“Rencanakan Gelar Aksi Demo Saat Pelaksanaan Tes CPNS Umum Mendatang”

Pekanbaru, detikriau.org – Honorer K2 (kategori dua) nyatakan akan menggelar aksi demo besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap rekrutmen CPNS 2018.

Aksi demo yang direncakan bertepatan dengan pelaksanaan tes CPNS umum nantinya ini akan dilakukan di Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pekanbaru.

Sekjen Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Said Syamsul Bahri nyatakan sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang telah mengeluarkan formasi CPNS jalur umum. Pemerintah dinilainya hanya menganggap honorer K2 ini tidak ada gunanya.

“Harusnya jika pemerintah bijaksana, selesaikan dulu honorer baru buka CPNS umum. Kami menolak keputusan pemerintah ini,” ujar Said dilansir melalui JPNN, Sabtu (15/9).

Rencana aksi demo yang akan digelar katanya untuk menuntut hak diangkat PNS.

Bila aspirasi ini tidak ditanggapi juga, honorer K2 akan membuat gerakan lebih besar lagj.

“Pas waktu tes CPNS umum itu kami akan aksi demo di Kantor Regional BKN Pekanbaru. Kami tidak rela pemerintah hanya memprioritaskan pelamar umum,” tegasnya.

Dia menambahkan, yang keberatan dengan kebijakan pemerintah bukan hanya K2 Pekanbaru tapi se Provinsi Riau.

Sejatinya, Pemprov Riau dan seluruh kabupaten/kota bersedia mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS.

Namun sayangnya, ada ketentuan yang tidak membolehkan pemda mengangkat K2 usia 35 tahun ke atas menjadi CPNS.

Editor: Am

Jakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperkirakan 7 juta penduduk berpotensi kehilangan hak pilihnya. Hilangnya hak suara ini lantaran mereka belum memiliki E-KTP hingga batas waktu yang ditetapkan. Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) rencananya akan disempurnakan pada Minggu (16/9).

“Kekhawatiran kami ada potensi sekitar tujuh juta pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019, karena tidak mempunyai E-KTP atau belum merekam E- KTP,” kata Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Viryan menjelaskan angka tujuh juta itu diperoleh dengan pengurangan secara berurut dan juga mengaitkannya dengan aturan yang berlaku.

Pertama, data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang berjumlah 196.545.636 dikurangi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185.732.093. Hasilnya, ditemukan angka sekitar 10.813.543.

Angka tersebut merupakan pemilih potensial yang tidak bisa menggunakan hak suaranya.

Kemudian, sebagian dari 10.813.543 akan dimasukan ke dalam daftar pemilih khusus (DPK). Namun sesuai aturan, jumlah DPK sangat terbatas, yakni hanya 2 persen dari jumlah DPT atau sekitar 3.714.641 pemilih.

“Nah, jika 10.813.543 pemilih dikurangi 3.714.641, maka muncul angka 7.089.902 pemilih yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Viryan.

Lebih jauh Viryan menjelaskan, sekitar 7 juta pemilih yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya itu terdiri dari dua kategori pemilih.

Pertama, pemilih pemula atau warga yang datanya sudah terekam di dalam data base kependudukan. Namun, mereka genap berusia 17 tahun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga waktu pencoblosan, 17 April 2019.

Khusus untuk pemilih kategori ini, Viryan menyarankan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan perlakuan khusus berupa pemberian E-KTP sebelum pemilih genap berusia 17 tahun.

“Kami mengusulkan ada perlakuan khusus dari pemerintah untuk mencetak E-KTP lebih awal, sehingga mereka bisa masuk di DPT. Usulan ini mendorong untuk menjamin hak konstitusional warga negara,” kata Viryan.

Kategori kedua, adalah warga yang sama sekali belum memiliki E-KTP atau belum merekam data diri untuk E-KTP. Contohnya, suku-suku di pendalaman.

Untuk pemilih tersebut belum ada cara lain selain segera merekam data diri untuk E-KTP agar bisa menggunakan hak pilihnya.

Viryan mengatakan, idealnya perekaman E-KTP selesai dilakukan sebelum penetapan DPT. Namun, hingga saat ini masih banyak warga yang belum merekam data dirinya untuk pencetakan E-KTP.

“Mau tidak mau dukcapil atau warga harus proaktif untuk mendapatkan E-KTP yang bisa dijadikan syarat memilih. Intinya, hal-hal yang bersifat administratif tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara untuk memilih,” ujarnya.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Impor beras selalu menjadi polemik di Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara agraris yang notabene harusnya tidak khawatir dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Terkait hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memberikan perspektif lain di mana kenyataan di lapangan tidak sesuai teori.

Di kantor Transmedia, pada Kamis (13/9/2018), Mendag bercerita mengenai latar belakang RI memerlukan beras impor.

Saya ingin menyampaikan alasan di balik impor beras serta mekanisme dan prosesnya. 

Sejak zaman Orba [di mana saat itu] hanya satu periode tertentu kita benar-benar swasembada beras, lepas dari itu kita tidak pernah tidak impor beras. 

Konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan sawah baru, dari dulu. 

Dampak dari pembangunan infrastruktur yang luar biasa, termasuk kawasan-kawasan industri dan pertumbuhan industri, fasilitas pelabuhan, airport dan sebagainya itu berdampak pada alih fungsi lahan yang semula lahan pertanian. 

Ambil contoh: BSD awal, 6 ribu hektar itu adalah sawah teknis. Saya ikut berdosa, 350 hektar punya saya di Kemang Pratama adalah sawah, itu pada zaman dulu. 

Membuat tambahan konversi 6 ribu hektar, 350 hektar.. 

Kemudian, Grand Wisata 2 ribu hektare, itu tidaklah mudah [menyediakan lahan pengganti].

Kendal, yang dibuat bersama dengan Pemerintah Singapore, itu sawah. Kemudian Kertajati, Majalengka, itu sawah. Ini fakta yang ada. 

Soal data pangan sebagai dasar Impor

Memang, yang jadi persoalan [pangan], data mana yg bisa dipercaya. UU mengatur adalah BPS, dia lembaga independen. Persoalannya, BPS terakhir mengeluarkan data di 2015, sesudah itu tidak mengeluarkan data lagi. Kemudian dipanggil, sekarang dalam persiapan, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama keluar data itu. 

Tetapi, ibu bapak bisa melihat dari satelit, yang setiap minggu sekali dia foto dan di-update. Itu nampak sekali berapa besar sebenarnya [luas] sawah itu.

Kemudian, terakhir ini kalau kita lihat, begitu kekeringan yang terjadi El Nino ini, dan BMKG sudah mengumumkan, perkiraan sampai Desember kemarau panjang. Jangankan untuk pengairan, untuk minum saja susah. 

Sehingga itu menjadi potensi, yang kalau ditanya takut tidak, ya saya takut. Kalau Desember, artinya kita baru panen akan mundur Maret-April. Ini dari daerah yang kekeringan. Ada daerah yg tidak kekeringan, tapi dia tidak akan mampu mensuplai makanan untuk seluruh Indonesia. 

Contohnya, di Sulsel dia masih OK sampai sekarang. Tetapi apakah Sidrap itu mampu untuk mengisi? Tidak mampu. Indramayu, Cirebon, Karawang itu sentra untuk Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang ini juga terlanda kekeringan.

Proses pengambilan keputusan impor

Kemudian kita masuk yang beberapa saat terakhir ini, dari 2012 terus kita lakukan impor. Pak SBY lakukan keputusan yang tepat pada 2014 yaitu 2,5 juta ton sehingga tidak ada gejolak sama sekali pada tahun politik itu. 

2015-2016 diimpor 1,5 juta ton oleh Mendag pada waktu itu Pak Tom Lembong [Thomas Lembong, Kepala BKPN]. 

Pak Tom mengambil langkah menurut saya sebagai orang swasta, langkah benar, yaitu G to G, langsung di Singapore, deal dan mendapat harga lebih murah. 

Kemudian pada 2016 akhir sampai 2017 awal tidak ada kekurangan karena itu sebenarnya carry over dari perjalanan 2013-2016.

Di Juli 2017 sebenarnya sudah terjadi perdebatan untuk impor, dan Pak JK sudah mewarning saya, “Enggar kau impor.” Saya katakan “Pak, masih OK Pak”. 

Saya tidak lupa kalimat beliau saat Agustus saya masih bertahan, “Hei Enggar, kau tahu, saya ini mantan KaBulog, merangkap Menperindag. Kamu ini cuma Menteri Perdagangan, jadi kamu percaya sama saya, “Ya Pak,” [ujar Enggar].

Akhirnya dalam satu rapat diputuskan parameternya, ada Pak Mentan, Pak Menko, ada saya dan Dirut Bulog, yaitu kalau stok Bulog di bawah satu juta ton, dan atau kenaikan harga lebih dari 10%, impor. Jangan ambil risiko di situ. 

Setelah itu, terus terjadi penurunan sampai pada Oktober-November-Desember kondisinya total stok itu yang biru stok dalam negeri (menunjuk grafik) itu sudah begitu tajam penurunannya.

Jadi, kalau kita lihat posisi stok sebenarnya sudah mulai turun dari Agustus terus sampai dengan Desember. Ini titik kritis.

Ada dua pilihan: kalau kita impor pasti di-bully, tapi kalau tidak impor siapapun pemerintahnya akan jatuh dengan chaos. Itu konsekuensi politik yang ada. Dan kita lihat disini, Januari sebenarnya minus kalau impor itu tidak masuk. 

Akhirnya pada 15 Januari [2018], persis Malari, kita Rakor Menko Perekonomian, dipimpin oleh Pak Darmin sendiri, dihadiri oleh Mentan, saya, Dirut Bulog, dan Deputi Meneg BUMN memutuskan agar impor 500 ribu ton.

Atas dasar keputusan di rakor itu, saya menulis surat kepada Bulog untuk melaksanakan keputusan rakor itu dengan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. 

Proses pengadaan beras impor

Bulog melakukan tender terbuka dan itu bisa kita lihat di website-nya. Pada Februari, kalau belum masuk 250 ribu ton dari impor itu, maka kita akan defisit 100 ribu ton. 

Ada kewajiban rastra [beras sejahtera] 350 ribu ton, ada 260 ribu ton stok dalam negeri, ditambah 250 ribu ton yang impor masuk. Jadi, kalau kita tidak putuskan impor di Januari, maka kita akan ada shortage sekitar 100 ribu ton. Dengan demikian, sekali lagi tidak ada satu pun keputusan yang saya ambil tanpa ada rakor. 

Berikutnya, trennya masih terjadi penurunan. Pada bulan Maret kita rakor kembali, dengan peserta yang sama, diputuskan kembali untuk menambah impor 500 ribu ton, dengan mekanisme yang sama. 

Dilakukan dengan tender terbuka lagi, bukan repeat order. Sebenarnya dengan mekanisme tender terbuka ini harga lebih mahal, tapi tidak ada satupun pejabat yang berani mengambil keputusan utk G-to-G karena di kemudian hari akan dipanggil kejaksaan, KPK, dan sebagainya. 

Setelah itu, pada bulan April kita buat analisa di kantor Menko dimana kita putuskan ada tambahan, yaitu menambah impor kembali 1 juta ton, dengan demikian total seluruhnya [pada tahun ini] 2 juta ton. 

Keputusan rakor, prosesnya sama, mekanismenya sama. Itu berjalan, sebenarnya rencananya pada bulan Juli masuk, tetapi karena prosesnya berkepanjangan, Dirut Bulog meminta perpanjangan izin impor. Kami perpanjang. 

[Lalu] juga belum masuk, maka Dirut Bulog mengirim surat lagi untuk minta perpanjangan yang kedua. Kita perpanjang. Jadi, Dirut Bulog yang terakhir pun, Pak Buwas [Budi Waseso, Direktur Utama Bulog] tahu karena beliau menandatangani permohonan perpanjangan. 

Dan jumlah sekarang, stok Bulog hampir 2,1-2,2 juta ton. Persoalannya adalah, 811 ribu ton itu stok penyerapan dalam negeri, sisanya ex impor. Dengan demikian, sekali lagi, kalau kita tidak impor, maka situasi stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton, situasi yang rawan. 

Saya mau sampaikan, tidak usah pakar ekonomi pun tahu, harga naik bicara hukum supply & demand, kecuali ada teori ekonomi baru. Baik harga jual maupun harga beli. Kalau harga jual gabah yang mau dibeli itu tinggi, kemudian stoknya banyak, pasti dia turun. 

Kesejahteraan Petani

Apakah ada korelasi setiap kenaikan harga gabah dengan kesejahteraan petani? Tidak, karena dari awal sudah ditutup oleh penebas atau tengkulak. 

Penebas mengambil resiko setiap tanam baru berapa lama, diukur, OK saya tutup. Itulah penebas, itulah mekanisme yang ada, proses yang terjadi bertahun-tahun, sekian lama.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah cukup atau tidak? Konsumsi beras 2,5 juta ton per bulan. Bulog itu hanya penyangga sebenarnya. 

Itu angka 2015 yang tidak bertambah-tambah, karena walaupun penduduk nambah tapi angka itu tidak pernah bertambah. Mungkin dikurangi dengan saya mengurangi karbohidrat, mungkin itu konsekuensinya sehingga sejak 2015 sampai sekarang tidak bertambah. 

Ini 2 tahun berturut-turut Alhamdulillah kita mampu mengendalikan harga dalam bulan suci Ramadhan. Kenapa? Kami siap dengan Operasi Pasar bersama dengan seluruh pengusaha. 
Pedagang beras di pasar punya jaringan sendiri dan mereka tidak bisa diatur, didikte kemudian kita jual di depan. Ga akan laku. RPK yang punya Bulog di Cipinang per hari hanya jual 1 kuintal, 100 kg. 

Bagaimana dia mau lawan itu para pedagang, yang dari lahir lihat bapaknya dagang, dia ikut dagang. Ga mungkin bisa melawan pasar. 

Saya mengajak mereka, meyakinkan mereka utk melakukan OP melalui satu proses. Enam kali saya undang makan, tidak ajak bicara apapun. Ini terus terang terinspirasi apa yang dilakukan Pak Jokowi waktu mindahin pasar loak di Solo, itu beliau lebih dari 100 kali dan berhasil sampai arak-arakan.

Kuncinya adalah bagaimana kita mengajak bicara orang. Diskusi, bagaimana kondisi beras, sambil saya menyerap ilmu, darimana ini beras.

Mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri

Beras itu berwisata. Yang dari Jatim bisa ke Sumsel, yang dari Sumut bisa ke Jateng, terus berwisata. Ada satu persoalan, PR kita adalah harus ada satu sistem online yang tidak bisa kita sekaligus motong, karena mekanisme mereka. 

Sama seperti koran, agen di Jakut, pelanggannya di Jaksel, agen di Jakbar, pelanggannya di Jaktim. Mau dipotong? Tidak bisa. Tidak semudah itu dalam praktiknya. 

Bagaimana dengan kondisi harga yg sekarang naik ini? Pengalaman dalam dua tahun, kalau Bulog melakukan operasi pasar secara masif dengan melibatkan seluruh jaringan distribusi dan pedagang beras yang ada di pasar. Jangan pernah bermimpi itu selesai dengan BUMN. 

Gak pernah. Dengan sinergi BUMN, dengan bank-bank yang punya jaringan, warung, mereka pun tidak dihitung oleh BPS. 

BPS tidak menghitung mereka, warung di pinggir jalan, bukan di dalam pasar. Dan yang mampu mengendalikan harga adalah di pasar tradisional. 

Pedagang pasar tidak mau hanya untung Rp 200 [per kilogram]. Kenapa? Dia bilang, penyusutan kami tolong dihitung. Ini dicampur, kita ambil contohnya, dilihat, berantakan lagi. Itu banyak jumlahnya. Jadi margin mereka minimal Rp 500. 

Kalau tidak, pada waktu kita sidak ada berasnya, tetapi begitu kita pergi disimpan lagi. Dia jual beras yang lain. Kalau kita mau penetrasi pasar, maka paling sedikit 13 ribu ton per hari, diserap oleh pasar. Baru harga bisa turun. Kalau 2.600 ton, 3.000 ton per hari harga tidak akan turun dengan HET yang sudah kita tetapkan itu. 

Sumber: CNBCindonesia

Tembilahan, detikriau.org — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Inhil, HM Thaher menyebut, selama ini insan pers dan perusahaan media di Kabupaten Inhil menjadi mitra yang ‘dimanjakan’ Pemerintah Kabupaten Inhil.

HM Thaher mengklaim, pihak Diskominfops Kabupaten Inhil tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap perusahaan media maupun insan pers, terlebih lagi terkait persoalan pembayaran kontrak kerjasama publikasi berita.

Pernyataan tersebut ditegaskan HM Thaher dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kabupaten Inhil bersama Aliansi Wartawan Inhil di ruang rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan, Jum’at (14/9/2018) siang.

“Asumsi semula atau selentingan yang menyebut Diskominfops ‘pilih kasih’ perihal pembayaran kontrak, ada yang dibayarkan ada yang tidak itu tidak benar. Semua kita bayarkan,” kata HM Thaher.

Kendati demikian, HM Thaher mengakui, pembayaran kontrak kerja sama publikasi berita belum dilakukan secara penuh terhitung dari bulan Januari hingga Agustus karena keterbatasan ketersediaan dana yang ada.

“Memang, pembayaran baru dilakukan untuk bulan Januari hingga Maret, 3 bulan, namun selain itu juga ada dalam bentuk pinjaman, maka jika diakumulasikan jumlah pembayaran sudah hampir 5 sampai 6 bulan, agar semua lebih jelas, kami minta waktu agar pptk bisa membenahi administrasi pembayaran ” jelasnya.

Bukti keseriusan Diskominfops dalam mengakomodasi kerjasama kontraktual dengan pihak media, diungkapkan HM Thaher, dapat dilihat dari total nilai kontrak pada item kegiatan belanja media yang terbilang besar jika dibandingkan dengan beberapa daerah Kabupaten / Kota, khususnya di Provinsi Riau.

“Saya sudah tanya dengan kawan – kawan dari Diskominfo daerah lain di Riau, Kabupaten Inhil menjadi salah satu daerah yang terbesar dalam hal alokasi belanja media,” ungkap HM Thaher.

Besarnya alokasi belanja media dan kerjasama kontraktual per perusahaan media seperti yang diungkapkan HM Thaher, berlaku sejak beberapa tahun belakangan, tidak hanya pada satu tahun anggaran saja.

“Dari besaran nilai itu, kita berusaha untuk tetap mengakomodir penawaran kerjasama yang diajukan oleh kawan – kawan media, sehingga terkadang kita kewalahan sendiri demi menjaga agar kawan – kawan tidak kecewa karena tidak masuk kontrak,” urai HM Thaher.

Disamping itu, Kepala Bidang P4KSDKI Diskominfops Inhil, Trio Beni Putra yang turut hadir mengatakan, demi memberikan pelayanan dan mengakomodir kebutuhan rekan – rekan media, pptk kerjasama media sering terlihat harus menambah jam kerja pada saat tahap pencairan dana kontrak kerjasama tiba.

“Jam kerja hanya sampai pukul 16.00 WIB, namun mengingat banyaknya rekan2 media yang harus dilayani, PPATK bersama staf sering terlihat lembur hingga jam 01.00 WIB dini hari,” kata Trio Beni Putra.

Selain itu, Trio Beni juga mengatakan masukan dalam RDP ini, merupakan catatan penting bagi Diskominfops Inhil dalam melakukan kerjasama media, karena pada tahun 2018 ini terjadi penambahan media yang sangat signifikan, sementara ketersediaan dana jauh lebih kecil dari tahun 2017.

“Inilah dinamika bekerja, kami akan evaluasi dan akan membenahi kekurangan yang kami miliki, kedepan kami juga akan lebih selektif agar ketersediaan dana kerjasama bisa lebih memadai dan sekaligus menerapkan sistem pembayaran non tunai agar lebih efektif dalam memberikan pelayanan,”

Untuk diketahui, pada RDP yang digelar dalam rangka menindaklanjuti surat dari Aliansi Wartawan Inhil dengan agenda pembahasan tentang kinerja Diskominfops Inhil ini dipimpin oleh Anggota Komisi I (Satu) DPRD Kabupaten Inhil, Muammar dan dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media./rls

Detikriau.org – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Keuangan sedang berupaya untuk melakukan reformasi secara internal. Untuk suksesnya upaya itu, kemenkeu mengaku membutuhkan bantuan dan masukan dari wajib pajak dan pelaku bisnis. 

“Kalau mereka [pelaku usaha] punya komplain mengenai masalah perpajakan, bea cukai, kalau mereka diperlakukan semena-mena, ngga jelas, tolong sampaikan ke kami, i will respond to that, saya akan langsung copot.” Ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara di hadapan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam diskusi Reformasi Perpajakan dilansir CNBC, jumat (14/9)

Sri Mulyani juga kembali mempertegas ucapan sanksinya dengan berjanji akan langsung memecat pegawai pajak dan bea cukai yang nakal dan meresahkan pengusaha.

“Tahun ini kami dalam posisi agak aneh. Tahun lalu bikin tax amnesty, we want to use untuk memulai lembar baru base on trust,”

“Saya sangat senang kalau Anda semua tunjuk jelas di mana lokasinya, siapa yang melakukan akan langsung saya copot.” Akhirinya.

Editor: Am

Tembilahan, detikriau.org – PT PLN Rayon Tembilahan rilis jadwal penghentian sementara pasokan daya ke sejumlah rumah pelanggannya. Menurut manajemen PT PLN Rayon Tembilahan, Kebijakan ini dilakukan sehubungan dengan adanya pekerjaan disisi tegangan menengah (TM) 20 KV.

“Pekerjaan dilakukan untuk mengingkatkan kehandalan jaringan sistem Rayon Tembilahan,,” Sampaikan Manajer PT PLN Rayon Tembilahan Annas Yasin Ilmianto, jumat (14/9/2018)

Annas menambahkan, rencana pemadaman diberlakukan pada beberapa wilayah dengan durasi padam terjadwal.

“Kami sampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan dan kenyamanan pelanggan.” Mintakan Annas

Berikut jadwal pemadaman yang dipublikasikan PT PLN Rayon Tembilahan:

1. Minggu 16 september 2018. Terhitung Jam 09.00 – 12.00 Wib. Lokasi padam, jl subrantas, jl m yamin, jl swarna bumi, jl veteran, jl keritang, jl sungai beringi, jl baharuddin jusuf (sebagian), jl lintas parit 21, parit 22, parit 23, kuala getek, sungai luar, sungai dusun, tuasan, teluk pinang, lahang baru.
2. Selasa s/d Kamis Tanggal 18 – 20 september 2018. Terhitung mulai Jam 09.00 – 13.00 Wib. Lokasi padam, parit 3, jl lintas tempuling, pekan kamis, sialang, desa sibatu, desa pasir mas, desa sei raya, desa junjangan, sei salak, pangkalan 7, desa mumpa, desa karya tunas jaya, dan desa teluk kiambang
3. Selasa s/d Kamis Tanggal 18 – 20 September 2018, jam 09.00 – 12.00 Wib. Lokasi padam, jl baharuddin jusuf (sebagian), jl stadion, sepanjang jl sungai beringin, dan jalan pembangunan.
4. Sabtu, 22 september 2018 terhitung mulai Jam 09.00 – 13.00 Wib. Lokasi padam, parit 5, parit 6, jl gerilya (sebagian), jl makam pahlawan, jl telaga biru, jl suhada, jl harapan, jl telaga biru, jl sapta marga, jl bersama, jl gunung daek, jalan lingkar 1, jl batang tuaka, dan jl pekan arba./Am