Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap terkait usulan tambahan dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2018, lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Mei 2018.

Saat itu, lembaga antirasuah menangkap Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono; pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo; Direktur CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast; seorang swasta Eka Kamaludin, dan sejumlah orang lainnya.

Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK kemudian menetapkan Amin, Yaya, Ahmad, dan Eka sebagai tersangka suap. Amin, Yaya, Ahmad diduga sebagai penerima, sementara Ahmad selaku pemberi suap.

Ahmad diduga memberikan uang sebesar Rp510 juta kepada Amin dan Yaya melalui Eka. Uang diberikan agar Amin dan Yaya mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran APBN-P 2018.

Ahmad dikenal sebagai penyedia barang dan jasa yang biasa mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang.

Dalam kesepakatan, Amin bersedia membantu proposal penambahan anggaran Kabupaten Sumedang, dengan meminta jatah 7 persen dari nilai anggaran yang disetujui. Anggaran yang diajukan sebesar Rp25,8 miliar.

Seiring berjalannya penyidikan, lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs menduga sejumlah daerah lain turut meminta tambahan alokasi anggaran dari APBN-P 2018 dengan memberikan fee kepada Amin maupun Yaya.

Saat ini, KPK tengah mendalami proses pengajuan anggaran dari sejumlah daerah dan dugaan pemberian uang di balik proses pengurusan anggaran tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan maupun anggota DPR.

“Bagaimana proses pengurusan dana perimbangan keuangan daerah ini dan juga sebagiannya kami telusuri apakah ada janji atau aliran dana dibalik proses pengurusan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, (30/8).

Untuk mendalami hal tersebut, penyidik KPK pun memanggil sejumlah kepala daerah yang diduga terkait dalam kasus dugaan suap ini.

Mereka di antaranya Wali Kota Dumai, Zulkifli; Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan; Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas; Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman; Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti.

Kemudian Bupati Labuhanbatu Utara, Khaerudinsyah Sitorus; Bupati Lampung Tengah, Mustofa; Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi; dan Bupati Karimun, Anur Rafiq.

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil sejumlah pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah, seperti Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak, serta Kabupaten Way Kanan.

Febri mengatakan pemeriksaan sejumlah kepala daerah dan PNS dari beberapa pemerintah daerah itu untuk menelusuri proses pengurusan alokasi anggaran dari APBN-P 2018.

“Namun smpai saat ini sebagian pemeriksaan kepala daerah masih fokus pada proses pengurusan anggaran di sana,” ujar Febri.

Meskipun demikian, kata Febri, sebagian kepala daerah yang telah diperiksa itu mengklarifikasi adanya aliran dana dalam pengurusan dana perimbangan keuangan daerah yang berasal dari APBN-P 2018 itu.

“Sebagian lainnya sudah mengklarifikasi aliran dana,” kata dia.

Selain memeriksa unsur kepala daerah, penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah saksi dari unsur DPR. Mereka di antaranya Anggota DPR dari Fraksi PAN Achmad Hafisz Tohir dan Sukiman, Anggota DPR dari Fraksi PPP yang juga Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsuddin.

Kemudian Anggota DPR dari Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono dan Tenaga Ahli Fraksi PAN Suherlan.

Dari dua nama terkahir, penyidik KPK menyita uang Rp1,4 miliar dari rumah Puji dan satu unit mobil Toyota Camry dari apartemen Suherlan.

Untuk pemeriksaan Romahurmuziy alias Romi, KPK mendalami uang sejumlah Rp1,4 miliar yang ditemukan di rumah Puji, yang sama-sama berasal dari partai berlambang Ka’bah itu. Lembaga antirasuah menduga uang tersebut terkait dengan pengurusan anggaran daerah.

Sementara, pemeriksaan terhadap Azis dilakukan untuk mendalami peran yang bersangkutan dalam proses penyusunan anggaran. Selain itu, Azis juga dicecar soal dugaan aliran dana dalam proses pengajuan dan penyusunan alokasi anggaran daerah pada APBN-P 2018.

“Termasuk pengetahuan tentang dana perimbangan daerah yang sedang disidik saat ini. Kami klarifikasi juga pengetahuan yang bersangkutan tentang dugaan aliran dana terkait kasus ini,” ujar Febri.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dalam kasus dugaan suap terkait dana perimbangan daerah ini, pihaknya menemukan fakta bahwa ada proses yang berpotensi mengganggu integritas dalam penyusunan anggaran di Banggar DPR.

“Fakta menunjukan memang ada proses yang berpotensi mengganggu integritas di Banggar,” kata Saut dikonfirmasi terpisah.

“Tidak heran mengapa ada perdebatan agar Banggar dihapuskan,” ujarnya menambahkan.

Menurut Saut, perlu kajian mendalam tentang kelebihan dan kekurangan Banggar DPR sebelum memutuskan untuk dibubarkan atau ditata ulang terkait cara mengelola anggaran negara yang mencapai ribuan triliun setiap tahunnya.

“Dengan model yang lebih akuntatabel, transparans, membawa impact positif. Termasuk menekan laju pertumbuhan korupsi pada sisi penyusunan anggaran nantinya,” tutur Saut.

KPK sampai saat ini terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan keuangan daerah pada APBN-P 2018. Setidaknya penyidik KPK telah menyita emas seberat 1,9 kilogram, uang tunai sebesar Rp1,4 miliar, US$12,5 ribu, Sin$63 ribu, dan Jeep Wrangler Rubicon dari apartemen Yaya.

Uang Rp1,4 miliar dari rumah Puji, wakil bendahara umum PPP, dan satu unit mobil Toyota Camry dari apartemen staf ahli Fraksi PAN di DPR.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta — Nilai tukar rupiah pada pada sore ini, Kamis (30/8) diperdagangkan di level Rp14.734 per dolar Amerika Serikat (AS). Posisi ini melemah 79 poin dari penutupan kemarin, Rabu (29/8) di Rp14.655 per dolar AS.

Rupiah pada perdagangan hari ini sempat menyentuh titik terendahnya di level Rp14.744 per dolar AS. Posisi ini melampaui posisi terendah rupiah pada September 2015 yang sempat menyentuh 14.730 per dolar AS. Adapun pada 17.30 WIB, rupiah diperdagangkan di level Rp14.734 per dolar AS.

Sementara berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp14.655 per dolar AS atau melemah dari posisi kemarin Rp14.643 per dolar AS.

Sejalan dengan pelemahan rupiah, rupee India juga melemah di angka yang sama 0,24 persen dan menempatkan keduanya sebagai mata uang dengan depresiasi tertinggi hari ini.

Diikuti, renmimbi China minus 0,14 persen, peso Filipina minus 0,11 persen, ringgit Malaysia minus 0,09 persen, baht Thailand minus 0,06 persen, dolar Singapura minus 0,05 persen, dan dolar Hong Kong minus 0,01 persen.

Namun, yen Jepang dan won Korea Selatan masih berhasil bertahan di zona hijau, dengan menguat masing-masing 012 persen dan 0,14 persen.

Begitu pula dengan mata uang utama negara maju yang kompak melemah dari dolar AS. Dolar Australia melemah 0,2 persen, dolar Kanada minus 0,15 persen, rubel Rusia minus 0,12 persen, euro Eropa minus 0,11 persen, dan poundsterling Inggris minus 0,07 persen. Hanya franc Swiss yang menguat 0,04 persen dari dolar AS.

Analis Monex Investindo Dini Nurhadi Yasyi mengatakan pelemahan rupiah kembali berlanjut karena sentimen rilis data pertumbuhan ekonomi AS yang meningkat ke 4,2 persen masih terasa dan membuat dolar AS kian perkasa.

Tak hanya membuat dolar AS menguat, pemulihan ekonomi Negeri Paman Sam yang lebih cepat akan semakin menambah kepercayaan diri bank sentral AS, The Federal Reserve untuk mengerek bunga acuannya pada September dan Desember mendatang.

“Hal ini akan membuat potensi rupiah bakal terus tertekan selama tahun ini. Ini bisa jadi kondisi terburuknya. Meski, ada peluang katalis pengerak rupiah pada pekan depan melalui rilis inflasi Indonesia,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/8).

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat memastikan Deddy Mizwar tidak akan menjadi juru bicara pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Irfan Suryanagara mengatakan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu masih menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PD Jabar.

Kata Irfan, Demokrat Jawa Barat telah menggelar rapat rutin di Kantor DPD Demokrat, Jalan Sutami, Kota Bandung, untuk membahas persoalan Deddy Mizwar yang dikabarkan akan menjadi Jubir Jokowi.

Deddy Mizwar terlihat hadir dalam rapat yang digelar secara tertutup itu.

Usai pertemuan, Irfan mengklaim Deddy Mizwar akan bersama Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kami baru saja mengadakan koordinasi dan hasilnya bahwa sampai saat ini bapak Dedddy Mizwar masih menjadi ketua MPD PD Demoktrat Jabar,” tutur Irfan, Kamis (30/8).

Menurut dia, Demiz tetap patuh dengan aturan partai. Bahkan, lanjut dia, Demiz akan hadir di hari ulang tahun Partai Demokrat 9 September 2018.

“Bentuk laporan pertemuan hari ini akan disampaikan ke DPP. Mudah-mudahan Pak Demiz selalu mendapat barokah dari Tuhan YME,” katanya.

Irfan menegaskan Demiz bersama PD akan fokus pada pemenangan pemilihan legislatif dan juga memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diusung partainya bersama koalisi.

“Inya Allah PD akan tetap bergerak dengan baik. Fokus pileg dan capres kami adalah bapak Prabowo Subianto,” katanya.

Deddy Mizwar sebelumnya mengonfirmasi telah ditunjuk sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Deddy mengatakan saat ini dirinya masih dalam proses menjadi jubir tim kampanye Jokowi.

Namun, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Mar’uf Amin, Hasto Kristianto menyatakan bahwa timnya bersepakat menggaet Deddy Mizwar sebagai juru bicara TKN untuk menghadapi pemilihan presiden 2019.

“Deddy Mizwar itu sebagai salah satu juru bicara di dalam Tim Kampanye Nasional pasangan Pak Jokowi dan Kiai Maruf,” kata Hasto.

sumber: CNNindonesia

Jakarta – Menjelang Pilpres 2019, perang hashtag meriuhkan media sosial. Menkominfo Rudiantara pun memberikan imbauan.

“Ya balik lagi ke kita gitu loh, asal jangan baperan semuanya. Itu aja,” ujar Rudiantara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Rudiantara menegaskan perang hashtag tak bisa dicegah. Rudiantara meminta masyarakat tidak terlalu memakai perasaan dalam perang tagar.

“Kalau hashtag kan nggak bisa dicegah, yang penting jangan baperan,” ucapnya.

Meski demikian, Rudiantara mengatakan pihaknya tetap menyortir konten-konten hoax. Kominfo, kata Rudiantara, akan bekerja sama dengan platform media sosial terkait.

“Hoax ada pasti, tapi yang penting bagaimana kita meng-address-nya dan kita bersama dengan platform juga menyiapkan tools alat dengan Bawaslu dan KPU sudah kita bicarakan,” pungkas dia.

Sumber: detikcom

Ramai Meme Momen Keakraban Jokowi dan Prabowo, tonton videonya di sini:

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir ajak masyarakat untuk gemar konsumsi makanan berbahan dasar ikan. Ajakan ini disampaikan bupati saat membuka Lomba Cipta Menu Serba Ikan tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan. Rabu (30/8/2018)

Dalam kegiatan ini,  berbagai menu makanan berbahan dasar ikan disajikan oleh peserta perwakilan PKK dari 20 Kecamatan Se Kabupaten Indragiri Hilir.

Berbagai sajian untuk kategori kudapan/ makanan untuk balita hingga makanan untuk keluarga disajikan secara apik dan menarik oleh para peserta PKK yang ikut ambil bagian dalam Lomba Cipta Menu yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua PKK Inhil, Zulaikhah Wardan mengatakan, kegiatan Lomba Cipta Menu Serba Ikan yang diselenggarakan setiap tahun dan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengkampanyekan gemar makan ikan.

Menurutnya, potensi hasil laut yang besar di Inhil dapat dimanfaatkan meningkatkan konsumsi ikan bagi pertumbuhan serta kesehatan.

Sedangkan Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mengapresiasi kegiatan rutin yang telah dilaksanakan ini.

“Diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Indragiri Hilir,” harap Wardan.

Lomba Cipta Menu Serba Ikan tahun ini dimenangkan oleh Kecamatan Mandah dalam dua kategori sekaligus.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan Gerakan Gemar Makan Ikan bagi ratusan siswa PAUD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba oleh Hj Zulaikhah Wardan./*

Pekanbaru, detikriau.org – Defisitnya anggaran yang melanda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berimbas kepada mega proyek yang telah dikerjakan melalui proses pelelangan.

Wakil gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan bahwa akibat kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan tunda salur dana transfer, belum dibayarkannya dana transfer triwulan keempat pada 2017, membuat pihaknya menarik kembali proyek senilai ratusan miliar yang sebelumnya telah melalui proses pelelangan.

“Berkisar Rp 352 miliar proyek yang telah kita lelang harus dibatalkan,” katanya, Rabu, 29 Agustus 2018.

Uang sebanyak itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018. Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Masperi mengatakan bahwa diambilnya keputusan itu merupakan bentuk dari kerja cepat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Misalnya Dinas PUPR sedang mencari mana yang mungkin dihapuskan. Itu hanya mereka yang tahu. Begitu juga dengan OPD yang lain,” tegasnya.

Sebelumnya, kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan tunda salur dana transfer, belum dibayarkannya dana transfer triwulan keempat pada tahun 2017 dimana baru akan dibayarkan pada tahun 2019 membuat Pemprov Riau mencari jalan pintas.

Asisten II Setdaprov Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Masperi mengatakan bahwa jalan yang mereka ambil untuk menutupi defisitnya anggaran mereka ialah dengan cara melakukan pemotongan belanja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Alternatif yang kita ambil dari defisit yang kita alami ialah dengan cara melakukan pemotongan belanja,” katanya, Rabu, 29 Agustus 2018.

Editor: Am

Tulisan ini sudah tayang di riauonline.co.id dengan judul “Waduh, Proyek Senilai Ratusan Milyar di Riau dibatalkan”.  http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/08/29/waduh-proyek-senilai-ratusan-miliar-di-riau-dibatalkan