ARB INdonesia, ROKAN HULU — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Muhamad Rahul, yang juga merupakan ketua DPD Gerindra Riau menegaskan akan menelusuri dan mempelajari dugaan adanya oknum pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang merangkap jabatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Rokan Hulu.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat dikonfirmasi wartawan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, usai menghadiri acara ulang tahun ke-51 Bupati Rokan Hulu, Anton ST, MM, Senin (20/10/2025).

“Kita akan pelajari lebih lanjut. Kalau memang terbukti ada pengurus yang merangkap jabatan di Perumda, maka akan kita berhentikan. Itu sudah jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020,” tegas Rahul.

Dalam kesempatan itu, Muhamad Rahul juga berbincang hangat dengan Bupati Anton ST, MM, membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat Rokan Hulu.

Rahul menegaskan, Partai Gerindra harus menjadi contoh dalam menjaga profesionalitas dan kepatuhan terhadap aturan.
“Partai ini harus bersih dan berintegritas. Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan, apalagi melanggar peraturan daerah,” ujarnya menambahkan.

Acara ulang tahun Bupati Rohul berlangsung meriah dan penuh keakraban, turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti anggota DPR RI, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, serta pengurus Partai Gerindra dan masyarakat setempat.*

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Menjelang pelaksanaan malam puncak pesta rakyat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ke-26 tahun yang berlangsung pada tanggal 25 nanti, Bupati Rohul Anton, ST, MM memimpin rapat finalisasi persiapan di Ruang rapat Rumah Dinas Bupati, Senin (20/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Bupati Anton menegaskan pentingnya kesiapan secara menyeluruh mulai dari aspek keamanan, parkir, kebersihan, hingga pelayanan medis, agar pelaksanaan malam puncak berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang hadir.

“Kita ingin memastikan malam puncak pesta rakyat ini berlangsung meriah namun tetap tertib dan aman. Semua sektor harus siap, mulai dari pengaturan lalu lintas, area parkir, hingga tim medis yang siaga,” tegas Bupati Anton.

Selain itu, Bupati juga menyoroti penataan stand UMKM dan pedagang lokal agar tertata rapi tanpa mengganggu akses jalan bagi pengunjung. Menurutnya, pesta rakyat ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah pemberdayaan bagi pelaku UMKM untuk menampilkan produk unggulan daerah.

“UMKM harus kita dukung. Tapi penataan tetap diperhatikan agar pengunjung nyaman dan kegiatan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Rapat diikuti oleh Kabag Ops Polres Rohul Kompol Amru Hutahuruk, Sekda Rohul M. Zaki, S.STP, M.Si, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Masing-masing pihak menyampaikan laporan kesiapan sesuai bidang tugasnya, mulai dari koordinasi pengamanan bersama TNI-Polri, penyiapan area parkir, hingga teknis panggung hiburan rakyat.

Bupati Anton berharap seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-26 Rokan Hulu dapat menjadi momentum kebersamaan dan kebanggaan bagi masyarakat, sekaligus cerminan semangat membangun daerah menuju Rokan Hulu yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. ( Kri )

ARB INdonesia, ROKAN HULU — Suasana mencekam menyelimuti lingkungan Puskesmas Tambusai Utara I, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Seorang pria bernama Fredi, diduga mengalami gangguan kejiwaan, melakukan aksi teror, perusakan, hingga pengancaman bersenjata tajam terhadap Kepala Puskesmas dan para tenaga kesehatan.

Kejadian bermula pada akhir tahun 2024, ketika Fredi pulang dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) setelah menjalani perawatan atas inisiatif keluarganya sendiri. Namun, bukannya membaik, setelah kembali ke kampung halaman, Fredi justru kembali berulah. Ia merusak CCTV, tidur di musala puskesmas, dan melakukan teror terhadap staf usai apel pagi.

Lebih parah lagi, Fredi menyebarkan video di media sosial Facebook sambil berteriak menuduh bahwa Kepala Puskesmas-lah yang melaporkannya ke RSJ. Dalam video itu, ia menuding dirinya “ditangkap” dan “dirugikan” karena gagal menjadi caleg akibat rawatan di rumah sakit jiwa.

Akibat tuduhan tak berdasar tersebut, Kepala Puskesmas Tambusai Utara sempat menjadi sasaran amarah publik di dunia maya. Namun, pihak keluarga Fredi kemudian meminta maaf secara tertulis kepada pihak puskesmas dan membuat laporan resmi ke Polsek Tambusai Utara, dengan tembusan kepada pemerintah Desa Tambusai Utara dan Desa Mahato Sakti.

Situasi kembali memanas pada September 2025. Fredi kembali berulah dengan mengancam keselamatan tenaga medis. Ia sempat menutup jalan keluar puskesmas sambil membawa senjata tajam, bahkan mengejar mobil Kepala Puskesmas dan staf. Tak berhenti di situ, ia juga membacok ban mobil milik Kepala Puskesmas.

Merasa terancam, pihak puskesmas kembali melapor ke Polsek Tambusai Utara pada 23 dan 24 September 2025. Polisi sempat melakukan mediasi dan mengamankan senjata tajam, namun ketika hendak dibawa ke kantor polisi, Fredi melompat dari mobil patroli dan melarikan diri.

Hingga kini, pria tersebut masih bebas berkeliaran di wilayah Tambusai Utara dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kondisi ini membuat Kepala Puskesmas, keluarga, dan seluruh tenaga medis hidup dalam ketakutan dan rasa was-was saat bertugas.

“Kami khawatir atas keselamatan diri dan keluarga. Untuk sementara saya bekerja dari rumah (WFH) demi keamanan,” ujar Kepala Puskesmas dalam keterangannya.

Pihak puskesmas telah melaporkan seluruh kejadian ini kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan keluarga Fredi agar yang bersangkutan kembali menjalani perawatan secara tuntas di RSJ dan rutin meminum obat yang diberikan.

Kepala Puskesmas juga meminta Dinas Sosial memperpanjang masa rawat Fredi demi keamanan masyarakat sekitar.

Kasus ini menjadi peringatan serius akan pentingnya pengawasan terhadap pasien gangguan jiwa yang belum stabil setelah perawatan, agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.*

ARB INdonesia, ROKAN HULU — Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Di bawah kepemimpinan Bupati Anton, ST, MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, daerah yang dikenal sebagai “Negeri Seribu Suluk” ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Riau, yakni sebesar 6,75 persen.

Angka tersebut tertuang dalam rincian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Triwulan II (Year on Year), di mana capaian Rokan Hulu melampaui rata-rata provinsi yang berada di angka 4,59 persen dan juga di atas rata-rata nasional sebesar 5,13 persen.

Capaian gemilang ini menjadi bukti nyata keseriusan dan arah pembangunan yang tepat dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Sejak awal masa jabatan, keduanya berkomitmen memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah hasil kerja keras dan sinergi seluruh elemen, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Ini sejalan dengan visi dan misi kami untuk memperkuat ekonomi daerah serta membangun infrastruktur yang merata dan terkoneksi,” ujar Bupati Anton dalam beberapa kesempatan.

Informasi mengenai capaian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya.

Dengan capaian ekonomi yang melampaui provinsi dan nasional, Rokan Hulu kini menjadi contoh nyata keberhasilan pembangunan daerah yang berbasis visi, kerja nyata, dan kolaborasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ini agar semakin berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Rohul. ( Kri )

ARB INdonesia, PEKANBARU – Tim Raga (Riau Anti Geng dan Anarkisme) Unit IV Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Riau menangkap Ketua Umum organisasi masyarakat (ormas) bernama Pemuda Trikarya Petir (PETIR), berinisial JS.

Atas dugaan pemerasan PT Ciliandra Perkasa, senilai Rp150 juta di Hotel Furaya, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, pada Selasa (14/10/2025) sore.

Dilansir dari Media Center Riau, tersangka JS diamankan setelah tim RAGA menerima laporan dari korban yang mengaku diintimidasi dan diperas oleh JS dengan modus ancaman pemberitaan negatif di puluhan media daring serta rencana aksi demonstrasi di Jakarta.

“Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan ormas untuk menekan perusahaan dengan ancaman akan mempublikasikan isu korupsi, pencemaran lingkungan, dan kerugian negara senilai Rp1,4 triliun di 24 media online,” kata Wakil Direktur Reskrimum Polda Riau, AKBP Sunhot Silalahi, Kamis (16/10).

Sebelum peristiwa penangkapan, awalnya JS menyebarkan isu yang mencemarkan nama baik perusahaan dan menolak memberikan hak jawab.

“Saat perusahaan berusaha menyelesaikan persoalan, pelaku malah meminta uang agar berita negatif itu dihentikan,” ujar Sunhot.

Pelaku awalnya, meminta uang senilai Rp5 miliar, dengan alasan agar pemberitaan dan rencana aksi demo di Jakarta sebanyak tujuh kali dibatalkan.

Namun, setelah terjadi negosiasi, nilai itu turun menjadi Rp1 miliar, dan akhirnya disepakati adanya uang muka (DP) sebesar Rp150 juta.

Sunhot mengungkapkan, penyerahan uang dilakukan di Coffee Shop Senapelan, Hotel Furaya, sekitar pukul 17.15 WIB. Korban datang membawa uang sesuai permintaan JS. Begitu transaksi selesai dan pelaku hendak meninggalkan lokasi, tim Polda Riau langsung bergerak cepat melakukan penangkapan.

“Uang Rp150 juta yang diserahkan korban kami jadikan barang bukti. Saat itu juga, pelaku kami amankan di tempat,” jelas AKBP Sunhot.

Selain menangkap JS, tim turut menyita dua ponsel, laptop, printer, kartu ATM, dokumen surat kerja sama, dan kartu anggota ormas PETIR.

Esoknya, pada Rabu (15/10) penyidik lanjut melakukan penggeledahan di rumah pelaku di kawasan Umban Sari, Rumbai, dan menemukan tambahan barang bukti berupa dokumen serta surat-surat klarifikasi ke sejumlah perusahaan.

“Surat-surat itu intinya seperti permintaan klarifikasi isu lingkungan, tapi kami temukan indikasi kuat bahwa itu dijadikan alat untuk menekan perusahaan agar memberikan uang,” tambah Sunhot.

Pihaknya, saat ini kata Sunhot, sedang mendalami apakah tindakan pemerasan serupa juga dilakukan terhadap perusahaan lain. Karena adanya temuan 14 perusahaan yang pernah menerima surat serupa dari ormas PETIR.

“Kasus ini murni pemerasan. Tidak ada kaitannya dengan isu lain seperti pihak PETIR bersama Polda Riau melakukan pengecekan di lokasi kecelakaan anak di kawasan PT PHR. Berita itu hoaks. Kami pastikan informasi itu tidak benar,” tegas Sunhot.

Sunhot mengatakan JS, dalam perkara ini dijerat dengan Pasal 369 KUHP tentang tindak pidana pemerasan, dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun.

“Kami juga menelusuri aliran dana, komunikasi pelaku, dan kemungkinan ada pihak lain yang terlibat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ormas Kemendagri Budi Arwan menyatakan bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa kekerasan, ancaman, atau pemerasan, maka status badan hukum ormas tersebut dapat dicabut.

“Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, tindakan seperti ini dapat menjadi dasar pembubaran atau pencabutan badan hukum,” tegas Budi.

Hal senada juga disampaikan Febri dari Kanwil Kemenkumham Riau, yang menyebut bahwa tindakan JS merupakan pelanggaran berat.

Ormas PETIR, jelas Febri, merupakan organisasi berbadan hukum yang terdaftar resmi sejak 31 Agustus 2021, dengan pembaruan izin terakhir pada 5 November 2024.

“Kami akan merekomendasikan pencabutan izin ormas PETIR karena telah menyimpang dari tujuan organisasinya,”ujarnya. (MC Riau)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Koperasi Desa Kelurahan(Kopdeskel) Merah Putih atau KDMP akan berjalan optimal jika pengurus memiliki kreativitas dan kemampuan untuk menciptakan manfaat nyata bagi para anggotanya atau masyarakat diwilayahnya masing-masing. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Trio Beni Putra, SE.MM.

Menurutnya, kewirausahaan menjadi kendala besar yang dihadapi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Masalah utamanya di situ, karena koperasi itu akan bergerak apabila pengurus mampu membuat inovasi atau kreativitas penyediaan usaha yang memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaaan,” ujarnya saat dihubungi awaknmedia, Kamis(16/10/2025).

Ia melanjutkan, ketika kepercayaan sudah terbangun, maka akan mendapat dukungan dari anggota anggota bahkan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi nggota baru, sebab kepercayaan anggota menjadi modal utama dalam pengembangan koperasi.

“Potensi di desa atau kelurahan sangat luar biasa, tinggal bagaimana pengurus membaca peluang dan melakukan terobosan agar usaha – usaha tersebut dapat terlaksana Sehingga memberikan manfaat berputarnya roda ekonomi desa atau kelurahan,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjsama dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan ini, koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif di tingkat desa.

Dr. Trio Beni juga menambahkan, koperasi ke depannya harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan memperkuat sistem manajemen usaha.

“Saat ini kita akan bekerjasama dengan penyadia sistem manajemen koperasi yang berbasis digital, agar pelaksanaan kedepan lebih efisien dan transparan,ini upaya penting dalam membangun koperasi yang modern dan berdaya saing.” lanjutnya

Dengan semangat dan azas gotong royong dan kemandirian, KDKMP dapat menjadi contoh koperasi yang tangguh dan berkelanjutan. Transformasi menuju program non-BUMN ini diharapkan mampu membuka peluang baru bagi masyarakat di desa dan kelurahan untuk sejahtera bersama dalam ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan produktif.*