Makkah, detikriau.org – Jamaah Haji Kloter 3 BTH Asal Kabupaten Indragiri Hilir diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Udara Hang Nadim, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis 30 Agustus sekira pukul 22.00 WIB.

dilaporkan TPHD Inhil HM Arifin dari Kota Makkah, hari ini seluruh jamaah haji kloter 3 BTH melaksanakan tawaf wada’ atau tawaf perpisahan dengan Baitullah.

Selanjutnya, kamis (30/8/2018) sekira pukul 01.00 WAS, jamaah bertolak ke Kota Jeddah dan pagi harinya sekira pukul 10.00 WAS Jamaah akan diterbangkan menuju Hang Nadim Batam.

“kita perkirakan akan tiba di kota Batam dihari yang sama sekira pukul 22.00 WIB,” Sampaikan HM Arifin

Arifin juga menyampaikan harapan agar seluruh sanak family dikampung halaman untuk turut mendoakan perjalanan pulang seluruh jamaah aman dan tanpa halangan./rul/Am

Jakarta  – Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada perdagangan sesi satu “diserbu” investor asing. Akumulasi beli investor asing tersebut mendorong harga saham operator telekomunikasi terbesar tersebut naik, setelah mendapat tekanan dari awal tahun.

Akumulasi beli bersih (net buy) saham Telkom tercatat mencapai Rp 303,96 miliar dari total nilai transaksi sebesar Rp 570,42 miliar. Harga saham berkode TLKM ini naik 3,76% ke level Rp 3.590/saham.

Telkom merupakan salah satu saham yang banyak dilepas investor asing dari awal tahun hingga perdagangan kemarin. Akumulasi net buy tersebut membuat jual bersih (net sell) selama year to date berkurang menjadi Rp 5,87 triliun.

Sementara itu, dalam periode yang sama harga saham Telkom tercatat masih terkoreksi 19,37% Akumulasi beli saham Telkom yang terjadi pada hari ini termasuk besar.

Telkom mencatat pendapatan dari segmen data, internet dan jasa teknologi informasi (IT) menjadi pendorong utama pendapatan terbesar pada semester I-2018. Disaat sumbangan pendapatan dari seluler mengalami penurunan.

Telkom menyebutkan segmen tersebut mampu memberikan kontribusi pertumbuhan pendapatan sepanjang semester I TLKM menjadi sebesar 0,5% year on year (YoY) di tengah persaingan yang ketat di sektor industri telekomunikasi.

Tercatat, pendapatan data, internet dan jasa teknologi tumbuh 20,7% menjadi Rp 32,7 triliun yoy, dibandingkan dengan pendapatan dari segmen yang sama pada semester I tahun lalu senilai Rp 27,1 triliun.

sumber: CNBCindonesia

Jakarta — Polemik terkait utang pemerintah memang tidak ada habisnya. Teranyar, perdebatan antara Zulkifli Hasan (Ketua MPR) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang menjadi sorotan publik.

Pembayaran beban utang pemerintah yang melonjak menjadi pangkal masalahnya. Zulkifli mempermasalahkan besarnya utang yang harus dibayarkan pemerintah.

“Pola utang tidak bisa aman dengan rasio 30% yaitu beban utang pemerintah adalah Rp 400 triliun di 2018 ini yang diperhatikan,” katanya saat menyampaikan Pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8/2018).

Sri Mulyani pun membantah hal tersebut dan mengatakan kondisi utang Indonesia masih aman. Menurutnya, pengelolaan utang saat ini sudah hati-hati. Namun fakta yang menarik, utang di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang melonjak tajam.

Menurut Sri Mulyani, selama 2014-2018 total utang selama pemerintah naik hingga Rp 1.600 triliun lebih dan berada di posisi Rp 4.227,8 triliun (Sampai Juni 2018). Ini artinya, per kepala menanggung utang sekitar Rp 16 juta! ( Asumsi jumlah penduduk 256 juta jiwa)

Belum lagi setiap bayi yang lahir, secara tidak langsung akan menanggung utang. Tentu sungguh ironis, jika masyarakat dihadapkan pada sesuatu yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya.

Kesadaran Bayar Pajak Rendah, Pemerintah Terpaksa Gali Lubang

Di sisi lain, pemerintah pun dihadapkan pada penerimaan pajak yang masih belum mencapai target. Sepanjang 2015-2018, memang realisasi penerimaan pajak meningkat. Namun, faktanya belum ada yang mencapai dari target yang ditetapkan.

* Per 20 Agustus 2018

Seiring dengan program pembangunan ekonomi yang ada dan kemampuan APBN yang terbatas, mengakibatkan utang menjadi alternatif yang dipilih. Akibatnya, jumlah tanggungan pemerintah pun menggunung hingga mencapai Rp 4.000 triliun lebih.

Jumlah ini diperkirakan terus meningkat kedepannya, jika pemerintah tidak mampu meningkatkan penerimaan fiskal yaitu pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan strategi lain guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Program Tax Amnesty yang baru direalisasikan memang ampuh meningkat kesadaran tersebut. Namun, hal tersebut masih belum cukup. Penerimaan pemerintah dari program tersebut hanya sekitar Rp 135 triliun dari sekitar 956 ribu Wajib Pajak (WP). Angka ini mungkin masih bisa naik, mengingat potensi WP yang belum banyak tergali. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) badan khususnya yang memiliki omzet lebih dari Rp 50 miliar.

Dengan penerimaan pajak yang meningkat, dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang. Hal ini tidak hanya meringankan beban fiskal yang ada, juga menghilangkan beban anak cucu kita kedepannya.

sumber: CNBCindonesia

Yogyakarta, detikriau.org – Gempa Bumi berkekuatan 5,8 Skala Richter guncang Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui laman resminya BMKG sebutkan gempa terjadi pukul 01:36:34 WIB rabu 29 Agustus 2018 berada di 112 Km Barat Daya Gunung Kidul pada kedalaman 10 Km.

Belum diketahui dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi ini.

“Tidak Berpotemsi Tsunami” Tulis BMKG melalui akun twiter mereka @infoBMKG

Juga dituliskan gempa dirasakan di Bantul dengan skala (MMI) III, Yogyakarta II-III Karanganyar II-III, Karangkates II-III, Wonogiri I-II, Banjarnegara I-II, Purworejo I-II, Trenggalek I-II, Sawahan I-II Sawahan, #BMKG./*

Kempas, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan melantik Lima Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kempas periode 2018 – 2024 secara serentak, Selasa (28/8/2018) pagi, di halaman kantor Desa Pekan Tua.

Adapun kelima BPD yang dilantik saat itu adalah BPD Pekan Tua, BPD Sungai Rabit, BPD Kulim Jaya, BPD Kerta Jaya dan BPD Danau Pulai Indah.

Turut hadir dalam pelantikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhil, Yulizal dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Camat Kempas serta Forkopimcam Kecamatan Kempas.

Dalam arahannya, Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, prosesi pelantikan yang dilaksanakan merupakan hal yang begitu penting, mengingat keberadaan BPD yang begitu berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peran tersebut, dijelaskan Bupati tersurat secara jelas dalam tugas pokok BPD, yakni bersama – sama Kepala Desa merumuskan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

“Untuk itu, anggota BPD sebagai sebuah ‘parlemen desa’ diharapkan dapat bekerja dengan sebaik – baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga BPD,” jelas Bupati.

Selain itu, diungkapkan Bupati, keberadaan BPD dipandang krusial guna menyelenggarakan musyawarah desa, misalnya saja dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Lebih – lebih lagi, sebagaimana program DMIJ Plus Terintegrasi yang mengagendakan pembentukan BUMDes di seluruh desa se – Kabupaten Inhil pada tahun 2019 mendatang,  pastinya membutuhkan peran BPD pada saat program tersebut mulai dilaksanakan,” tandas Bupati./*

Tembilahan, detikriau.org — Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar pertemuan dengan Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil (APMI), Selasa (28/8/2018) siang, di Aula Pertemuan Lantai V (Lima) Kantor Bupati Inhil.

Pertemuan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan didampingi Sekretaris Daerah, H Said Syarifuddin serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Tatap muka yang diselenggarakan ini merupakan tindaklanjut atas Nota Kesepahaman kerjasama pengolahan produk turunan kelapa antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan The Green Coco Island di bawah Pimpinan Prof Wisnu Gardjito beberapa waktu lalu di Depok.

Spesifik, pertemuan ini bertujuan untuk membahas tentang teknis pelaksanaan beberapa poin yang disepakati dalam Nota Kesepahaman kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan The Green Coco Island.

Selanjutnya, dalam pembahasan, berkenaan dengan poin – poin yang disepakati tersebut, Bupati secara langsung menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai leading sector implementasi kerjasama dengan The Green Coco Island.

Secara teknis, Bupati berencana mencantumkan pengolahan produk turunan kelapa sebagai sub program dari program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Pengolahan produk turunan kelapa akan dilakukan dalam skala rumah tangga atau home industry.

“Tentunya, ini menjadi sebuah solusi agar masyarakat petani tidak lagi menjual kelapa bulat, melainkan kelapa yang telah diolah menjadi produk,” jelas Bupati.

Untuk badan hukum yang menaungi industri skala rumah tangga produk turunan kelapa ini, Bupati mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 197 Desa se – Kabupaten Inhil secara bertahap dalam kurun waktu 2 tahun pada 2018 dan 2019.

“Tahap awal 100 BUMDes harus siap tahun ini. Tahun depan menyusul sisanya,” tukas Bupati.

Mengenai konsep produksi dengan badan hukum koperasi sebagaimana yang digagas oleh The Green Coco Island, Bupati mempersilakan tim penggerak The Green Coco Island untuk mendirikan koperasi dimaksud. Setelah itu, Dia menyarankan untuk koperasi tersebut berhimpun bersama BUMDes yang telah dibentuk guna memaksimalkan produktifitas produk.

“Disamping persiapan kelembagaan itu, kami selaku Pemerintah Kabupaten Inhil juga akan mempersiapkan regulasi dan tim teknis untuk implementasi kerjasama tersebut,” ungkap Bupati.

Secara umum, Bupati menyebut, Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk merealisasikan kerjasama pengolahan produk turunan kelapa sebagaimana yang telah disepakati dengan The Green Coco Island.

“Kami serius dalam hal ini. Sebab, permasalahan kelapa ini telah menjadi fokus Saya sejak awal menjabat pada tahun 2013 silam,” papar Bupati.

Untuk diketahui, terdapat 8 poin kesepakatan pada nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Kabupaten Inhil bersama The Green Coco Island di Kediaman Prof Wisnu Gardjito. Adapun 8 poin kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perhatian terhadap sekitar 60 hektare lahan perkebunan kelapa yang rusak.

2. Perbaikan kanal kebun – kebun yang rusak.

3. Stabilisasi harga kelapa.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa Agro.

5. Menggiatkan Patriot Desa.

6. Pencatuman program Kelapa Terpadu pada kegiatan tahun anggaran 2019.

7. Peningkatan nilai tambah untuk produksi kelapa kedepan.

8. Membentuk daerah percontohan terpadu Agro Industry, Agro Wisata dan Agro Property./*