“Komisi II DPRD Inhil Desak Disperindag Serius Lakukan Pengawasan”

Tembilahan, detikriau.org  – Pertamina merupakan Badan Usaha Tunggal yang memiliki kewenangan memasok LPG ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Selanjutnya tabung gas yang sudah diisi di SPPBE disalurkan oleh Agen ke Sub Agen/Pangkalan. Sub agen atau pangkalan yang kemudian mendistribusikan langsung kepada konsumen.

Sistem distribusi LPG 3 Kg Subsidi berbeda dengan distribusi produk pada umumnya. LPG 3 Kg subsidi didistribusikan dengan sistem tertutup, dimana sistem ini dikendalikan oleh peraturan-peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai pasok. sistem ini juga memiliki aturan dan standar operasi tertentu dimana pelaksanaannya diawasi secara dinamis. pelaksanaan operasional sistem diawasi oleh pemerintah.

Masing-masing entitas rantai pasok harus memberikan laporan pelaksanaan penyaluran kepada entitas yang berada satu tingkat eselon (SPPBE, Agen, Sub Agen /pangkalan) diatasnya. sistem distribusi tertutup ini dilakukan karena lpg 3 kg merupakan produk yang mendapat subsidi pemerintah sehingga tidak seluruh masyarakat berhak menerimanya.

“Benar, Distribusi LPG subsidi kemasyarakat dilakukan melalui Sub Agen / pangkalan. Diluar itu, bukan penyalur resmi dan jelas illegal,” Terang PLT Kepala Dinas Perindag Kabupaten Indragiri Hilir Azwar dikomfirmasi detikriau.org diruang kerjanya.

Upaya menjamin terdistribusnya Gas Subsidi tepat sasaran, Pemerintah menjadi pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.

Selama ini diyakinkan Azwar, secara berkala, setidaknya satu kali dalam seminggu, Disperindag Inhil rutin melakukan pengawasan. Hanya saja menurutnya, serapi apapun sistem, tidak menutup kemungkinan masih adanya pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan.

Dan hal ini juga menurut Azwar bukan hanya terjadi di Inhil, di daerah lain di Riau dan bahkan di pulau jawa, perilaku penyimpangan oleh pihak yang tidak memikirkan kesusahan masyarakat ini juga kerap terjadi.

“Informasi ini akan menjadi catatan kita, nanti saya akan perintahkan bagian perdagangan untuk turun kelokasi.” Janjikan Azwar.

Dikomfirmasi sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri menyampaikan desakan kepada Disperindag Inhil untuk benar-benar serius turun kelapangan melakukan pengawasan.

Melambungnya harga jual Gas Subsidi menurut DPRD bukanlah hal baru. Kejadian serupa terus terjadi secara berulang. Jalan yang paling tepat menurutnya adalah dengan lebih memperketat  pengawasan.

“pastinya jika dilakukan pengawasan secara rutin, berkala dan serius, setidaknya akan mampu meminimalisir penyimpangan.” Sampaikan Komisi II DPRD Inhil melalui Anggota, Fadli dikomfirmasi detikriau.org di Tembilahan.

Menurut Fadli, untuk memberikan efek jera, tindakan pengawasan harusnya juga disertai dengan sanksi yang tegas. Jika memang ditemukan penyimpangan, harus berani ditindak agar tidak kembali berulang.

Menyikapi persoalan ini, kembali diterangkan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, DPRD sebelumnya sudah pernah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah Agen dan Sub Agen.

Dalam RDP saat itu, Fadli mengaku DPRD sudah meminta kepada entitas rantai pasok Gas subsidi ini untuk menjual LPG 3 Kg sesuai harga yang telah ditentukan dan permintaan itu sudah diputuskan menjadi sebuah kesepakatan.

“Memastikan apakah kesepakatan itu benar-benar dipatuhi, perlu pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan tentu oleh Pemerintah melalui Disperindag.” Akhiri Fadli.

Reporter: Am

“penyalur resmi LPG 3 Kg kerap berdalih gas kosong, namun di warung-warung kecil Gas subsidi ini cukup mudah didapatkan, tetapi tentunya dengan harga jual yang sudah sangat jauh melambung”

“bukan hanya di pengecer warung kecil, di Tembilahan, LPG tabung melon juga ditemukan diperjualbelikan dipinggir-pinggir jalan bersamaan dengan penjualan minyak bensin eceran.”

Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat meminta Pemerintah untuk serius lakukan pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi. Penyaluran yang tidak tepat sasaran disinyalir kerap menjadi pemicu melambungnya harga jual.

Salah seorang warga Tembilahan Hulu, Rulah mengaku dalam beberapa hari ini “pedagang pengecer” melepas harga gas subsidi itu dikisaran harga Rp 35 ribu – Rp 38 ribu. Jauh melambungnya harga jual diatas harga normal ini dipastikannya akan menambah berat beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“yang jelas ini sangat memberatkan. Hari ini mencari penghasilan semakin susah. Hampir semua barang kebutuhan pokok melonjak, termasuk LPG 3 Kg. yang mejadi pertanyaan, bukankah gas 3 Kg ini sudah disubsidi pemerintah. Lantas kenapa harganya masih mahal? “ Pertanyakan Rulah melalui detikriau.org di Tembilahan.

Diterangkan Rulah, pedagang-pedagang di kios kecil mengaku pasokan LPG 3 Kg minim. Akibatnya mereka harus membayar lebih tinggi dari pemasok untuk mendapatkannya. Agar tidak merugi, pedagang mengaku juga terpaksa harus menaikan harga jual.

Senada, Atan warga Kecamatan Tembilahan Hulu lainya pun menyampaikan keluhan terkait hal ini. Bahkan Atan mengaku sangat heran, penyalur resmi LPG 3 Kg kerap berdalih gas kosong namun di pengecer warung kecil Gas subsidi ini cukup mudah didapatkan, tetapi tentunya dengan harga jual yang sudah sangat jauh melambung.

“Sepengetahuan saya, LPG subsidi hanya boleh disalurkan oleh penyalur resmi. Lantas pertanyaannya apakah pedagang warung-warung kecil itu penyalur resmi? Jika tidak, kenapa mereka bisa mendapatkannya?,” Pertanyakan Atan

Bahkan yang lebih patut dipertanyakan, ditambahkan Atan, bukan hanya di pengecer warung kecil, di Tembilahan, LPG tabung melon juga ditemukan diperjualbelikan dipinggir-pinggir jalan bersamaan dengan penjualan minyak bensin eceran.

Diakhir pernyataannya Atan berharap Pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan agar triliunan alokasi dana yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat miskin itu tidak diselewengkan.

Reporter: Am

Nasi aking seringkali dikaitkan dengan bahan makanan orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Hanya saja, ada anggapan yang menyebutkan bahwa nasi aking sangat baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Apakah anggapan ini sesuai dengan fakta medis?

Pakar gizi yang merupakan dosen Teknik Pangan Universitas Pasundan Sumartini menyebutkan bahwa ada kemungkinan nasi aking memang bisa memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Sebagai informasi, diabetes atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kencing manis ini disebabkan oleh melonjaknya kadar gula darah di dalam tubuh dan tidak bisa diolah menjadi energi karena tidak adanya hormon insulin yang cukup.

“Sepertinya nasi aking memang bisa memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Nasi aking biasanya tidak memiliki kadar gula atau indeks glikemik yang setinggi nasi biasa, apalagi nasi yang terus dihangatkan di rice cooker,” ucap Sumartini.

Hanya saja, hingga saat ini belum ada penelitian yang memastikan bahwa nasi aking memang bisa memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Hal ini berarti, ada baiknya penderita diabetes tidak langsung mengambil keputusan untuk mengonsumsi nasi aking karena belum tentu bisa memberikan manfaat bagi kesehatannya.

Satu hal yang pasti, penderita diabetes memang harus menurunkan konsumsi gula dan karbohidrat setiap hari demi mencegah lonjakan kadar gula darah pada tubuhnya. Jika perlu, berkonsultasilah kepada dokter agar bisa menentukan pola makan yang tepat sehari-hari demi menjaga kesehatan dan mencegah komplikasi yang berbahaya.

Sebagai informasi, nasi aking adalah nasi basi yang diolah kembali. Biasanya, nasi ini dicuci kembali, dijemur, kemudian dimasak kembali seperti nasi biasanya. Tekstur nasi ini tentu akan lebih keras dari nasi pada umumnya.

Tulis ini sudah terbit di laman doktersehat.com dengan judul “Nasi Aking Baik untuk Penderita Diabetes?/https://doktersehat.com/nasi-aking-diabetes/

Editor: Am

Jakarta — Pemerintah memperlambat laju kinerjanya sementara waktu dengan menunda pengerjaan sejumlah proyek listrik. Hal itu dilakukan demi mengurangi tekanan impor terhadap neraca perdagangan yang ujungnya melemahkan rupiah. 

Sejumlah proyek yang akan ditunda ialah proyek pembangkit listrik yang belum memasuki tahap pemenuhan kewajiban pembiayaan (financial closing).

Tak tanggung-tanggung, jumlah proyek pembangkit listrik yang ditunda mencapai 15.200 MegaWatt (MW) dengan total investasi mencapai US$23,9 miliar atau mencapai Rp353 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 67 proyek dengan total kapasitas 12,28 ribu MW di antaranya merupakan bagian dari program 35 ribu MW. Dengan rincian, 29 proyek di Sumatra, 18 proyek di Kalimantan, 10 proyek di Jawa, 9 proyek di Sulawesi, dan 1 proyek di Nusa Tenggara.

Kemudian, 72 proyek dengan total kapasitas 2,97 ribu MW merupakan bagian dari program reguler. Terdiri dari, 66 proyek di Sumatra dan enam proyek di Jawa.

Semula, sebagian besar proyek-proyek ditargetkan beroperasi (commercial operation date/ COD) pada 2018 – 2019. Namun, Kementerian ESDM meminta pengerjaan digeser, sehingga bisa selesai pada 2020 hingga 2026, menyesuaikan dengan kebutuhan listrik setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan langkah tersebut bisa mengurangi pengadaan barang impor sekitar US$8 miliar-US$10 miliar atau setara Rp118 triliun-Rp148 triliun.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengaku pesimistis langkah ini akan efektif menekan impor barang modal, termasuk komponen proyek kelistrikan untuk jangka pendek.

Pasalnya, proyek-proyek yang ditunda memang masih dalam tahap perencanaan dan belum berkontrak dengan PT PLN (Persero).

“Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027, ada pengerjaan proyek pembangkit 9 GigaWatt yang sudah dimundurkan. Lalu, ada proyek-proyek yang belum financial closing,” ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/9).

Kendati sejumlah proyek ditunda, Fabby meyakini pemenuhan kebutuhan listrik sampai 2022 masih aman, mengingat sebagian besar proyek-proyek yang sudah dibangun akan beroperasi secara bertahap pada 2020 hingga 2022.

Terlebih, pertumbuhan konsumsi listrik saat ini masih di bawah target, seiring laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari perkiraan.

Pemerintah memperkirakan konsumsi listrik tahun ini hanya tumbuh 6 persen. Padahal, dalam menyusun APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan konsumsi listrik tahun ini bisa mencapai 8 persen.

Sebagai pengingat, di awal pemerintah, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa bergerak hingga 7 persen pada 2019. Kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi hingga saat ini sulit beranjak dari kisaran 5 persen.

Di sisi lain, penundaan pengerjaan proyek pembangkit listrik, meski belum memasuki tahap FC, bukan tanpa konsekuensi.

Ketua Harian Asosiasi Pembangkit Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengingatkan ada risiko perubahan biaya untuk proyek yang sudah ditandatangani melalui perjanjian penjualan listrik (power purchase agreement/PPA) yang akan berujung pada penyesuaian tarif ke depan. Belum lagi, biaya yang sudah keluar pra-perjanjian jual beli yang nilainya tidak kecil.

“Untuk mempunyai PPA pasti sudah ada dana-dana yang menjadi komitmen pengembang. Pasti ada survei lahan dan pembebasan lahan. Kemudian, pasti sudah ada kerja sama dengan arsitek, konsultan, dan pihak ketiga lain,” ujar Arthur.

Maka itu, pemerintah perlu memperjelas mekanisme penundaan proyek kepada pelaku usaha dalam bentuk petunjuk teknis tertulis, misalnya dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri.

“APLSI memahami arahan pemerintah sebagai upaya untuk membuat nilai rupiah stabil dan devisa tidak tergerus. Namun, menurut saya, (penundaan proyek) ini tidak bisa dilihat secara jangka pendek,” ujarnya.

Industri Dalam Negeri Dikebut

Kebutuhan impor terjadi karena industri dalam negeri belum bisa memasok seluruh kebutuhan bahan material pembangkit. Saat ini, Jonan menyebutkan, rata-rata Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek pembangkit listrik masih ada di kisaran 20 persen-40 persen.

Berdasarkan data ESDM, pembangkit listrik dengan TKDN tertinggi yaitu mencapai 70 persen adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas kecil yaitu kurang dari 15 MW. Namun, semakin besar kapasitasnya, semakin berkurang komponen lokal yang terkandung. Misalnya, untuk PLTU dengan kapasitas lebih dari 600 MW per unit TKDN-nya hanya 33 persen.

Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), realisasi TKDN-nya telah mencapai 57,5 persen, lebih tinggi dari target 43,72 persen. Sementara itu, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 50 sampai dengan 150MW, realisasi TKDN hanya 21,89 persen lebih rendah dari targetnya yang mencapai 49 persen.

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), rata-rata TKDN pembangkit yang berkapasitas antara 60 hingga 110 MW hanya 28,6 persen.

Selanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan kapasitas sampai dengan 100 MW realisasi TKDN 43,57 persen. Terakhir, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berkapasitas lebih dari 300 MW, realisasi rata-rata. TKDN hanya 29,17 persen.

Sebenarnya, pemerintah telah berusaha untuk mendorong perkembangan industri di dalam negeri. Kementerian ESDM mencatat peralatan listrik yang sudah bisa dipasok dari dalam negeri.

Di antaranya kabel listrik, konektor, isolator, kWh meter, Pemutus Sirkuit Mini (MCB), transfomator tenaga dan distribusi, transformasi arus (CT) dan tegangan (VT), panel listrik (switch board), panel kontrol, motror listrik, tiang listrik beton, tower listrik, dan generator set.

Namun, spesifikasi pasokan yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masih ada peralatan yang memang masih harus diimpor karena berteknologi tinggi seperti mesin boiler, turbin pada pembangkit, dan generator.

“Kalau memang semua teknologi sudah tersedia di dalam negeri dan harga kompetitif, ngapain perlu ada komponen impor?,” ujar Arthur.

Direktur Perecanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan perseroan sudah semakin banyak menggunakan produk lokal untuk peralatan transmisi dan distribusi.

PLN juga memberlakukan sistem pengadaan terbuka (open-book) untuk memantau dan mengontrol material dasar yang digunakan mitra perseroan dalam pengerjaan proyek.

“Sekarang PLN bisa kontrol kualitasnya, sampai pesan material dasarnya itu PLN bisa lihat,” ujar Syofvi beberapa waktu lalu

Dengan dorongan PLN, lanjut Syofvi, pabrikasi komponen ketenagalistrikan dalam negeri mulai berkembang. Misalnya, jumlah pabrik trafo dalam negeri sudah bertambah dari dua menjadi enam pabrik di Indonesia.

“Kami sejak lima tahun lalu tidak impor trafo,” terang dia.

Perbaikan neraca perdagangan penting untuk dicapai demi menjaga stabilitas kurs rupiah. Namun, pemerintah sebaiknya tidak sekedar mengambil jalan pintas untuk mengatasi gejolak yang ada.

Pemerintah perlu lebih serius dalam mendorong hilirisasi industri sehingga kebutuhan bahan baku domestik bisa dipenuhi dari dalam negeri.

sumber: CNN Indonesia

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Polres Indragiri Hilir (Inhil) memusnahkan seberat 248,47 gram sabu-sabu dan 502 butir pil Ekstasi, Kamis (6/8/2018).

Pemusnahan tersebut berlangsung di Halaman Mapolres Inhil Jalan Gadjah Mada, Tembilahan.

Pagi itu, pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra dan dihadiri  Bupati Inhil HM Wardan serta Unsur Forkopimda Inhil.

Dari sejumlah barang bukti tersebut, tersangkanya adalah berinisial AI dan HA. Dari tangan AI, Polisi menyita barang bukti sabu-sabu 231,81 gram sabu-sabu dan 280 butir pil Ekstasi. Sedangkan dari tangan HA diamankan 16,66 gram sabu-sabu dan 222 butir Pil Ekstasi.

AI ditangkap oleh petugas Polsek Reteh pada tanggal 14 Agustus 2018 di Jalan SMP Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Kemudian HA, tersangka satu ini diamankan langsung oleh petugas Satreskoba Polres Inhil pada tanggal 25 Agustus 2018 di Ruang SPKT Polres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan.

Kapolres Inhil mengatakan, pemusnahan sengaja dilakukan secara terbuka dan disaksikan Forkopimda serta undangan lainnya, agar terbuka bahwa barang haram tersebut tidak disalahgunakan.

“Kita sepakat untuk melakukan dan menyatakan perang terhadap Narkoba, karena memang harus diberantas. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan mengawasi, jangan sampai masa depan anak-anak kita pada gagal gara-gara Narkoba,” tutur Kapolres.

Sementara itu, Kasat Res Narkoba, AKP Bachtiar menjelaskan, dari tahun ke tahun, pengungkapan kasus Narkoba di wilayah Inhil tertinggi pada tahun ini.

Dimana penangkapan terbesar diceritakannya adalah di wilayah Polsek Kemuning yang dilakukan Pemusnahan langsung oleh Polda Riau.

“Grafiknya untuk pengungkapan kasus selalu mengalami kenaikan, yang tertinggi tahun ini,” ujarnya.

Reporter: Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan turut menghadiri pelaksanaan deklarasikan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 Pileg dan Pilpres yang aman, damai, sejuk dan kondusif yang dilaksanakan di Aula Mapolres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan, Kamis (6/9/2018).

Siang itu, selain dihadiri Bupati, kegiatan juga tampak diikuti Unsur Forkopimda  Inhil, Ketua KPU Kabupaten Inhil, para kader Partai Politik, sejumlah pejabat Esselon Pemkab Inhil, sejumlah Perwira Polres Inhil, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Paguyuban serta undangan lainnya.

Beberapa poin deklarasi yang dibaca diantaranya menyatakan siap menjaga keutuhan NKRI, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan mentaati semua ketentuan hukum, mengutamakan kepentingan umum dan menghormati hak azasi manusia. Kemudian menyatakan siap memegang teguh dan etika, yang bersumber pada nilai-nilai agama dan Budaya bangsa. Dan beberapa poin pernyataan deklarasi berikutnya.

Bupati dalam sambutannya berterima kasih kepada Polres Inhil telah memprakarsai kegiatan itu dalam rangka menyukseskan Pemilu 2019 mendatang, khususnya di Kabupaten Inhil.

“Tidak hanya di ibu kota Kabupaten saja Deklarasi ini, namun juga akan dilaksanakan di seluruh Kecamatan yang ada di Inhil,” kata Wardan.

Deklarasi ini dalam bentuk komitmen masyarkat dalam menjaga serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

Diharapkan, mulai masa Kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara nantinya semoga berlangsung sukses.

“Kepada segenap partai pendukung dan masyarakat secara umum, saya menghimbau untuk bersama-sama kita ciptakan Pemilu ini dengan baik, hindari adanya perselisihan, jangan terhasut isu-isu berbentuk sara serta hindari politik uang dan gunakanlah hak suara dengan baik,” pesannya.

Sementara itu, Kapolres Inhil, AKBP Christian Roni Putra mengatakan, dengan Pilek dan Pilpres ini, ia mengajak kepada seluruh elemen untuk menciptakan suasana Pileg dan Pilpres terlaksana sesuai harapan.

“Mari kita ciptakan Pemilu 2019 di Inhil terlaksana yang aman, damai, sejuk dan kondusif. Harus kita taati aturan yang ada,” katanya.

Reporter: Mirwan