Laporan: Rul  Editor: Mulyadi

Tembilahan, detikriau.org – Sejak dilantik pada 22 November lalu sebagai wakil bupati inhil, H Syamsuddin Uti rutin melakukan kunjungan ke berbagai tempat, kali Ini Wabup berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Inhil, kunjungannya di sambut langsung kajari Inhil Susilo, Senin (10/12/2018)

Selain bersilaturahmi, Wabup mengatakan bahwa kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk bertukar pikiran demi  kelancaran pembangunan di kabupaten indragiri hilir sekaligus meninjau langsung pekerjaan rehab kantor Kejaksaan Inhil.

Kantor kejaksaan saat ini sedang dilakukan rehab berat, karena bangunan kantor yang lama sudah sangat sempit.

Kejaksaan diberikan hibah bangunan kantor dari pemerintah kabupaten inhil untuk kelancaran kerja kejaksaan negeri indragiri hilir

Dalam kesempatan kunjungan itu, Kepala kejaksaan negeri inhil Susilo mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten indragiri hilir yang telah peduli dan membantu meyiapkan sarana prasarana di kantor kejaksaan indragiri hilir

Demi kelancaran pembangunan di kabupaten indragiri hilir, di kejaksaan negeri inhil telah di bentuk Tim Pengawalan Pengamanan Pembangunan Pemerintahan Daerah (TP4D) , yang berguna melakukan pengawalan jalannya pembangunan guna mencegah terjadinya penyimpangan saat pembangunan di kerjakan.

Usai berbincang diruang kerjanya, Susilo juga menyempatkan untuk mengajak Wabup melihat pengerjaan renovasi kantor serta mengunjungi sejumlah ruang kerja di Kejaksaan Inhil.

Jakarta, detikriau.org – Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Dengan kata lain, masyarakat hanya boleh punya satu nomor induk kependudukan (NIK).

Begitu kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menanggapi penjualan blanko KTP-el di Tokopedia dan tercecernya ribuan KTP-el di Duren Sawit di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/12).

“Kalau ada yang memiliki lebih dari satu NIK akan dikenakan tindak pidana. Kalau ada penduduk yang punya lebih dari satu KTP-el adalah tindak pidana,” kata Zudan dilansir melalui laman RMOL.co

Lebih lanjut, dia memastikan penjualan blanko dan ribuan KTP yang tercecer tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu.

“Semua ini murni tindak pidana. Tidak terkait dengan hal-hal kepemiluan. Dan tidak akan mengganggu tahapan pemilu,” ujarnya.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan, secara internal yaitu memperkuat Dukcapil dari tingkat pusat dan daerah untuk mematuhi SOP terhadap KTP-el yang rusak ataupun blanko yang tidak terpakai.

“Harus dibuang tidak bisa digunakan lagi dengan cara dipotong. SOP ini akan kami kontrol terus,” pungkasnya.

Jakarta, detikriau.org – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi terjadinya hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dalam sepekan kedepan, khususnya di pulau Sumatera dan Jawa.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan longsor..

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo menjelaskan bahwa prediksi ini didasarkan pada hasil pantauan bahwa dalam beberapa hari terakhir menunjukkan mulai adanya aktivitas aliran massa udara dingin dari Asia (Monsun Dingin Asia) yang signifikan sehingga dampaknya mempengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

Disamping itu, dalam seminggu ke depan diprediksi akan adanya aliran massa udara basah yang menjalar dari barat Samudra Hindia menuju ke wilayah Indonesia bagian barat yang dikenal dengan fenomena Madden Julian Oscillation (MJO).

Interaksi kedua fenomena tersebut, ditambah dengan tingginya aktifitas gangguan tropis, berupa sirkulasi dan pertemuan angin dapat menyebabkan dan meningkatkan potensi terjadinya hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang khususnya di Sumatera dan Jawa dalam periode seminggu ke depan (10 – 16 Desember 2018) diantaranya di  Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Selain di Sumatera dan Jawa diperkirakan Bali, Kalimantan Barat dan Tengah serta wilayah Maluku juga akan berpotensi terjadi hujan lebat pada periode ini.”Sampaikan Prabowo dilansir melalui laman resmi BMKG, senin (10/12)

“Sedangkan potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter diperkirakan terjadi di Perairan utara Kep. Natuna, Perairan barat Kep. Simeulue hingga Mentawai, Perairan Bengkulu – Enggano, Perairan barat Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa hingga Lombok,” tambah Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak lanjutan yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca tersebut seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. [faisal]

Laporan: Amrul

Detikriau.org – Gempa bumi berkekuatan 5,2 SR guncang Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pukul 16:53:59 Wib sore ini. Senin (10/12/2018)

Keterangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya, gempa berpusat di 79 km Tenggara Sumbawa atau pada titik koordinat 9.20 LS – 117.82 BT dikedalaman 56 km.

“tidak berpotensi tsunami” tulis BMKG

Sebelumnya, gempa juga terjadi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Gempa yang terjadi pada pukul 08:26:13 Wib di Minahasa itu berpusat pada 80 km Tenggara Minahasa atau pada titik koordinat 0.74 LS – 125.39 BT dikedalaman 46 km.

Jakarta, detikriau.org – Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim nyatakan dirinya hanya akan menjabat sebagai gubernur definitif hingga 2,5 bulan ke depan, olehkarenanya Ia hanya akan meneruskan program yang sudah direncanakan di awal saat dirinya mendampingi gubernur yang sebelumnya.

“Program-program di Riau ini akan kita teruskan, sekarang kita kejar itu Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan Jalan Tol Pekanbaru dari Sumatra Barat. Itu sekarang konsen kita, mudah-mudahan itu segera dapat selesai,” terang Wan Hasyim seraya menambahkan, bagi masyarakat Riau kedua proyek jalan tol itu sangat dibutuhkan sebagaimana dilansir melalui laman resmi Setkab.

Wan Thamrin Hasyim menjelaskan, tidak ada yang berubah dari dirinya, karena meskipun kini ia menjabat sebagai Gubernur dengan Pelaksana Tugas (Plt) sebelum ini, kewenangan yang dimilikinya tetap sama.

“Saya lanjutkan saja karena saya sebelumnya juga wagub. Jadi wagub kemudian karena gubernur sebelumnya mengundurkan diri, jadi beliau mundur dari Gubernur, saya jadi Plt sejak September 2018,” pungkas Wan Hasyim.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan akan akan meneruskan program yang sudah disusun sebelumnya bersama Ridwan Mukti.

“Kalau saya, sekarang kan kita hanya meneruskan program yang sebelumnya saya susun bersama Pak Ridwan Mukti 2,5 tahun yang lalu. Terkait dengan pembangunan infrastruktur strategis kemudian bagaimana mengelola Sumber Daya Alam Bengkulu terutama untuk tujuan ekspor, kemudian bagaimana mengembangkan sektor pariwisata dengan membuat beberapa event nasional dan internasional,” kata Rohidin Mersyah kepada wartawan.

Rohidin mengaku mendapatkan pesan dari Presiden Jokowi untuk memegang tanggung-jawab ini dengan baik, kemudian semuanya on base dengan regulasi, dengan aturan, sehingga nanti mudah-mudahan pemerintah ini akan berjalan dengan produktif.

“Beliau minta begitu,” ujar Rohidin.

Mengenai upaya memberantasan korupsi, Rohidin yang sebelumnya menjadi Plt Gubernur Bengkulu menggantikan Ridwan Mukti yang terjerat kasus gratifikasi mengatakan, pihaknya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat sebuah tim pembentukan tunas integritas.

Selain itu, lanjut Rohidin, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan membangun sistem pemerintahan berbasis web terutama di sektor perizinan, kemudian pelayanan publik termasuk di sektor-sktor jenjang karir kepegawaian ini dilakukan dengan berbasis web.

“Dengan harapan, itu mengurangi bagaimana kita kontak antar orang, dengan harapan kita meminimalisir kemungkinan peluang terjadinya bentuk-bentuk KKN,” terang Rohidin.

Menurut Rohidin, pihaknya sudah melaunching hal itu untuk koneksitas antara e-budgeting dengan e-planning, perencanaan dengan penganggaran di 9 kabupaten/kota serempak dengan provinsi Bengkulu. Juga dengan pengelolaan pegawai, kenaikan pangkat, pensiun, jenjang yang kini berbasis web.

Selain itu, lanjut Rohidin, perizinan juga kita sejak 6 bulan yang lalu menerapkan OSS (online single submission) sehingga proses perizinan juga berbasis web dengan harapan akan ada perbaikan-perbaikan dan sebagai bentuk transparansi pengelolaan penataan perizinan.

Jakarta, detikriau.org – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Gubernur Provinsi Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12) siang.

Kedua gubernur yang dilantik ini sebelumnya mengemban jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di provinsi masing-masing.

Upacara pelantikan kedua gubernur diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya oleh seluruh tamu undangan. Selanjutnya, pembacaan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 214/P dan 215/P tentang pengangkatan Gubernur Provinsi Riau sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dan Gubernur Provinsi Bengkulu sisa masa jabatan 2016-2021 tertanggal 23 November 2018.

Usai pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Administrasi Kementerian Sekretaris Negara, Presiden Jokowi membimbing kedua gubernur untuk mengucapkan sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Presiden Jokowi yang diikuti oleh Wan Thamrin dan Rohidin dilansir melalui laman resmi Setkab

Usai pengambilan sumpah jabatan dilakukan penandatanganan berita acara dari masing-masing Gubernur dan Presiden. Setelah itu, proses pelantikan ditutup dengan mengumandangkan kembali lagu Indonesia Raya, dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada gubernur yang dilantik didahului oleh Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, yang kemudian diikuti dengan tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Syafruddin, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil.

Sebelum dilakukan pelantikan, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menyerahkan Petikan Keputusan Presiden oleh Presiden RI kepada masing-masing Calon Gubernur Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan 2016-2021,  di Istana Merdeka. Jakarta, Senin (10/12) siang.

Usai penyerahan petikan tersebut, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama kedua Calon Gubernur melakukan kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara untuk selanjutnya dilakukan Upacara Pelantikan.

Upacara Penyerahan Petikan Keputusan Presiden juga dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.