Jakarta, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan menyambangi kediaman ahli kelapa dunia, Prof Wisnu Gardjito sebagai bagian dari upaya menemukan solusi persoalan fluktuasi harga kelapa, Sabtu (25/8/2018), di Depok.

Pertemuan antara Bupati Inhil, HM Wardan dengan Prof Wisnu Gardjito dilakukan dalam rangka pemaparan tentang tata cara kerjasama pengolahan kelapa terpadu dengan model Petik – Olah – Jual – Untung (Pelaju).

Pemaparan tersebut, spesifik berkutat di seputar persoalan pengolahan kelapa sampai ke penyediaan pasar 1600 produk turunan kelapa karya Prof Wisnu. Pemaparan disertai juga dengan estimasi biaya yang efisien guna meningkatkan nilai jual kelapa.

Bupati Inhil, HM Wardan mengaku senang setelah mendengarkan pemaparan dari Prof Wisnu. Dia mengatakan, keinginannya untuk ‘menduniakan’ kelapa Kabupaten Inhil kian besar.

“Saya semakin optimistis terhadap penyelesaian permasalahan fluktuasi harga kelapa dengan hadirnya Prof Wisnu di tengah – tengah masyarakat petani kelapa kita,” ujar Bupati.

Untuk lebih serius dan fokus dalam upaya mencari solusi atas kebuntuan persoalan fluktuasi harga kelapa, dikatakan Bupati, rencananya Prof Wisnu untuk sementara akan tinggal di Kabupaten Inhil.

Atas hal tersebut, Bupati berjanji untuk menyediakan akomodasi, seperti tempat tinggal dan keperluan lainnya bagi Prof Wisnu Gardjito.

Sekda Inhil, H Said Syarifuddin yang turut hadir kala itu, mengucapkan terima kasih kepada Prof Wisnu Gardjito yang telah meluangkan waktu dan tenaga demi tercapainya stabilitas harga kelapa di Kabupaten Inhil.

Dia mengaku begitu antusias mendengar rencana Prof Wisnu Gardjito yang akan tinggal di Inhil dalam upaya penyelesaian persoalan fluktuasi harga kelapa.

“Namun, untuk jangka pendek, yang begitu Saya harapkan, Pemkab Inhil bersama Prof Wisnu dapat menemukan solusi terkait harga kelapa yang turun drastis saat ini,” tukas Sekda.

Usai pemaparan, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil bersama Prof Wisnu Gardjito menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama pengolahan kelapa terpadu dengan model Petik – Olah – Jual – Untung (Pelaju).

Menurut Prof Wisnu Gardjito selaku Direktur PT Improvement Institute, pengolahan dan pemasaran produk turunan kelapa secara besar – besaran akan mampu mengatasi permasalahan harga jual kelapa yang fluktuatif di tataran petani karena meningkatnya permintaan melalui pola pemberdayaan masyarakat.

“Tentunya konsep yang kita tawarkan adalah melalui pendirian koperasi yang dikelola langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Turut hadir pada pertemuan itu, sejumlah pejabat eselon II dan III yang terkait dalam penanganan kelapa secara terpadu dan terintegrasi antar perangkat daerah.

editor: Am

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua MPR Zulkifli Hasan terlibat debat soal utang. Zulkifli sempat menyebut pengelolaan utang pemerintah tak wajar karena menyicil utang sekitar Rp 400 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat pada sidang tahunan MPR RI, Kamis (16/8/2018). Sri Mulyani merespons pernyataan Zulkifli lewat akun Facebooknya. Selain menyajikan data-data update seputar pengelolaan utang, Sri Mulyani juga menyebut pernyataan Zulkifli politis dan menyesatkan.

Zulkifli Hasan balik membalas Sri Mulyani. Dia menyatakan penjelasan Sri Mulyani justru yang menyesatkan.

Tak mau kalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga menunjukkan data-data pengelolaan utang. Untuk yang terakhir ini, Sri Mulyani menolak menanggapi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lebih memilih diam.

Merespons situasi ini, Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics & Finance) Bhima Yudhistira Adhinegara menyarankan untuk mencegah polemik soal utang sebaiknya harus dilakukan dialog terbuka antara Sri Mulyani dan Zulkifli Hasan.

“Harus ada dialog terbuka terkait data dan kondisi utang terkini, kemudian dari dialog itu dirumuskan solusi pengendalian risiko utang,” kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Sabtu (25/8/2018).

Menurut Bhima Kementerian Keuangan sebaiknya menerima kritikan tanpa emosional selama kritik berdasarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dari sisi Ketua MPR kritik ahrus disertai solusi konstruktif untuk menghindari jebakan utang.

“Saya kira bisa ada sintesa atau titik temu karena masalah utang merupakan isu publik yang harus dijelaskan dengan detail. Tidak bisa sekedar balas membalas lewat statemen di media massa. Dua orang ini harus duduk bersama mencari solusinya,” jelas dia.

Menurut Bhima jika isu utang ini dibiarkan malah akan menjadi bola liar, bukan saja untuk kepentingan politik tapi juga akan membingungkan publik.

“Sekarang kan masyarakat kan mulai bertanya data yang mana yang sebenarnya valid lalu kondisi utang Negara itu aman atau tidak,” ujarnya./*

Pekanbaru, detikriau.org  – Datuk Budi Febriadi nyatakan siapa saja boleh masuk ke Riau karena masyarakat melayu sangat terbuka.

Adanya tindakan yang dilakukan sekelompok masa mengatasnamakan Riau menolak kehadiran Neno Warisman menurut salah seorang tokoh masyarakat Riau, tindakan ini sangat melukai hatinya.

“Mendengar kabar bandara dikuasai orang yang mengatasnamakan orang Riau, dan membakar ban dengan senang hati. Maka kami datang kesini untuk menyatakan bahwa kamilah tuah negeri ini, mereka itu bukan orang Riau,” ujar Datuk yang juga ikut hadir di Bandara SSK II untuk menjemput kehadiran Neno Warisman, Sabtu, 25 Agustus 2018.

“Kalau anda sudah mencontohkan adat budaya Melayu, maka anda kami anggap orang Malayu jadi jangan tunjukkan hal yang tidak mencontohkan budaya Melayu,” tegasnya lagi.

Selain itu, Datuk juga menegaskan bahwa didalam mobil yang dilempari oleh air mineral kemasan itu terdapat seorang putri Tokoh Masyarakat Riau yang sangat disegani, Onga Tabrani Rab.

Dijelaskan Datuk, Deklarasi 2019 Ganti Presiden murni gerakan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya sehingga tidak boleh dilarang.

“Besok yang hadir itu banyak anak-anak dan ibu-ibu, apa itu yang mau kalian pukuli? Anak-anak santri saja dikasih spanduk dan disuruh dukung Jokowi, tidak pernah kami ganggu. Tapi tiba-tiba ada kegiatan yang merupakan isi hati nurani rakyat Indonesia kalian larang,” kesalnya.

Ditambahkan Datuk, petinggi adat Melayu saja menghargai setiap perbedaan yang ada di Riau ini, sebagai bukti Ketua LAMR bersedia menjamu pihak yang kontra dengan Gerakan 2019 Ganti Presiden.

“Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kebebasan berpendapat, karena negara ini lahir atas dasar kebebasan,” tuturnya.

“Kita mendengar panitia memulai aksi deklarasi dengan shalat Dzuhur, sungguh mulianya, walaupun yang hadir tidak hanya muslim,” tutupnya./*

Editor: Am

Artikel ini telah terbit di riauonline.co dengan judul “Anarkis Di Bandara SSK II, Datuk: Mereka Bukan Orang Riau!/ http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/08/25/anarkis-di-bandara-ssk-ii-datuk-mereka-bukan-orang-riau

Pekanbaru — Kendaraan mobil BMW dengan nomor polisi D 1352 AFK yang ditumpangi Neno Warisman dihalangi massa di pintu keluar Gerbang Bandar Sultan Syarif Khasim II Pekanbaru, Sabtu sore (25/8/2019).

Massa aksi dari barisan masayarakat pekanbaru tersebut menolak kehadiran Neno Warisman ke Pekanbaru. “Pulang..pulang.. Pulang,” teriak massa.

Hingga saat ini mobil yang ditumpangi Neno Warisman masih bertahan dilokasi dan tampak dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI.

Akibat aksi tersebut arus keluar dari bandara menjadi terganggu karena pintu keluar Bandara Internasional ini harus ditutup.

Dari pantauan tribunpekanbaru.com, massa aksi juga tampak melempar botol minuman mineral ke arah mobil berwarna putih tersebut. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Video Detik-detik Penghadangan Neno Warisman di Pekanbaru, http://www.tribunnews.com/regional/2018/08/25/video-detik-detik-penghadangan-neno-warisman-di-pekanbaru

Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasanmengritik pengelolaan utang pemerintah. Zulkifli memiliki perhitungan jika beban utang RI Rp 634 triliun dan setara dengan 5,71 kali lipat anggaran kesehatan atau 10,56 kali lipat anggaran dana desa.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memiliki hitungan pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran dana desa. Dalam laman Facebook resminya, Sri Mulyani menjelaskan jumlah pembayaran pokok utang Indonesia pada 2009 sebesar Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan Rp 25,6 triliun.

“Jadi perbandingan pembayaran pokok utang adalah sebesar Rp 396 triliun dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat,” ujar Sri Mulyani dikutip dari laman facebook resminya, Sabtu (25/8/2018).

Dia menambahkan, tahun ini, pembayaran pokok utang adalah sebesar Rp 396 triliun. Sedangkan untuk anggaran kesehatan Rp 107,4 triliun atau perbandingannya turun 3,68 kali. Ini berarti rasio yang baru terus menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4%.

Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat jadi Rp 122 triliun atau naik 4,77 kali dari anggaran 2009. Rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK kesehatan dan keluarga berencana.

“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?,” imbuh dia.

Dia menambahkan, kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih empat kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

sumber: finance.detik.com

Jakarta – Pekan ini diwarnai oleh sahut-sahutan antara ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal pengelolaan utang negara.

Dalam sidang tahunan, Zulkifli memberikan kritik kepada pemerintah soal pengelolaan utang. Hal tersebut ditanggapi oleh Sri Mulyani, ia menyebutkan jika pengelolaan utang negara masih baik dan terkendali.

Sebenarnya bagaimana hitung-hitungan utang versi Zulkifli?

Dari keterangan resmi Zulkifli, dia menyebutkan data yang digunakan adalah dokumen Nota Keuangan 2018. Dia menyebutkan, dalam Nota Keuangan tidak terdapat pos pembayaran pokok utang senilai Rp 396 triliun sebagaimana yang dimaksud Menteri Keuangan.

“Kami hanya menemukan pos pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp 399 triliun ini mendekati Rp 400,” ujar Zulkifli dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (25/8/2018).

Kemudian Zulkifli memiliki perhitungan, jika pembayaran pokok utang sebesar Rp 396 triliun kemudian ditambah pembayaran bunga utang Rp 238 triliun.

“Maka jika ditotal Rp 634 triliun ada ini beban utang yang sebenarnya, karena kita tidak mungkin membayar utang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunganya setiap tahun,” imbuh dia.

Selain itu, jumlah Rp 643 triliun ini menurut Zulkifli setara dengan 5,71 kali lipat anggaran kesehatan yang saat ini sebesar Rp 111 triliun. Kemudian setara dengan 10,56 kali lipat anggaran desa Rp 60 triliun.

sumber: finance.detik.com