ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu menggelar apel pagi bersama seluruh pegawai dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (27/7/2026).

Apel pagi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Rokan Hulu Drs. H. Yusmar, M.Si., para staf ahli bupati, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh ASN dan tenaga honorer/HPL di lingkungan Pemkab Rokan Hulu.

Dalam amanatnya, Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa pelaksanaan apel pagi bersama tersebut kembali digelar atas instruksi Bupati Rokan Hulu sebagai bagian dari upaya pembenahan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pegawai.

“Senin adalah awal pekan dan semangat baru kita. Jangan membawa beban minggu lalu. Mulailah pekerjaan dengan niat dan tanggung jawab bahwa tugas yang kita kerjakan adalah bagian dari ibadah,” ujar Syafaruddin.

Wakil Bupati menekankan tiga hal penting kepada seluruh jajaran ASN Pemkab Rokan Hulu. Pertama, pegawai diharapkan hadir dan pulang tepat waktu serta menggunakan atribut dinas secara lengkap. Menurutnya, kedisiplinan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk budaya kerja yang besar.

Kedua, mengingat masyarakat membutuhkan kehadiran dan pelayanan terbaik dari pemerintah, seluruh ASN diminta bekerja dengan sepenuh hati, bersikap ramah dengan mengedepankan senyum dan sapa, serta tidak menunda-nunda pekerjaan.

“Jangan menunda pekerjaan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, ramah, dan maksimal,” tegasnya.

Ketiga, seluruh instansi di lingkungan Pemkab Rokan Hulu diimbau untuk meningkatkan koordinasi, melakukan pemetaan pekerjaan secara mingguan, serta mengevaluasi capaian tugas setiap pekan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap pekerjaan dapat terukur dan berjalan sesuai target.

Selain menekankan kedisiplinan, Syafaruddin Poti juga menyampaikan sejumlah poin penting dari Surat Edaran Gubernur Riau terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Salah satunya mengenai pemasangan umbul-umbul dan banner. Seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan sekolah diimbau memasang umbul-umbul serta spanduk mulai 7 Agustus hingga 31 Agustus 2026.

Selanjutnya, seluruh ASN, PPPK, tenaga honorer, karyawan swasta, hingga siswa sekolah diinstruksikan mengenakan pakaian Melayu lengkap, yakni tanjak bagi pria dan jilbab atau penutup kepala bagi wanita, mulai 3 hingga 7 Agustus 2026.

Syafaruddin juga mengimbau pengurus masjid, terutama Masjid Paripurna dan Islamic Center, hingga tingkat kecamatan dan desa, untuk menggelar doa bersama demi keselamatan bangsa, negara, dan daerah pada Jumat, 7 Agustus 2026. Bagi umat Kristiani dan pemeluk agama lainnya, kegiatan doa bersama tersebut disesuaikan dengan keyakinan masing-masing.

Dalam bidang publikasi, Wakil Bupati menginstruksikan setiap OPD untuk turut menyemarakkan dan mempublikasikan berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hingga ke tingkat provinsi.

Mengakhiri amanatnya, Syafaruddin Poti menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta apel yang hadir dan mengajak seluruh jajaran Pemkab Rokan Hulu untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah.

Apel pagi tersebut kemudian ditutup dengan penyampaian pantun yang berisi ajakan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Polemik mengenai siapa penyelenggara sah turnamen sepakbola Bupati Cup Indragiri Hilir (Inhil) Tahun 2026 akhirnya menemui titik terang. Komite Hukum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi mengeluarkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) pada Sabtu (25/7/2026) untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di media sosial.

Langkah ini diambil setelah munculnya klaim sepihak dari Saudara Maskur di media sosial yang menyebutkan bahwa turnamen tersebut adalah acara pribadinya, dan PSSI seolah-olah hanya bertindak sebagai pihak yang ‘menjembatani’.

Ketua Komite Hukum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., M.H., melalui dokumen hasil telaahnya menegaskan bahwa secara formal dan organisatoris, Bupati Cup Inhil 2026 adalah mutlak kegiatan milik PSSI Kabupaten Indragiri Hilir. Fakta ini dibuktikan secara sah melalui Keputusan PSSI Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts.021/PSSI-INHIL/SK/V/2026 tertanggal 21 Mei 2026 tentang Penetapan Panitia Pelaksana.

“Dengan adanya Keputusan PSSI tersebut, status penyelenggaraan Bupati Cup Inhil Tahun 2026 tidak lagi berada dalam wilayah yang kabur. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan PSSI yang dilaksanakan oleh panitia resmi bentukan PSSI,” tegas laporan tersebut.

Terkait posisi Saudara Maskur, Komite Hukum menjelaskan bahwa yang bersangkutan berkedudukan sebagai sponsor atau pihak yang memberikan kontribusi utama sebesar Rp200.000.000,00 untuk hadiah turnamen. Namun, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai pemilik tunggal kegiatan. Klaim sepihak di media sosial dinilai tidak sejalan dengan dokumen formal penyelenggaraan.

Tepis Isu Utang “Tiket Bos Maskur”

Selain soal kepemilikan acara, Legal Opinion tersebut juga menjawab tuntas keberatan Saudara Maskur terkait adanya catatan bertuliskan ‘Tiket Bos Maskur’ senilai Rp18.275.000,00 dalam laporan keuangan. Beredar asumsi bahwa angka tersebut merupakan tagihan atau utang yang dibebankan kepada sang sponsor.

Komite Hukum mengklarifikasi bahwa catatan tersebut sama sekali bukan piutang, bukan utang, bukan pengeluaran, dan bukan penjualan tiket kepada Saudara Maskur.

“Catatan tersebut semata-mata merupakan rekap administratif untuk mencocokkan jumlah tiket yang telah dicetak dan didistribusikan,” jelas Komite Hukum dalam temuannya.

Oleh karena itu, isu mengenai adanya pembebanan tiket kepada sponsor utama dinyatakan tidak berdasar.

Transparansi Sisa Dana dan Doorprize

Terkait transparansi keuangan, telaah hukum ini juga membuktikan bahwa pengeluaran panitia telah sesuai dengan peruntukannya. Pembelian satu unit sepeda motor Honda Scoopy senilai Rp19.994.000,00 dikonfirmasi sebagai pengadaan doorprize sah yang diambil dari sisa keuntungan kegiatan.

Sementara itu, sisa dana kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 dan dana sponsor tambahan sebesar Rp1.200.000,00 (Hot In Cream) telah diserahkan kepada Saudara Agustian. Penyerahan ini diakui sah karena dilakukan atas perintah langsung dari Saudara Maskur, mengingat Saudara Agustian merupakan bawahannya.

Sebagai penutup, PSSI Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan sangat menghargai seluruh kontribusi dari pihak sponsor. Namun, demi menjaga kondusivitas, Komite Hukum meminta seluruh pihak untuk menghentikan pernyataan publik yang berpotensi menyesatkan dan mengembalikan segala bentuk penyelesaian ke dalam forum resmi organisasi. (Arb)

ARBindonesia.com, TEMBILAHAN– Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap bakat dan potensi peserta didik, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Indragiri Hilir memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada salah satu siswi terbaiknya, Salsabila Cahyarum Sihza.

Siswi yang kini duduk di bangku kelas VIII.9 tersebut bersiap melangkah ke tingkat Provinsi Riau untuk mewakili Kabupaten Indragiri Hilir dalam ajang bergengsi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Salsabila akan berkompetisi dan menunjukkan kemampuannya pada cabang olahraga panjat tebing yang diselenggarakan di Pekanbaru.

Menjelang keberangkatannya, pihak madrasah menggelar momen pelepasan sederhana yang sarat akan makna. Dalam kesempatan tersebut, MTsN 2 Indragiri Hilir secara resmi menyerahkan bantuan dana pembinaan sebagai bentuk motivasi sekaligus dukungan moral kepada Salsabila.

Penyerahan itu diberikan langsung oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Muhammad Yamin, S.Ag. Momen hangat ini menjadi bukti bahwa pihak sekolah selalu hadir mendampingi dan mendorong setiap langkah siswanya dalam meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

“Dukungan ini adalah bentuk kepedulian dan kebanggaan madrasah atas dedikasi Salsabila. Kami berharap ini bisa menjadi tambahan semangat baginya saat bertanding nanti,” tutur m Yamin.

Segenap keluarga besar MTsN 2 Indragiri Hilir turut mengiringi langkah keberangkatan Salsabila dengan panjatan doa. Semoga Salsabila senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap pertandingannya.

Harapan terbesarnya, ia mampu menampilkan performa yang maksimal, meraih prestasi terbaik, serta mengharumkan nama Kabupaten Indragiri Hilir dan almamater tercinta, MTsN 2 Indragiri Hilir di kancah provinsi. Aamiin Ya Rabbal Alamin. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak terus diwujudkan. Salah satunya melalui kegiatan pendataan rumah tidak layak huni di wilayah pesisir dan pemukiman rawan, seperti yang dilakukan petugas di Kelurahan Congong Luar, Kecamatan Congong.

Dari hasil penelusuran di lapangan, tim pendata harus menelusuri jalan setapak dari papan kayu yang kondisinya sudah lapuk dan berada di atas perairan berlumpur. Hal ini dilakukan agar data yang masuk benar-benar valid dan tepat sasaran.

Dalam salah satu dokumentasi, terlihat Pak Sekcam (Hariadi, SE, M. Si) kecamatan concong berjalan hati-hati di atas jembatan kayu sempit di antara rumah-rumah panggung. Di foto lain, petugas bersama warga berdiri di depan rumah panggung dengan dinding dari anyaman daun nipah dan atap seng yang sebagian sudah ditutup terpal. Kondisi bangunan tersebut masuk dalam kategori rumah tidak layak huni karena rawan, tidak permanen, dan berisiko terhadap kesehatan penghuni.

“Pendataan ini penting sebagai dasar kami mengusulkan bantuan bedah rumah dan program perumahan untuk masyarakat. Kami harus turun langsung ke lapangan, tidak bisa hanya dari data di meja,” ujar salah satu petugas saat melakukan verifikasi.

Lurah Congong Luar menyampaikan bahwa pendataan ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga pesisir. Data yang dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat melalui program rumah layak huni.

Warga menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka berharap hasil pendataan ini segera ditindaklanjuti agar hunian yang selama ini ditempati bisa direnovasi menjadi lebih aman dan sehat.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh data rumah tidak layak huni di kecamatan pesisir rampung pada tahun 2026. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah verifikasi dan pengusulan penerima bantuan.

Dengan semangat “tidak ada warga yang tertinggal”, upaya pendataan ini menjadi langkah awal perjuangan pemerintah daerah untuk memastikan setiap keluarga di Congong Luar memiliki rumah yang layak, aman, dan sehat untuk ditempati.

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” dengan tema “Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati” di ruang konferensi Kantor Diskominfo Rokan Hulu, Kamis (23/7/2026).

Program yang digagas sejak November 2021 melalui Radio Swara Lima Luhak tersebut kembali diaktifkan sebagai wadah untuk memperkuat transparansi informasi publik sekaligus membangun dialog interaktif antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat.

Kegiatan tersebut menghadirkan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si., dan Kepala Diskominfo Rokan Hulu, Suharman Nasution, S.Pi., M.M. Turut hadir Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah, S.E., Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si., serta Kabid IKP Diskominfo Rokan Hulu, Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si.

Talk show tersebut juga diikuti perwakilan organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pemaparannya, Pj. Sekda Yusmar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan media massa dalam menyampaikan berbagai isu strategis pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., yakni mewujudkan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemanfaatan sumber daya alam, khususnya perkebunan dan pertanian, yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang religius dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Rokan Hulu menetapkan sejumlah misi strategis. Di antaranya peningkatan kualitas koordinasi kebijakan daerah yang terintegrasi, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan administratif dan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Yusmar juga memaparkan lima pilar program prioritas utama dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Kelima pilar tersebut meliputi penyelesaian sengketa hak guna usaha dan penguatan legalitas aset masyarakat, pertumbuhan sektor riil dan pemerataan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik dan program jaring pengaman sosial, optimalisasi administrasi, sarana dan prasarana serta efisiensi birokrasi, serta mitigasi risiko hukum dan penanganan perkara pertanahan secara komprehensif.

Di bidang pelayanan publik, Pemkab Rokan Hulu juga terus mendorong penerapan inovasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sejumlah inovasi yang diterapkan antara lain e-RFK (Realisasi Fisik dan Keuangan), e-Fopi (Pendokumentasian Foto dan Pidato Pimpinan), Sipintar (Administrasi Produk Hukum), Sipormat (Sistem Informasi Kecamatan), serta e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Evaluasi MTQ Jadi Sorotan

Selain membahas arah kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah, talk show tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi insan pers untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu isu yang dibahas adalah evaluasi capaian Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Riau. Mengingat Rokan Hulu akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau pada 2027, Yusmar menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

Pemkab Rohul, kata Yusmar, berkomitmen memperbaiki sistem pembinaan dengan menghindari rekrutmen sepihak serta menggalakkan pelatihan secara rutin dan terstruktur dengan melibatkan official dan trainer profesional.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar persiapan sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau tahun 2027 dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Pemkab Jelaskan Pembiayaan Kepulangan Jamaah Haji

Dalam kesempatan tersebut, Yusmar yang mewakili Bupati Rokan Hulu juga memberikan penjelasan terkait skema pembiayaan operasional pengantaran dan penjemputan jamaah haji asal Rokan Hulu tahun 2026.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial mengenai pembiayaan transportasi jamaah haji.

Yusmar menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, transportasi jamaah dari embarkasi menuju daerah asal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak mengganggu dana maupun setoran awal jamaah.

Pemkab Rokan Hulu, lanjutnya, telah merincikan kebutuhan anggaran secara akuntabel, mulai dari biaya pengangkutan, kargo, konsumsi hingga penginapan selama transit.

Wartawan Dorong Regulasi Kemitraan Media

Dalam sesi diskusi, perwakilan insan pers memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Namun, wartawan juga mengusulkan adanya formulasi regulasi teknis yang lebih jelas terkait dukungan operasional dan publikasi kegiatan-kegiatan besar daerah, seperti MTQ dan pengawasan haji.

Menanggapi masukan tersebut, Pj. Sekda Yusmar menyambut baik usulan insan pers. Ia menyatakan akan mengoordinasikan masukan tersebut bersama Diskominfo dan Bagian Kesra agar kemitraan antara pemerintah daerah dan media dapat berjalan secara adil, transparan, profesional, serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Melalui Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa”, Pemkab Rokan Hulu berharap arus informasi resmi pemerintah dapat tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.

Selain menjadi sarana penyampaian kebijakan, forum tersebut diharapkan mampu meluruskan disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan Kabupaten Rokan Hulu. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Panggung sepak bola Indragiri Hilir (Inhil) masih bergejolak hebat. Gelombang protes dan nada kekecewaan menghantam jajaran pengurus PSSI Inhil setelah sponsor tunggal turnamen Bupati Cup, H Maskur melontarkan kritik pedas secara terbuka ke publik.

Isu ini menggelinding kian liar di tengah masyarakat, terlebih publik mulai mengaitkan polemik manajemen ini dengan kepemimpinan PSSI Inhil yang saat ini dikabarkan dipegang oleh figur yang terafiliasi dengan partai politik.

Sentilan Pedas Sponsor Utama: “Apa Tidak Malu?”

Polemik makin memanas saat H. Maskur secara gamblang mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dan peran nyata PSSI Inhil dalam penyelenggaraan turnamen Bupati Cup.

Kekecewaannya memuncak menyusul insiden di mana keluarganya sendiri harus membayar tiket masuk untuk menonton pertandingan, yang belakangan justru diklaim oleh panitia sebagai “tiket bantuan”.

“Apakah ada dana dari PSSI untuk acara ini? Sehingga saya yang punya acara harus bayar untuk keluarga saya sendiri menonton?” celetuk H. Maskur pada akun Facebook pribadinya.

Bagi Maskur, persoalan ini sama sekali bukan tentang nilai nominal uang, melainkan tentang etika, kejujuran, dan transparansi tata kelola acara. Ia dengan tegas menolak klaim sepihak dari oknum pengurus atas turnamen yang disokongnya.

“Hey PSSI Indragiri Hilir, siapa yang bilang acara Bupati Cup milik Anda? Apa tidak malu punya anggota seperti ini?. Tolong urus anggotanya ketua,” tegasnya lantang.

Sorotan Publik: Antara Politik dan Tata Kelola Olahraga

Pernyataan menohok sang sponsor utama langsung membakar perbincangan di kalangan pecinta sepak bola lokal. Masuknya figur politik di pucuk pimpinan PSSI Inhil kini memicu kekhawatiran publik apakah arena olahraga daerah telah kehilangan profesionalismenya akibat kepengurusan yang memiliki nuansa politik?

Gelombang desakan dari masyarakat dan pecinta bola Inhil kini menuntut penjelasan terbuka mengenai hal krusial diantaranya soal transparansi Anggaran aliran dana antara kontribusi PSSI dan suntikan dana dari sponsor tunggal, dan alasan di balik perlakuan terhadap sponsor utama yang dinilai tidak menghargai kontribusi besar penyelenggaraan.

Ujian Integritas Lapangan Hijau

Bupati Cup yang semula diharapkan menjadi pesta rakyat dan wadah lahirnya talenta muda, kini berubah menjadi panggung ujian bagi transparansi serta integritas olahraga daerah.

Kini, seluruh mata tertuju pada langkah dan respons resmi dari Ketua PSSI Indragiri Hilir. “Sabar y, nanti akan kita infokan,” singkat Ketua PSSI menjawab Konfirmasi awak media mengenai cuitan sponsor utama, Jum’at (24/7/2026).

Akankah pihak PSSI mampu memberikan klarifikasi yang transparan dan menenangkan situasi yang kian memanas, atau justru polemik ini akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola sepak bola di Inhil? (red)