Kempas, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan melantik Lima Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kempas periode 2018 – 2024 secara serentak, Selasa (28/8/2018) pagi, di halaman kantor Desa Pekan Tua.

Adapun kelima BPD yang dilantik saat itu adalah BPD Pekan Tua, BPD Sungai Rabit, BPD Kulim Jaya, BPD Kerta Jaya dan BPD Danau Pulai Indah.

Turut hadir dalam pelantikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhil, Yulizal dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Camat Kempas serta Forkopimcam Kecamatan Kempas.

Dalam arahannya, Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, prosesi pelantikan yang dilaksanakan merupakan hal yang begitu penting, mengingat keberadaan BPD yang begitu berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peran tersebut, dijelaskan Bupati tersurat secara jelas dalam tugas pokok BPD, yakni bersama – sama Kepala Desa merumuskan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

“Untuk itu, anggota BPD sebagai sebuah ‘parlemen desa’ diharapkan dapat bekerja dengan sebaik – baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga BPD,” jelas Bupati.

Selain itu, diungkapkan Bupati, keberadaan BPD dipandang krusial guna menyelenggarakan musyawarah desa, misalnya saja dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Lebih – lebih lagi, sebagaimana program DMIJ Plus Terintegrasi yang mengagendakan pembentukan BUMDes di seluruh desa se – Kabupaten Inhil pada tahun 2019 mendatang,  pastinya membutuhkan peran BPD pada saat program tersebut mulai dilaksanakan,” tandas Bupati./*

Tembilahan, detikriau.org — Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar pertemuan dengan Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil (APMI), Selasa (28/8/2018) siang, di Aula Pertemuan Lantai V (Lima) Kantor Bupati Inhil.

Pertemuan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan didampingi Sekretaris Daerah, H Said Syarifuddin serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Tatap muka yang diselenggarakan ini merupakan tindaklanjut atas Nota Kesepahaman kerjasama pengolahan produk turunan kelapa antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan The Green Coco Island di bawah Pimpinan Prof Wisnu Gardjito beberapa waktu lalu di Depok.

Spesifik, pertemuan ini bertujuan untuk membahas tentang teknis pelaksanaan beberapa poin yang disepakati dalam Nota Kesepahaman kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan The Green Coco Island.

Selanjutnya, dalam pembahasan, berkenaan dengan poin – poin yang disepakati tersebut, Bupati secara langsung menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai leading sector implementasi kerjasama dengan The Green Coco Island.

Secara teknis, Bupati berencana mencantumkan pengolahan produk turunan kelapa sebagai sub program dari program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Pengolahan produk turunan kelapa akan dilakukan dalam skala rumah tangga atau home industry.

“Tentunya, ini menjadi sebuah solusi agar masyarakat petani tidak lagi menjual kelapa bulat, melainkan kelapa yang telah diolah menjadi produk,” jelas Bupati.

Untuk badan hukum yang menaungi industri skala rumah tangga produk turunan kelapa ini, Bupati mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 197 Desa se – Kabupaten Inhil secara bertahap dalam kurun waktu 2 tahun pada 2018 dan 2019.

“Tahap awal 100 BUMDes harus siap tahun ini. Tahun depan menyusul sisanya,” tukas Bupati.

Mengenai konsep produksi dengan badan hukum koperasi sebagaimana yang digagas oleh The Green Coco Island, Bupati mempersilakan tim penggerak The Green Coco Island untuk mendirikan koperasi dimaksud. Setelah itu, Dia menyarankan untuk koperasi tersebut berhimpun bersama BUMDes yang telah dibentuk guna memaksimalkan produktifitas produk.

“Disamping persiapan kelembagaan itu, kami selaku Pemerintah Kabupaten Inhil juga akan mempersiapkan regulasi dan tim teknis untuk implementasi kerjasama tersebut,” ungkap Bupati.

Secara umum, Bupati menyebut, Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk merealisasikan kerjasama pengolahan produk turunan kelapa sebagaimana yang telah disepakati dengan The Green Coco Island.

“Kami serius dalam hal ini. Sebab, permasalahan kelapa ini telah menjadi fokus Saya sejak awal menjabat pada tahun 2013 silam,” papar Bupati.

Untuk diketahui, terdapat 8 poin kesepakatan pada nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Kabupaten Inhil bersama The Green Coco Island di Kediaman Prof Wisnu Gardjito. Adapun 8 poin kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perhatian terhadap sekitar 60 hektare lahan perkebunan kelapa yang rusak.

2. Perbaikan kanal kebun – kebun yang rusak.

3. Stabilisasi harga kelapa.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa Agro.

5. Menggiatkan Patriot Desa.

6. Pencatuman program Kelapa Terpadu pada kegiatan tahun anggaran 2019.

7. Peningkatan nilai tambah untuk produksi kelapa kedepan.

8. Membentuk daerah percontohan terpadu Agro Industry, Agro Wisata dan Agro Property./*

Jakarta — Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath menyerukan kepada seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam FUI bergabung dan mendukung gerakan #2019GantiPresiden.

Seruan itu disampaikan Al Khaththath melalui akun twitternya @Muhamma41969069, Selasa (28/8). Akun tersebut merupakan akun resmi Al Khaththath. Akun tersebut baru dibuat Agustus 2018 dan baru memiliki 72 follower.

“Sbg Sekjen FUI, saya menyerukan kpd semua ormas yg bergabung dg FUI utk mendukung deklarasi 2019 Ganti Presiden,” cuit Al Khaththath pada Selasa (28/8).

Al Khaththath mengatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan telah menyatakan bahwa gerakan yang dipelopori oleh Mardani Ali Sera atau sejenisnya bukan termasuk dari kegiatan kampanye. Maka dari itu, Al Khaththath menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut untuk terus bergerak.

Dia juga mengajak Ormas yang tergabung dalam FUI untuk mengerahkan seluruh laskar untuk melindungi para pegiat deklarasi Gerakan Ganti Presiden dari persekusi.

Sebelumnya, kepada wartawan, Wahyu Setiawan mengatakan berdasarkan peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak termasuk dalam definisi kampanye.

Wahyu menjelaskan bahwa gerakan tersebut cenderung mendekati definisi rapat umum karena melibatkan banyak orang di tempat umum.

Selain itu, deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode tidak memaparkan visi dan misi para calon sehingga tidak dapat disebut sebagai kampanye.

Wahyu menegaskan bahwa masyarakat dapat bergabung dan menggelar deklarasi gerakan tersebut. Karena berkenaan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki setiap warga negara.

Sumber: CNNindonesia

Jakarta — Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalinmenyebutkan sejumlah perbedaan aksi #Jokowi2Periode dan #2019GantiPresiden yang berakibat terjadi perbedaan perlakuan oleh aparat.

Ngabalin menyebut relawan #Jokowi2Periode tidak menggunakan ruang publik dan membuat kekacauan, apalagi memprovokasi.

“Tidak pernah menggunakan ruang-ruang publik dan mengacaukan. Tidak memprovokasi masyarakat. Mereka selalu membuat di warung, di gedung dan tidak ada yang menantang,” kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (28/8).

Hal ini disampaikan menyikapi sejumlah penolakan deklarasi #2019GantiPresiden, terutama tindakan kepolisian yang memulangkan Neno Warisman di Pekanbaru, Riau dan Ahmad Dhani di Surabaya, Jawa Timur.

Ia mengklaim deklarasi relawan Presiden Jokowi selalu dilakukan di dalam ruangan pada berbagai kesempatan seperti di Sentul International Convention Center serta JIExpo.

Sementara itu, aksi #2019GantiPresiden kebanyakan dilakukan di jalan serta area terbuka, seperti menggunakan momen Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia bahkan di jalan depan gerai Markobar milik putra Jokowi.

Karena itu, ketika relawan #2019GantiPresiden hendak deklarasi berpotensi menimbulkan gangguan keamanan lantaran dapat bertemu dengan pihak-pihak yang kontra.

“Begitu ada pro dan kontra kemudian diperkirakan akan menimbulkan kekacauan keamanan kedua belah pihak, polisi diperintah UU untuk segera memberhentikan,” ucapnya.

Menurutnya, hal yang dilakukan aparat sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Jadi Anda enggak usah marah-marah sama polisi. Polisi representasi hukum,” kata Politikus Partai Golkar ini

“… Jadi kalau Anda datang di Surabaya, Makassar, Riau, Batam, kemudian orang Batam merasa terganggu, wajib dibubarkan. Kalau perlu langsung diusir. Memang betul harus dijaga bandara, enggak perlu kasih izin masuk,” tuturnya.

Sumber: CNNindonesia

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8). Kali ini sasaran OTT lembaga antirasuah itu adalah hakim.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, anak buahnya sudah berada di Medan beberapa hari terakhir ini. “Tadi pagi sampai siang ini setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Basaria.

Menurut Basaria, KPK telah mengamankan barang bukti suap. “Uang dalam bentuk dolar Singapura juga telah diamankan,” ujarnya.

Namun, dia menuturkan belum bisa merinci jumlah uang yang timnya temukan. Yang pasti kasus ini terkait transaksi penanganan perkara tipikor di Medan.

“Tim sedang bekerja untuk melakukan verifikasi sejumlah informasi dari masyarakat yang kami terima. Nanti jika ada perkembangan akan di-update kembali, termasuk berapa orang yang akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” tuturnya.

Sedangkan sumber lain di KPK mengatakan, OTT itu menjaring hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. “Ada OTT di Medan, Hakim PN Tipikor Medan,” ujar sumber di internal KPK sebagaimana diberitakan JawaPos.Com.

Sumber lain di KPK juga mengungkapkan hal senada. “Apgakum (aparat penegak hukum) yang di-OTT,” papar sumber tersebut.

SUMBER: JPNN.com

Jakarta – Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman mendapat penghadangan di Pekanbaru. Lewat peran Kepala BIN Daerah (Kabinda) dari Pekanbaru, Neno akhirnya dipulangkan ke Jakarta. Karena aksinya itu, BIN dikritik sebagai intel Melayu.

Peristiwa di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru mengawali kontroversi politik ini. Neno mengaku dipaksa pulang oleh sejumlah aparat di Bandara. Neno mengaku mendapatkan perlakuan yang kasar dari aparat setempat. Pengakuan Neno itu disampaikan lewat video yang diunggah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam akun Twitter-nya seperti dilihat detikcom, Sabtu (25/8) kemarin.

Neno mengaku dipaksa keluar dari mobil oleh sejumlah aparat, dan aparat itu membawa senjata. Dia merasa tidak mendapat perlindungan. Dikatakannya, Kabinda setempat bersikap kasar terhadapnya.

“Dia paksa saya mau pulang naik pesawat, selamatin tas saya, selamatin tas saya, jangan sandera tas saya, itu dipaksa, itu Kabinda, kasar sekali dia, kasar sekali dia,” tutur Neno.

Badan Intelijen Negara (BIN) memberi penjelasan soal hal ini. Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan rencana kehadiran Neno di Pekanbaru adalah untuk menghadiri acara tur musik bertajuk #2019GantiPresiden. Acara itu menuai pro dan kontra, pihak Polda Riau belum memberikan izin terhadap acara itu.

“Tatkala ada pengajuan izin bahwa Neno Warisman mau berkunjung dan memberikan orasi dalam acara musik tersebut dan ternyata tidak mendapatkan izin, maka Binda dan aparat keamanan setempat wajib menjaga tegaknya wibawa aturan tersebut, Neno Warisman tetap tidak diperkenankan untuk menghadiri acara tersebut,” kata Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulis, Senin (27/8/2018).

Imbauan meminta Neno meninggalkan Pekanbaru disebut sebagai jalan terbaik. Dari hasil analisis BIN, kata Wawan, hal tersebut agar tidak timbul korban apabila Neno tetap melanjutkan deklarasi #2019GantiPresiden. Pilihan keputusan agar Neno kembali ke Jakarta juga untuk menghindari bentrokan dan jatuhnya korban. Wawan menegaskan tak ada keberpihakan dari BIN menyusul gerakan politis itu. Dia memastikan BIN tetap netral pada setiap pemilu.

“Tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan,” tegas Wawan.

Bereaksi atas aksi BIN yang memulangkan Neno, Partai Gerindra melontarkan kritik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pihak BIN yang memulangkan Neno dengan sebutan khusus.

“Ya itu namanya intel melayu,” ujar Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Muzani menyebut penolakan massa terhadap Neno yang berujung pemulangan paksa merupakan tindakan yang menggelikan. Ia menyebut Indonesia seperti bukan negara demokrasi saat ini. Seharusnya, gerakan yang ingin Presiden Joko Widodo lanjut dua periode dan ganti presiden harus mendapat perlakuan yang sama. Seharusnya aparat kepolisian menjaga Neno agar tidak dihadang massa.

Muzani masih heran mengapa BIN sampai ikut memulangkan Neno. BIN menurutnya tampak seperti intel yang norak.

“Apalagi kemudian lebih geli lagi dalamnya terlibat BIN, Kabinda. Kabinda itu adalah tugasnya kalau membaca UU BIN itu tugasnya memberi informasi, memperkirakan keadaan, tentang situasi yang akan terjadi. Bukan tampil ke depan,” sebut Muzani.

“Mungkin karena supaya dianggap kerja barangkali ya, Kabinda mungkin. Ya namanya juga intel Melayu, jadi aduh, kesannya jadi norak kalau ada intel seperti itu,” sambung dia.

sumber: detikcom