ARBindonesia,com.Sumatera Barat Sumbar -penanganan bencana banjir yang melanda Nagari Batang Barus Koto Gaek, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdampak pada sejumlah Relawan dan Media Jurnal Polisi bersama TNI Polri solidaritas dari penyaluran logistik, evakuasi, hingga penyebaran liputan informasi yang valid ke masyarakat luas

Kolaborasi nyata ini dapat dilihat melalui pembagian peran strategis di lapangan yang tidak bisa dihalangi karena sudah ada pembagian Peran dalam Aksi Kemanusiaan TNI dan Polri (Pusat & Daerah), bertindak sebagai garda terdepan dalam operasi SAR (pencarian dan penyelamatan), membuka akses jalan yang terisolasi, mendirikan dapur umum, serta transportasi

Dengan adanya bantuan logistik.Relawan berperan cepat dalam menggalang dana publik, mengumpulkan kebutuhan pokok, dan menjangkau posko-posko pengungsian secara fleksibel.Jurnalis (Insan Pers): Berperan menyuarakan penderitaan korban, melawan disinformasi, serta menginformasikan titik-titik lokasi darurat yang belum tersentuh bantuan agar segera direspons oleh tim gabungan.

Wartawan Jurnal Polisi Selain meliput, komunitas jurnalis juga kerap melakukan aksi nyata penggalangan dana kemanusiaan.

Kolaborasi antara jurnalis, relawan, TNI, dan Polri merupakan wujud nyata solidaritas kemanusiaan dalam penanganan dan penanggulangan korban bencana alam di Indonesia.Peran dan Bentuk KolaborasiSinergi Lapangan: Jurnalis dan relawan sering kali turun langsung bersama aparat TNI dan Polri untuk mendistribusikan logistik, mendirikan posko pengungsian, serta membantu evakuasi korban terdampak bencana.

Relawan di pusat Jakarta secara aktif bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan sosial, mendirikan posko tanggap darurat, serta mengevakuasi korban bencana alam, bentuk Kerja Sama dan Aksi Kemanusiaan, Pembukaan posko bantuan bersama menjadi wadah bagi masyarakat dan relawan untuk mengumpulkan serta mendistribusikan logistik secara terpadu.

Dapur Lapangan Penyediaan ratusan porsi makanan siap saji didukung penuh oleh satuan aparat dan relawan di lokasi terdampak musibah, Evakuasi dan Pemulihan, TNI-Polri bersama elemen masyarakat bergerak cepat ke lokasi bencana untuk evakuasi warga dan distribusi barang darurat.

Aksi Kemanusiaan Bersama, Berbagai elemen organisasi jurnalis di Jakarta kerap menginisiasi penggalangan dana dan bantuan sosial yang disalurkan beriringan dengan aparat keamanan ke daerah-daerah bencana.Dukungan Informasi dan Moril: Selain bantuan fisik, jurnalis berperan penting dalam menyampaikan informasi akurat mengenai kebutuhan mendesak di lokasi bencana guna mempercepat datangnya bantuan dari pemerintah maupun masyarakat luas.

Peran strategis media Jurnal Polisi melalui liputan tinjau langsung aksi solidaritas organisasi pers bersama tim media yang lain seperti Jurnalis Online berikan bantuan untuk para Korban Bencana Alam, Jurnalis Dinilai berperan dalam Penanganan Bencana, peran jurnalis dalam penanganan bencana sangat besar

Dalam mendorong bantuan bagi korban bencana Jurnal Polisi Apresiasi Masyarakat dan Relawan Kirim Bantuan Bencana, mengapresiasi peran aktif masyarakat dengan bahu-membahu menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak tertimpa bencana. ** team

ARBindonesia,com.Sumatera Barat Sumbar- Ketua LSM KPK DPP Amiruddin bersama tim media Jurnal Polisi berharap adanya penanganan bencana banjir yang melanda Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdampak pada sejumlah permukiman warga Kabupaten Solok.

Keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan logistik, serta percepatan pendataan kerusakan menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan pascabencana

Ketua LSM KPK DPP beserta Tim Wartawan Jurnal Polisi, kami langsung menyampaikan duka cita mendalam atas musibah di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, rasa duka adanya yang kehilangan segalanya orang dan harta yang hilang, mudah mudahan korban dapat segera ditemukan di lokasi bencana

Penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, Gubernur meminta proses pendataan dan validasi kerusakan dilakukan secara cepat dan akurat, data menjadi dasar untuk menentukan proses rehabilitasi terhadap rumah warga yang terkena bencana, proses rehabilitasi baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera diproses

Dengan adanya musibah bencana dan berdampak cukup luas terhadap permukiman warga serta fasilitas pelayanan pemerintahan Perangkat Daerah (OPD) Pemkab agar di proses dilaporkan yang mengalami mengalami kerusakan berat dan ringan

Untuk memastikan penanganan dan terkoordinasi Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan bencana tersebut Bupati Solok segera berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah Forkopimda

Pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah, dengan secepatnya proses berkoordinasi dengan Forkopimda dan menetapkan darurat selama penanganan

Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal Pemerintah juga menyiagakan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi untuk memastikan kebutuhan pangan dan logistik masyarakat dampak terpenuhi dan melakukan pengerukan sungai dilakukan terhadap banjir susulan, guna antisipasi adanya peringatan curah hujan di wilayah Solok, Pemerintah untuk tetap bergerak cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana, terutama memastikan keselamatan masyarakat serta kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi selama masa darurat.

Berdasarkan situasi bencana banjir bandang besar mendapatkan perhatian luas dan desakan ketua LSM KPK Amiruddin bersama tim media Jurnal Polisi berharap agar penanganan cepat dilakukan di Kabupaten Solok (Sumatera Barat), terkait dengan penanganan bencana tersebut, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani pemangku kepentingan dan pemerintah bergerak mendorong kelancaran proses evakuasi darurat

Mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana diatur secara spesifik dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah daerah dan Pemerintah setempat, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara garis besar meliputi pengurangan risiko dan perlindungan masyarakat

Bencana pemenuhan hak korban dan pengungsi secara adil, serta pemulihan kondisi. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai melalui APBN serta menyediakan dana siap pakai.

Koordinasi lintas lembaga yang strategis untuk menangani dampak banjir tersebut, mengenai pernyataan resmi dari organisasi LSM KPK DPP Amiruddin bersama tim media Jurnal Polisi langsung sebagai relawan terkait banjir di Kota Solo, penanganan dampak bencana di wilayah Solok secara cepat oleh jajaran pemerintah daerah dan pusat agar terhubung “sumber” LSM KPK DPP Amiruddin** Team

ARBindonesia,com.Rohil- Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Jhony Charles, B.B.A., M.B.A., menyambut baik kunjungan silaturahmi dan audiensi sejumlah awak media yang berlangsung pada Jumat, 18 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan komunikasi dan silaturahmi antara insan pers dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban, dengan diisi dialog serta saling bertukar informasi dan pengalaman terkait perkembangan daerah dan dunia jurnalistik.

Dalam kunjungan tersebut, hadir Indra Kitang selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Riau dari media sku wawasan com bersama sejumlah awak media.

Wakil Bupati Rohil Jhony Charles menyambut langsung kedatangan rombongan dan memberikan ruang untuk berdiskusi mengenai berbagai hal, khususnya berkaitan dengan hubungan kemitraan antara media dan pemerintah daerah.

Di sela-sela pertemuan, Jhony Charles menyampaikan bahwa bagi media yang ingin menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, agar dapat mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Ia menyarankan agar permohonan kerja sama media dapat disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rokan Hilir untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Silakan masukkan permohonan kerja sama melalui kantor Kominfo Kabupaten Rokan Hilir sesuai mekanisme yang ada,” ujar Jhony Charles dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers sangat penting dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai program,
kegiatan, serta perkembangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Indra Kitang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Rohil yang telah menerima kunjungan awak media dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Indra menilai, di tengah kesibukan menjalankan tugas pemerintahan, Wakil Bupati Jhony Charles masih menyempatkan waktu untuk menerima dan berdialog langsung dengan insan pers.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dan waktu yang diberikan Bapak Wakil Bupati. Di tengah kesibukan beliau, masih berkenan menerima kami untuk bersilaturahmi dan berdiskusi,” ujar Indra.

Ia berharap hubungan komunikasi antara awak media dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat terus terjalin dengan baik dan semakin erat ke depannya.

Menurutnya, silaturahmi seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan konstruktif antara pemerintah dan media, sehingga informasi pembangunan daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas.

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta menyampaikan berbagai perkembangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Jhony Charles, B.B.A., M.B.A., diketahui merupakan Wakil Bupati Rokan Hilir yang untuk periode pemerintahan 2025–2030.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan insan pers dalam menjalankan fungsi masing-masing demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah **Team.

ARaBindonesia,com.Dumai – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai terus memperkuat langkah deteksi dini dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan razia gabungan dan tes urine bersama Aparat Penegak Hukum (APH), Sabtu (19/9).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, bersama jajaran petugas Rutan Dumai. Razia turut melibatkan personel dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, Kodim 0320/Dumai, dan Polres Dumai.

Razia dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya peredaran serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rutan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah kamar hunian dan area yang menjadi sasaran razia. Pemeriksaan dilakukan secara teliti untuk memastikan tidak terdapat barang terlarang maupun benda-benda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selain pemeriksaan kamar hunian, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap warga binaan sebagai langkah preventif sekaligus memastikan lingkungan Rutan tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, menyampaikan bahwa kegiatan razia dan tes urine merupakan bagian dari komitmen Rutan Dumai dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba.

“Kegiatan ini merupakan langkah deteksi dini sekaligus bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Dumai. Sinergi dengan APH akan terus diperkuat sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan,” ujar Enang.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, Ignasius Agus Nugraha, menyampaikan bahwa kegiatan bersama ini menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, khususnya di Wilayah Kota Dumai ** team

ARBindonesia,com.Dumai-Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan kondisi darurat, Rutan Kelas IIB Dumai memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan kabut asap.

Koordinasi dengan BPBD dan DPKP menjadi langkah antisipatif untuk memastikan adanya komunikasi serta dukungan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga binaan, petugas, maupun sarana dan prasarana pemasyarakatan.

Dalam pertemuan dengan BPBD, jajaran Rutan Dumai membahas kesiapsiagaan dan langkah penanganan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat berdampak terhadap lingkungan UPT Pemasyarakatan terutama Rutan Dumai.

Koordinasi ini merupakan langkah antisipatif. Kita ingin memastikan apabila terjadi kondisi darurat, komunikasi dengan instansi terkait sudah terbangun dengan baik sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Selain membahas kesiapan menghadapi bencana dan kebakaran, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar instansi. (dir).

ARBindonesia,com.DUMAI — Sejumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit yang lahannya disebut telah disita negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diduga masih bertahan dan melakukan penjagaan di kawasan perkebunan yang menjadi objek penertiban.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, lahan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.500 hektare yang beralamat di Jl M.Yusuf RT 02 teluk makmur medang Kampai itu telah menjadi objek penyitaan negara.Selasa,15/09/2026.

Namun, sejumlah pihak yang selama ini menguasai lahan tersebut disebut belum meninggalkan lokasi.
Nama pengusaha Gilbert, Acong, dan Ahwa alias bos Gudang Garam disebut-sebut masih berkepentingan terhadap lahan tersebut.

Mereka berupaya melawan dan mempertahankan penguasaan dengan melibatkan sejumlah warga tempatan.
Di lapangan, terlihat sekelompok orang berjaga di sejumlah lokasi perkebunan yang dikaitkan dengan Gilbert, Acong, maupun Ahwa.

Keberadaan kelompok tersebut bertujuan menghalangi tim memasuki kawasan yang telah menjadi objek penertiban.

Seorang warga tempatan yang disebut dengan nama inisal B mengatakan kepada awak media bahwa selama ini perhatian para pengusaha perkebunan terhadap masyarakat sekitar dinilai masih minim.

“Selama ini mana ada peduli para pengusaha ini kepada kami masyarakat. Ketika lahan mereka sudah disita negara, sekarang nama masyarakat yang dibawa-bawa,” ujar warga tersebut.

Menurutnya, persoalan perkebunan yang berada di kawasan hutan juga perlu dilihat dari sisi lingkungan. Ia menilai aktivitas perkebunan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk persoalan asap dan banjir.

Sementara itu, informasi lain yang diperoleh di lapangan menyebutkan adanya dugaan pembayaran kepada sebagian warga untuk melakukan penjagaan atau menghalangi masuknya tim pengelola negara.

Seorang warga yang identitasnya disamarkan dengan inisial N mengaku mendapatkan bayaran dengan nominal yang berbeda-beda, sekitar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.

“Kami dibayar oleh bos-bos kebun ini,” demikian keterangan yang disampaikan warga tersebut ketika dikonfirmasi di lapangan.

Jika informasi tersebut benar, muncul dugaan bahwa sebagian masyarakat tempatan sedang dimanfaatkan sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan negara,itu artinya pangusaha oligarki yang domisili sebahagian di luar negari namun mereka mencari kekayaan di Indonesia hanya memanfaatkan warga tempatan dan sengaja di benturkan dengan pemerintah.

Sementara kepentingan pengusaha yang selama ini menguasai lahan tetap terlindungi.
Persoalan ini kini menjadi perhatian karena menyangkut penguasaan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta potensi konflik antara masyarakat dengan pihak yang mendapat mandat negara untuk mengelola lahan hasil penertiban.
Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap status lahan, legalitas penguasaan, aktivitas perkebunan, pembayaran kewajiban kepada negara, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang mengerahkan atau membayar warga untuk melakukan penjagaan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan pembayaran warga, penguasaan lahan, maupun aktivitas perkebunan di kawasan yang disebut telah menjadi objek penyitaan negara.

Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang dan berdasar,Sesui UU No 40 Tahun 1999,tentang Pers. **Team.