Jakarta — Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto menyatakan tidak ada uang hasil kasus korupsi impor daging dari tersangka Basuki Hariman yang mengalir ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian.

Menurutnya, polisi sudah memeriksa dan menyelidiki seputar dugaan aliran dana yang awalnya diungkap jaringan media investigasi, Indonesialeaks, itu. Hasilnya, lanjut dia, pihaknya tidak menemukan bukti seperti yang didugakan tersebut.

“Tidak benar ada aliran dana ke Tito Karnavian,” kata Arief dalam keterangannya, Senin (15/10).

Jenderal bintang tiga itu juga mengatakan suatu kasus yang sudah dipastikan tak terbukti oleh satu penegak hukum, maka tak bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain.

Menurut Arief, hal itu merujuk pada nota kesepahaman antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK beberapa waktu lalu.

“Ini sesuai dengan keputusan bersama antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. Polri sudah melakukan penyidikan dan tidak benar ada aliran dana,” tutur mantan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya (SDM) ini.

Skandal dugaan perobekan buku merah sebagai barang bukti kasus korupsi impor daging yang melibatkan Basuki awalnya diungkap Indonesialeaks.  Jaringan media investigasi itu mengulas sebuah buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana Basuki kepada sejumlah petinggi Polri.

Indonesialeaks juga menuliskan dua penyidik KPK asal Polri, AKBP Roland Rolandy dan Kompol Harun yang diduga merusak beberapa lembar dari buku itu karena terdapat nama petinggi polri. Di antara nama itu termasuk Tito dan beberapa pejabat lain dari Bea Cukai.

Hingga saat ini, Tito belum memberikan klarifikasi apa pun seputar dugaan uang hasil kasus korupsi impor daging dari tersangka Basuki kepada dirinya ini.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto menilai Tito perlu mengklarifikasi langsung tudingan yang menjurus pada dugaan namanya terseret dalam aliran dana korupsi kasus impor daging dengan tersangka Basuki.

Dia pun menyarankan Tito angkat bicara agar kasus ini tidak berpolemik lebih jauh.

“Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus segera membuka dan menjelaskan setuntas-tuntasnya baik secara pribadi maupun institusi untuk membangun kepercayaan publik kembali,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima.

sumber: CNN Indonesia

Sidoarjo, detikriau.org – Kepala Polresta Sidoarjo, Kombespol Himawan BA ungkap adanya modus baru penyebaran narkoba. Narkoba jenis pil koplo dikemas menyerupai vitamin dengan label bertuliskan ‘Vitamin B!’.

“Bungkusnya untuk mengelabui dan ini modus baru, masyarakat harus hati-hati. Pil koplo tapi dikemas seolah-olah vitamin, namun ketika diteliti di dalamnya ada tulisan ‘LL’,” kata Himawan dikutip dari beritajatim.com yang dilansir melalui kumparan.com

Modus baru itu, kata Himawan memang belum banyak diketahui masyarakat, sehingga masyarakat diimbau untuk waspada. Namun, para penjual dan pembeli narkoba jenis pil koplo itu sudah mengetahui modus tersebut.

“Kini masih terus kita kembangkan siapa pemasok dan diproduksi di mana pil terlarang ini,” ujar Himawan.

Untuk diketahui, Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polresta Sidoarjo mengusut 19 kasus dengan 29 tersangka selama dua pekan, dari  tanggal 1 sampai 14 Oktober 2018. Dari semua kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 28 ribu butir pil dobel L, 27,34 gram sabu-sabu, dan 660 butir pil obat keras.

“Ini hasil ungkap dalam dua pekan awal bulan Oktober,” Terang Himawan.

Jakarta – Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Selain Bupati Bekasi, Neneng Hassanah, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga menjadi tersangka pemberi suap yang keduanya sampai saat ini belum tertangkap.

“Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018) dilansir melalui detikcom

Syarif mengatakan pemberian suap diduga dilakukan bukan yang pertama kalinya. Jumlah suap yang diberikan diperkirakan sekitar Rp 7 miliar.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” ujar dia.

Total commitment fee dalam kasus ini sebesar Rp 13 miliar. Suap diberikan kepada dinas-dinas tersebut untuk berbagai izin pembangunan proyek Meikarta.

“Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan, sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam,” paparnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga menjadi tersangka pemberi suap.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka,” ujar Syarif.

Berikut orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka:

Tersangka diduga pemberi

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tersangka pihak diduga penerima

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Jadi kami sekali lagi ingin mengharapkan kepada khalayak ramai agar yang belum (diamankan) yaitu BS, NR (Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) diharapkan segera untuk menyerahkan diri di kantor KPK,” pinta Laode M Syarif

Selain itu, KPK juga mengingatkan pihak lain terkait perkara ini agar tidak berupaya merusak bukti, mempengaruhi saksi-saksi, atau melakukan upaya-upaya yang menghambat proses penegakan hukum. Sebab, menghalangi penyidikan bisa dijerat pidana.

“Karena perlu lagi kami ingatkan bahwa resiko pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU tipikor,” ujarnya.

KPK juga sudah menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait OTT ini. Selain Neneng, KPK telah lebih dulu mengamankan 10 orang.

“Untuk Bupati sedang dijemput dan dibawa ke KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Tembilahan, detikriau.org — Satres Narkoba Polres Inhil ringkus dua orang pelaku tindak pidana narkotika didua lokasi berbeda. Ay bin Ar dibekuk di jalan Pelita Jaya  dan Jf bin Bh dijalan Sederhana yang keduanya berada di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, minggu (14/10)

Dari pelaku Ay, berhasil disita satu paket shabu yang dibungkus plastik bening dilapisi potongan kantong plastik asoy berwarna hijau, serta satu unit sepeda motor dan satu buah telepon genggam. Sedangkan dari Jf, polisi menyita tiga paket narkotika jenis shabu berikut satu buah timbangan digital, satu set bong atau alat hisap shabu, satu buah gunting, dua buah mancis gas, satu unit telepon genggam serta uang tunai senilai Rp. 3.229.000.

“Ay kita ringkus sekira pukul 21.20 Wib setelah masuk perangkap oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli,” Terang Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik melalui Kasat Narkoba AKP BAchtiar SH, senin (15/10)

Penangkapan Ay menurut AKP Bachtiar diawali dengan informasi masyarakat.

Setelah diringkus, Ay beberkan bahwa narkotika yang dimilikinya didapatkan dari Jf. Sekira pukul 21.50 Wib, petugas juga berhasil meringkusnya.

“Kedua pelaku berikut barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Mapolres Inhil guna penyidikan lebih lanjut.” Akhiri AKP Bachtiar./ Am

Jakarta – KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Dia ditangkap terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi.

“Untuk Bupati sedang dijemput dan dibawa ke KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Selain Neneng, KPK telah lebih dulu mengamankan 10 orang. Ada kepala dinas dan pihak swasta yang diamankan.

Neneng sendiri sempat mengaku tak tahu soal OTT KPK di wilayahnya. Dia menyatakan kaget mendengar kabar OTT tersebut.

“Saya demi Allah nggak tahu,” ujar Neneng kepada wartawan di Pemkab Bekasi, Cikarang, Senin (15/10/2018).

KPK sudah mengumumkan penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin menjadi tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group juga menjadi tersangka pemberi suap.

Penetapan tersangka ini terkait duaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Sumber: detikcom

Teluk Pinang, detikriau.org — Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan berharap qori dan qoriah Inhil agar berprestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di tingkat Provinsi Riau mendatang.

Harapan ini dikatakan Bupati sangat wajar karena memang dulunya Kabupaten Inhil dikenal sebagai lumbung qori dan qoriah yang menjadi ‘langganan’ Juara dalam ajang MTQ Provinsi.

“Inhil sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Qori dan qoriah-nya pun berkualitas. Terbukti dengan predikat juara yang senantiasa diraih beberapa tahun lalu,” ujar Bupati usai membuka penyelenggaraan MTQ Ke – 48 Tingkat Kabupaten Inhil Tahun 2018 di Teluk Pinang, Sabtu (13/10/2018) malam.

Dari evaluasi yang dilakukan, Bupati melihat, kemunduran prestasi qori dan qoriah di ajang MTQ cenderung disebabkan oleh kurangnya pembinaan terhadap bibit – bibit peserta yang ada. “Kabupaten lain melakukan pembinaan, sementara Inhil tidak melakukan hal serupa,” nilai  Bupati.

Meski begitu, diungkapkan Bupati, Dirinya tidak tinggal diam. Sejak masa awal Dia menjabat sebagai Kepala Daerah, Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dan LPTQ telah memulai langkah menggapai kejayaan seperti dahulu kala, yakni dengan melakukan pembinaan.

“MTQ Tingkat Kabupaten yang rutin dilaksanakan setiap tahun itu diawali dengan penyelenggaraan MTQ di tingkat Desa dan Kecamatan. Setelah itu, mereka yang berhasil juara di Desa dan Kecamatan dibina untuk kemudian berkompetisi di tingkat Kabupaten,” jelas Bupati.

Selesai di tingkat Kabupaten Inhil, dikatakan Bupati, qori dan qoriah yang berhasil menjadi juara dan berhak mewakili daerah ke Tingkat Provinsi Riau juga diberikan pembinaan agar dapat tampil maksimal nantinya.

Lebih lanjut, meski Pemerintah Kabupaten Inhil telah menerapkan langkah pembinaan guna melahirkan qori dan qoriah berkualitas, Bupati tetap mengharapkan andil dari berbagai pihak demi hasil yang optimal.

“Kedepan, Saya harap potensi seperti yang Saya bilang tadi dapat dikembangkan. Untuk itu, Saya mengimbau, baik itu lembaga, pengusaha dan berbagai pihak lainnya dapat turut mendorong upaya pembinaan ini,” tandas Bupati./ Am