ARB INdonesia, PEKANBARU – SP3-SR (Satuan Tugas Pemuda Peduli Penyelamat Sawit Riau) KNPI Riau menyambangi Dinas Perkebunan Provinsi Riau guna mendiskusikan keberadaan lahan sawit yang berada dalam kawasan hutan di provinsi riau dengan adanya perpres Nomor 5 tahun 2025 tentang Penerbitan Kawasan Hutan, Kamis (13/3/2025).

Jamadi, SH Ketua Satgas menyampaikan berdasarkan Kepmen Kehutanan Nomor 36 tahun 2025 terdata 436 subjek Hukum perusahaan maupun kelompok yang mengajukan permohonan izin keterlanjuran Kegiatan Usaha Perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan untuk seluruh indonesia.

Sementara untuk riau sebanyak 118 perusahaan maupun kelompok yang mengajukan.

Dari 118 tersebut hampir semua lahan yang diajukan tidak semuanya dikabulkan sehingga terdapat ratusan ribu hektar lahan sawit dikawasan hutan yang ditolak izin keterlanjurannya dan terhadap lahan tersebut belum diputuskan akan ditangani seperti apa

“Oleh karena itu kami berkonsultasi ke Dinas Perkebunan Provinsi rRau terhadap lahan kebun sawit yang ditolak tersebut, bagaimana pengelolannya apakah dikuasai negara, direhabilitasi dan bisa didistribusikan ke masyarakat,” tutur Jamadi.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Disbun Riau, Sri Ambar menyampaikan bahwa semua lahan tersebut tentu akan dikembalikan kefungsi kawasan hutannya terlebih dahulu seperti hutan lindung dan hutan konservasi atau hutan produks.

” Untuk selanjutnya apakah lahannya bisa didistribusikan ke masyarakat atau dikelola oleh masyarakat itu nanti disesuaikan dengan keadaan dan fungsi kawasan hutannya,” jawab Sri Ambar.

Sementara itu, Ketua SP3-SR KNPI Riau, Nasarudin, SH.,MH berharap agar ribuan lahan sawit yang ditolak tersebut segera diputuskan agar dapat tertangani dengan baik.

“Apakah akan dikembalikan kepada fungsi hutannya atau dapat didistribusikan atau dikelola oleh masyarakat sehingga kelestarian hutan dan peningkatan ekonomi bisa sejalan,” harapnya. (Arb)

ARB INdonesia, JAKARTA – Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali menghadapi dampak buruk akibat banjir yang kerap melanda.

Bencana ini tidak hanya mengakibatkan genangan air di permukiman warga, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur jalan.

Menanggapi situasi ini, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rokan Hulu, langsung bergerak cepat dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, pada Rabu (12/03/2025).

Langkah ini diambil untuk memastikan adanya bantuan dan solusi jangka panjang dalam menangani dampak banjir yang terus terjadi di wilayah tersebut.

“Kami tidak tinggal diam. Saat ini, kami telah berkomunikasi dengan BNPB pusat agar penanganan pasca-banjir bisa dilakukan secara maksimal, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur yang rusak,” ujar Bupati Anton.

Banjir yang melanda beberapa waktu lalu menyebabkan jalan utama di beberapa kecamatan rusak parah, menghambat mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa. Selain itu, beberapa fasilitas publik, seperti jembatan dan jalan, juga mengalami kerusakan akibat banjir.

Plt. Kadis PUPR Rokan Hulu menambahkan bahwa tim teknis sedang melakukan pendataan untuk mempercepat proses perbaikan.

“Kami sedang melakukan asesmen terhadap seluruh infrastruktur yang terdampak. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada akses jalan utama agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat diharapkan bisa mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur serta mitigasi bencana di masa depan. Dengan adanya langkah cepat dari pemerintah daerah, diharapkan Rokan Hulu bisa segera pulih dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan normal. (Adv)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM menghadiri rapat koordinasi tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau. Rapat ini digelar untuk membahas strategi pengendalian inflasi saat Ramadan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H. Acara berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Selasa (11/3/2025).

Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, memimpin Rapat yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Riau, Kepala Perwakilan BI Riau Panji Achmad, Kepala BPS Riau Asep Riyadi, serta bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Pertemuan ini fokus pada upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Mengawali sambutannya, Gubri Abdul Wahid menyampaikan bahwa inflasi bulanan Riau pada Februari 2025 tercatat sebesar 0,50 persen, sementara inflasi tahunan berada di angka 0,02 persen. “Hasil ini lebih rendah dari inflasi Januari 2025 yang sebesar 1,12 persen. Perkembangan inflasi ini masih di bawah sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen,” jelasnya.

Gubri juga menyampaikan arahan Presiden RI terkait upaya pengendalian inflasi. “Peningkatan produksi pangan untuk mencapai swasembada pangan nasional, memastikan ketersediaan stok beras, mengendalikan impor pangan, mengantisipasi dampak bencana cuaca, melakukan tanam serentak, serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga adalah langkah-langkah penting yang harus kita lakukan,” paparnya.

“Sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau sangat penting dalam pengendalian inflasi, menjaga stabilitas pasokan, dan harga pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” pungkasnya. (Adv)

ARB INdonesia, ROHUL – Sebagai upaya memberikan nuansa kebersamaan dan kekhidmatan dalam memperingati turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar rapat persiapan
Nuzulul Qur’an Ramadhan 1446 H / 2025 M, Selasa (11/03/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti, SH.MH, didampingi Asisten I Pemkab Rohul H. Fhatanalia Putra, S.Sos, Pemkab Rohul, Ketua Baznas Rohul Baihaqi Adhduha, Lc, M.H, Kakan Kemenag Rohul H. Zulkifli, S.Ag, M.Pdi, serta para Kepala OPD dan pihak terkait lainnya.

Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti SH.MM menyampaikan agar seluruh persiapan dilakukan dengan teliti dan cermat, serta memastikan bahwa setiap detail acara telah dipersiapkan dengan baik.

“Kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an ini adalah momen yang sangat berharga untuk mempererat tali silaturahmi di antara seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Rohul,” katanya.

Sementara itu Plt. Kabag Kesra Saprizal Ahmad menyampaikan rangkaian acara peringatan Nuzulul Qur’an akan diawali dengan buka puasa bersama, pelaksanaan sholat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah. Serta di lanjutkan dengan tausyiah oleh Al Ustad Ucay Batubara.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur’an,” ujar Saprizal Ahmad.

Saprizal juga menambahkan panitia berkomitmen untuk melakukan persiapan dengan sebaik mungkin guna menampilkan acara yang berkesan dan bermakna bagiseluruh pegawai dan masyarakat yang hadir dalam peringatan Nuzulul Quran ini.

Dari hasil rapat tersebut peringatan Nuzulul Qur’an pada tahun ini Pemkab Rohul akan menghadirkan Ustadz Ucay Batubara yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Ramadhan 1446 H/2025 M. (Adv)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – DPRD Kabupaten Rokan Hulu menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Rokan Hulu ulu Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu di Ruang Rapat Paripurna, Senin 10 Maret 2025.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Hj Sumiartini SE tersebut turut hadir Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM Forkopimda, seluruh anggota DPRD dan Sekda Rohul H Muhammad Zaki, SSTP, MS, Asisten I H Fatanalia Putra, Asisten II Drs H Ibnu Ulya MSi, para Kepala Dinas dan lainnya.

Hj Sumiartini menyampaikan, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan kepada masyarakat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai surat Bupati Rohul, perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Rohul Tahun Anggaran 2024 dan guna memenuhi ketentuan pasal 69 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bupati Anton ST, MT, dalam penyampaiannya menjelaskan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 masih tetap mengacu sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rokanhulu berharap kepada DPRD Rohul agar membahas sesuai dengan aturan yang berlaku. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Dalam rentetan kunjungan Gubernur Riau Abdul Wahid ke Rokan Hulu (Rohul) dalam rangka Safari Ramadhan, Gubri tinjau kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul, Minggu (09/03/2025).

Didampingi Bupati Rohul Anton, S.T, M.M, Wakil Bupati Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Para Asisten, unsur Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul serta pihak terkait lainnya.

Gubri Abdul Wahid, merasa prihatin saat masuk kedalam gedung RSUD Rohul yang terbengkalai. Keramik, kaca dan plafon gedung RSUD Rokan Hulu hampir 60 persen sudah hancur dan tidak layak pakai.

Gubri Abdul Wahid menyampaikan sangat menyayangkan bangunan yang sudah menghabiskan anggaran puluhan Miliar, dan dibangun pada tahun 2011 pembangunannya terbengkalai.

“Akibat dari terbengkalai masyarakat jadi tidak bisa memanfatakan Rumah Sakit, yang sangat dibutuhkan masyarakat.”

“Memang sayang bangunannya sudah ada tapi menjadi tidak berfungsi dan mubazir, sangat disayankan memang rakyat belum bisa memanfaatkan dan mendapati hak mereka di RSUD ini” lanjut gubri menerangkan.

Setelah meninjau kondisi gedung RSUD Rokan Hulu, Gubru Abdul Wahid menyampaikan akan membantu pembangunan kembali gedung tersebut pada tahun 2026. Mengingat pada tahun 2025 ini, Pemprov Riau masih defisit anggaran, sehingga belum bisa membantu untuk perbaikan kembali RSUD tersebut.

Informasi dari Bupati Rohul Anton, S.T, M.M bahwa untuk status RSUD ini informasinya sudah selesai kasus hukumnya. Anggaran dulu dari audit 2021 terjadi inflasi kenaikan harga untuk fisik dan pengadaannya dan dibutuhkan sekitar Rp.77 M.

“Semoga pada tahun 2026 bantuan Pemprov Riau untuk membangun RSUD Rokan Hulu dapat direalisasikan, mengingat banyak masyarakat yang sangat berharap bisa berobat lebih dekat, dan tidak perlu lagi ke daerah lain untuk berobat.” terang anton.

Dalam safari ramadhan ke Kabupaten Rohul, Gubri mengawali dengan tinjauan jembatan Sei Rokan, tinjauan Bandar Udara Tuanku Tambusai dan RSUD Rohul, buka Puasa Bersama serta safari ke Islamic Centre dan ditutup dengan Rapat Koordinasi di rumah dinas Bupati Rohul.