifuddin sempat dimintai komfirmasi sebelumnya juga tidak menampik. Namun Kata Sekda, sebagai Ketua Baperjakat, keputusan mutasi tetap akan disampaikan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah.

“Kita rasa wajarlah kalau ada mutasi dalam setiap organisai. Itulah evaluasi untuk perbaikan kinerja. Disamping bertujuan penyegaran, tentu agar para pejabat bisa lebih berprestasi,”kata Sekda.

Untuk sekedar diketahui, pasca Pilkada serentak 27 Juni 2018 yang kembali mempercayakan HM Wardan untuk memimpin Inhil periode kedua kali bersama wakil Bupati barunya, H Syamsuddin Uti, isu perombakan pejabat mulai santer terdengar.

Dikalangan masyarakat umum, isu mutasi disambut positif. Masyarakat menginginkan dibawah kepemimpin HM Wardan saat ini pembangunan Inhil akan jauh lebih maju dari pada sebelumnya. Artinya, masyarakat sangat mendukung hal tersebut.

“Pejabat-pejabat itu adalah pembantu Bupati. Jadi kalau Bupati merasa pejabat itu tidak bisa berkontribusi terhadap pembangunan wajar kalau beliau menggantinya. Kita sangat mendukung, “kata salah seorang warga Tembilahan, Sal./adv

Editor : Am

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir Said Syarifuddin  pimpin rapat Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Inhil Tahun 2018 bertempat Aula Kantor Lantai V kantor bupati  inhil, Kamis (26/07)

Rapat evaluasi ini juga diikuti oleh, Asisten II Setdakab Inhil H.Afrizal, Inspektur Daerah Hj. Iriyanti serta beberapa OPD dilingkungan Pemkab Inhil. Usai rapat di lakukan penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam paparannya, Sekda mengatakan bahwa kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi ini wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh daerah, baik itu Kabupaten, Kota, maupun Provinsi.

“Kita terus evaluasi dan alhamdulillah semester I sudah rampung dan di evaluasi lagi oleh pihak KPK. Untuk itu tentu kita harus serius mempersiapkan ini agar semua OPD mempunyai tanggung jawab apa-apa yang harus di persiapkan”Sampaikan Sekda

Sekda juga mengimbau agar seluruh OPD melaksanakan rencana aksi Koordinasi , Supervisi Pencegahan Korupsi di lingkungan pemkab inhil  agar kedepanya menjadi pedoman,  apa yang harus di kerjakan dalam rangka untuk pemberantasan korupsi di OPD masing-masing Terutama di lingkungan pemkab inhil sendiri.

“Mudah-Mudahan rencana aksi seperti perencanaan, keuangan, pelelangan, perizinan, pemerintahan desa,  pendidikan, kesehatan dan lainnya, termasuk keterbukaan informasi. SOP dan,system, kita wajib untuk menyusun dan melakukan evaluasi. ” Ingatkan Sekda

sementara itu , Inspektur Daerah Hj Iriyanti berharap kedepan administrasi penyelenggaraan pemerintahan  di Inhil lebih baik lagi, apalagi mengingat selama empat tahun terakhir Kabupaten inhil terus mendapatkan predikat WTP

“Alhamdulillah WTP Sudah,  Apip Sudah ,SPIP sudah dan kini kita kejar lagi penilaian mandiri penyelenggaraan birokrasi pemerintah”motifasinya

Sekedar memberitahukan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh pihak Koordinator Sub Bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta langkah dalam memberikan dukungan guna meyiapan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada Aplikasi Monitoring Centre for Prevention ( MCP) secara Tepat  waktu./ adv

Reporter: rul     Editor: Am

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan bahwa saat ini belum ada penerimaan CPNS. Dia meminta agar masyarakat bisa menunggu informasi resmi dan KemenPANRB.

“Belum ada formasi, kalau ada yang beredar itu tidak benar,” ujar Asman melalui pesan tertulis Sabtu (28/7).

Menurut dia, akhir-akhir ini tengah beredar informasi penerimaan CPNS. Padahal hingga saat ini belum ada penetapan formasi CPNS. Informasi yang beredar di berbagai media sosial itu seolah-olah pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS pada Juli 2018.

Padahal penetapan dan formasi CPNS masih dalam proses dan belum dipastikan rampung pada Juli 2018. “Semua masih dalam proses,” ujar dia.

Asman pun mengimbau agar masyarakat, lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Masyarakat bisa memantau melalui website resmi Kementerian PANRB yakni www.menpan.go.id

Asman memperkirakan sebanyak 220 ribu PNS akan pensiun pada tahun ini. Jumlah penerimaan CPNS itu pun akan disesuaikan dengan jumlah PNS yang akan pensiun.

“Karena kan pedomannya tetap jumlah yang pensiun,” katanya menambahkan.

Selain itu, penerimaan CPNS tahun ini masih akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan. Sebelumnya, usulan untuk jumlah CPNS dari kementerian dan pemerintah daerah pun telah masuk. Sementara itu, permintaan agar dilakukan penambahan PNS di tiap-tiap instansi dan pemerintah daerah juga cukup banyak.

sumber: republika.co.id

Makkah, detikriau.org – Hingga hari kesebelas sejak kedatangan pertama jemaah haji pada 17 Juli 2018 lalu, sebanyak 161 kloter atau 64.917 jemaah telah tiba di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, 13.947 jemaah telah masuk Makkah pada Jumat (27/07). Dilaporkan, Sembilan orang jamaah telah meninggal dunia.

Mohammad Sholeh bin Abu Bakar (74) warga Malang, Jawa Timur, merupakan Jamaah Haji Indonesia ke sembilan yang wafat di Tanah Suci pada Jumat (27/07) pagi sekira pukul 07.14 WAS.

Menurut Kasi Kesehatan Daker Madinah, dr. Indro Murwoko, dalam rilisnya yang diterima tim Media Center Haji (MCH), Jumat (27/07) siang, dikutip melalui laman kemenag.go.id,  almarhum didiagnosis menderita Ischeamic Heart Disease (IHD) yang merupakan gangguan aliran darah arteri pada jantung.

“Almarhum merupakan jemaah kloter SUB-23, dan tiba di Madinah dua hari lalu,” ungkap dr. Indro. “Hari ini juga kami telah mengajukan izin pemakaman kepada Kadaker Madinah yang nantinya akan diteruskan kepada otoritas Saudi,” tambahnya.

Berikut daftar nama-nama jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci ::

1. Machyar Sahromi Muhammad Thaif (78) warga Garut, Jawa Barat, Kloter JKS-6;
2. Katio Simanjutak, 59, warga Medan jemaah kloter MES-2;
3. Sanusi Musthofa Khafid (73) asal SUB-06;
4. Sukardi Ratmo Diharjo (59), jemaah haji Kloter JKS-1;
5. Hadia Daeng Saming (73) kloter 5 embarkasi Makassar;
6. Ade Akum Dachyudi (67) asal Kloter JKS-13;
7. Sunarto Sueb Sahad (57) Kloter 15-SOC; dan
8. Siti Aminah Rasyip (57) asal Tegalsari, Batang, Jawa Tengah, jemaah kloter 5-SOC
9. Mohammad Sholeh bin Abu Bakar (74) asal Malang, Jawa Timur, jemaah kloter SUB-23.

Editor: Am