Mengurai Benang Kusut Tapal Batas, Konflik Desa Pungkat dan Belantak Raya Butuh Ketegasan Pemkab Inhil

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Konflik tapal batas antara Desa Pungkat dan Desa Belantak Raya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kian meruncing.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun media ARBindonesia.com dari beberapa sumber, perselisihan yang telah terjadi sejak lama ini diduga dipicu oleh munculnya versi peta batas wilayah Desa Belantak Raya dan Pungkat.

Dari versi peta pertama itu, digunakan Pemerintah Desa Belantak Raya dan warga sebagai acuan dalam penguasaan wilayah administratif desa.

Foto: Peta Batas Wilayah Desa Pungkat dan Belantak Raya : Versi Pertama (SC Google Map)

Boro-boro peta batas wilayah itu mendapat kesepakan dari sepadan Desa Pungkat, muncul kembali peta versi kedua yang lagi-lagi dianggap sangat merugikan wilayah administratif Desa Pungkat.

Luas wilayah Desa Pungkat tercatat semakin menyusut dan jauh dari ketentuan historis serta yuridis yang tercantum dalam dokumen peta induk pemekaran resmi. Sehingga memicu ketegangan yang berkepanjangan atar desa hingga saat ini.

Foto: Peta Batas Wilayah Desa Pungkat dan Belantak Raya : Versi Kedua (Ist)

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, sehingga muncul desakan agar diusut tuntas siapa pihak atau oknum yang diduga menjadi dalang di balik peredaran peta tersebut, yang selama ini menjadi akar permasalahan dan memecah kerukunan antar-warga Pungkat dan Belantak Raya.

Foto: Ilustrasi Luas Luas wilayah Desa Pungkat berdasarkan dokumen Peta Pemekaran Desa Pungkat.

Urgensi Penyelesaian Melalui Jalur Konstruktif

Konflik tapal batas ini butuh ketegasan Pemkab Inhil dalam penyelesaian, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, menghambat roda pemerintahan desa, serta merugikan hak-hak keperdataan masyarakat setempat.

Untuk mengakhiri perselisihan ini secara adil dan bermartabat, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif, seperti:

1. Verifikasi Dokumen Otentik
Pemerintah Kabupaten Inhil melalui bagian Tata Pemerintahan (Tapem) bersama pihak terkait, segera turun tangan untuk memvalidasi Peta Induk Pemekaran Asli Desa Pungkat dan mencocokkannya dengan kondisi riil di lapangan.

2. Transparansi dan Penelusuran Hukum
Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut asal-usul dan legalitas dua versi peta yang beredar, guna menindak tegas pihak-pihak yang diduga sengaja mengubah batas wilayah demi kepentingan tertentu.

3. Mediasi dan Musyawarah Mufakat
Menggelar forum mediasi terbuka yang melibatkan para tokoh masyarakat, ninik mamak, serta perangkat desa dari Desa Pungkat dan Belantak Raya di bawah fasilitasi Camat Gaung dan Pemkab Inhil.

4. Penetapan Batas Definitif
Hasil verifikasi harus dituangkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian ruang bagi kedua desa.

Penyelesaian konflik ini menuntut adanya itikad baik dari semua pihak. Dengan mengedepankan asas keadilan dan merujuk pada dokumen hukum yang sah, sengketa tapal batas di Kecamatan Gaung diyakini dapat diselesaikan secara damai demi kesejahteraan masyarakat luas.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media tengah berupaya mengkonfirmasi Kepala Desa Belantak Raya dan pihak terkait guna mendapatkan informasi lainnya terkait batas desa. (Arbain)




Diduga Tak Sesuai Spek, 10 Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan TA 2025 di Inhil Terancam Rusak Dini

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Belasan proyek peningkatan jalan lingkungan di bawah lingkup Dinas PUTRPKP Inhil Tahun Anggaran 2025 disinyalir terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi.

Dari data yang di himpun awak media, dari 17 pekerjaan peningkatan jalan lingkungan yang diduga bermasalah, terdapat 10 paket yang rawan terjadi kerusakan dini akibat ketidak sesuaian spesifikasi (spek).

Total kerugian dari 10 paket peningkatan jalan lingkungan itu
diperkirakan bernilai pantastis yakni mencapai setengah miliar rupiah lebih.

Meskipun mekanisme pengembalian kerugian negara menjadi prosedur yang lazim ditempuh oleh pihak penyedia jasa (kontraktor), persoalan mendasar mengenai mutu fisik dan ancaman terhadap masa umur pembangunan infrastruktur jalan tersebut tetap menyisakan kekhawatiran serius bagi publik.

Melalui PPK Bidang PKP Dinas PUTRPKP Inhil, Ade WiDodo
tak membantah terkait adanya ketidak sesuaian spesifikasi terhadap beberapa paket pekerjaan jalan lingkungan tahun anggaran 2025.

Menurut Ade, ketidak sesuaian spesifikasi itu terletak pada komposisi campuran Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa (Concrete Mixer). Ia juga menyatakan telah mengingatkan kepada pihak pelaksana agar komposisi campuran Cor Beton harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

“Kita sudah ingatkan! namun masih terdapat kelemahan pada pelaksana lapangan yang belum sepenuhnya menerapkan campuran maupun bahan Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa sesuai komposisi spesifikasi teknis sehingga mengakibatkan mutu Cor Beton Mutu Fc 10 Mpa tidak mencapai kualitas yang ditetapkan dalam kontrak,” tutur Ade, Selasa 29/9/2026). (Arbain-red)




Garda Terdepan di Akar Rumput: Polsek Reteh Gandeng RT/RW Perangi Karhutla dan Narkoba

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bahaya laten narkoba menjadi dua musuh bersama yang tak boleh diberi ruang. Menyadari hal ini, Polsek Reteh, Polres Indragiri Hilir, mengambil langkah taktis dengan turun langsung merangkul para Ketua RT dan RW di Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Senin (28/9/2026).

Bertempat di Aula Kantor Desa Seberang Pulau Kijang, sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Reteh, IPTU Rozi Dhasa Prima, S.I.P., M.H, ini berlangsung interaktif dan penuh kebersamaan. Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Camat Reteh Hasnur Rasidi, S.Kep., Kepala Desa Seberang Pulau Kijang Supangat, jajaran personel Polsek Reteh, para Kepala Dusun, hingga tokoh masyarakat setempat.

RT/RW: Mata, Telinga, dan Benteng Pertama Desa

Dalam pemaparannya, Kapolsek Reteh menegaskan bahwa kesuksesan menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat, khususnya para pengurus RT dan RW yang berada di garda terdepan, menjadi kunci utama.

“Kita jangan menunggu api muncul baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Karena itu, peran RT dan RW sangat penting untuk mengingatkan warga dan segera melaporkan apabila ditemukan adanya potensi kebakaran,” tegas IPTU Rozi.

Warga kembali diingatkan agar tidak melakukan cara-cara instan seperti membakar saat membuka atau membersihkan lahan. Tindakan sepele yang memicu kebakaran besar kini menjadi atensi ketat demi keselamatan bersama dan kelestarian lingkungan.

Tutup Rapat Ruang Gerak Narkoba

Tak hanya soal karhutla, ancaman peredaran gelap narkotika yang mengincar masa depan generasi muda juga menjadi sorotan tajam dalam forum tersebut. Kapolsek mengajak seluruh elemen desa untuk meningkatkan kepekaan sosial terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Dukungan masyarakat melalui keberanian melapor dinilai jauh lebih efektif untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut.

“Jangan beri ruang bagi narkoba di lingkungan kita. Apabila mengetahui adanya indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkoba, segera sampaikan kepada pihak Kepolisian. Informasi masyarakat sangat membantu dalam menjaga keamanan dan masa depan generasi muda,” serunya.

Perkuat Sinergi dan Komunikasi Aktif

Menutup rangkaian kegiatan sosialisasi, Polsek Reteh mendorong terbangunnya komunikasi dua arah yang aktif antara warga, Bhabinkamtibmas, dan jajaran kepolisian.

“Dengan jalur komunikasi yang cepat, setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diharapkan dapat diredam sedini mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar,” tutup IPTU Rozi.

Berkat komitmen kuat dari seluruh pihak yang hadir, kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, menandai lembaran baru sinergi erat antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat Desa Seberang Pulau Kijang. (Arb)




Kodim 0321/Rohil gelar Open Tournament Domino Orado Piala Panglima TNI Semarakkan HUT TNI ke-81.

ARBindonesia,com.ROKAN HILIR — Suasana semarak mewarnai Aula Tuanku Tambusai Makodim 0321/Rohil, Minggu (27/9/2026). Sebanyak 128 tim ambil bagian dalam Open Tournament Domino Orado (101) Piala Panglima TNI yang digelar Kodim 0321/Rohil dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Pesisir, Kompleks Perkantoran Batu Enam, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, ini dibuka secara serentak oleh Aspers Panglima TNI Marsda TNI Djon Amarul, S.A.B., dari Mabes TNI Cilangkap melalui video conference (Vidcon), dan diikuti satuan jajaran TNI AD.

Di wilayah Kodim 0321/Rohil, pembukaan tournament dihadiri Dandim 0321/Rohil Letkol Inf M. Ricky P.P.P.A.G.A., S.Hub.Int., M.H.I., Kaban Kesbangpol Rohil Cicik Mawardi, Kabid Pemuda dan Pariwisata Samsul Kamar, S.Sos., Danpos PM Bagansiapiapi Lettu Cpm Zetril, Dan Unit Intel Kodim 0321/Rohil Letda Inf Nurahmad, Ketua Pengcab Orado Rohil sekaligus Ketua Panitia Ebol, serta seluruh peserta.

Tepat pukul 08.46 WIB, pertandingan resmi dimulai. Sebanyak 128 tim, masing-masing terdiri dari dua orang peserta, beradu ketangkasan, konsentrasi dan strategi untuk memperebutkan Piala Panglima TNI.

Dalam penyampaiannya, Dandim 0321/Rohil Letkol Inf M. Ricky P.P.P.A.G.A. mengatakan bahwa tournament tersebut bukan semata-mata menjadi ajang pertandingan, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antara TNI dengan masyarakat.

«“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81. Kami ingin momentum ini menjadi ruang silaturahmi, kebersamaan dan komunikasi antara TNI dengan masyarakat. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa olahraga Orado mendapat tempat yang sangat baik di tengah masyarakat Rokan Hilir,” ujar Dandim.»

Dandim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan dengan tertib dan sportif.

«“Kami berharap tournament ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga ke depan kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan, sehingga semakin banyak bibit-bibit atlet Orado dari Rokan Hilir yang dapat berprestasi,” tambahnya.»

Sementara itu, Ketua Pengcab Orado Kabupaten Rokan Hilir sekaligus Ketua Panitia, Ebol, menyampaikan terima kasih kepada Kodim 0321/Rohil yang telah memberikan ruang bagi masyarakat dan para pecinta Orado untuk berkompetisi sekaligus bersilaturahmi.

«“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0321/Rohil yang telah menyelenggarakan tournament ini. Antusiasme peserta sangat luar biasa, terbukti dengan hadirnya 128 tim. Ini menunjukkan bahwa Orado semakin diminati dan berkembang di Kabupaten Rokan Hilir,” ungkap Ebol.»

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong perkembangan olahraga Orado di Rohil.

«“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain mempererat silaturahmi, tournament ini juga menjadi sarana untuk mencari dan membina atlet-atlet Orado potensial dari Rokan Hilir,” katanya.»

Setelah berlangsung selama beberapa jam, seluruh pertandingan rampung pada pukul 16.53 WIB. Persaingan ketat akhirnya melahirkan para pemenang.

Juara I diraih pasangan Zullmizan Asdi dan Wama Ramadhan. Juara II ditempati Budiman dan Muhammad Solihin, sedangkan Juara III diraih Ramli dan Zulfikar. Sementara Juara Harapan I diraih pasangan Teguh dan Mian.

Penyerahan hadiah kemudian dilaksanakan mulai pukul 17.18 WIB. Juara Harapan I mendapatkan uang pembinaan Rp1 juta dan piagam penghargaan.

Juara III memperoleh uang pembinaan Rp2 juta, piagam dan trophy. Juara II mendapatkan uang pembinaan Rp3 juta, piagam dan trophy.

Sedangkan pasangan Zullmizan Asdi dan Wama Ramadhan sebagai Juara I berhak membawa pulang uang pembinaan sebesar Rp4 juta, piagam penghargaan dan trophy. Hadiah diserahkan langsung oleh Dandim 0321/Rohil Letkol Inf M. Ricky P.P.P.A.G.A., S.Hub.Int., M.H.I.

Rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 17.30 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.(dir).




Sinergi Antara Jurnalis Relawan TNI dan Polri Mempercepat Penanganan Bencana Alam Kebersamaan Empat elemen ini Menciptakan Tanggap Darurat.

ARBindonesia,com.Sumatera Barat Sumbar -penanganan bencana banjir yang melanda Nagari Batang Barus Koto Gaek, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdampak pada sejumlah Relawan dan Media Jurnal Polisi bersama TNI Polri solidaritas dari penyaluran logistik, evakuasi, hingga penyebaran liputan informasi yang valid ke masyarakat luas

Kolaborasi nyata ini dapat dilihat melalui pembagian peran strategis di lapangan yang tidak bisa dihalangi karena sudah ada pembagian Peran dalam Aksi Kemanusiaan TNI dan Polri (Pusat & Daerah), bertindak sebagai garda terdepan dalam operasi SAR (pencarian dan penyelamatan), membuka akses jalan yang terisolasi, mendirikan dapur umum, serta transportasi

Dengan adanya bantuan logistik.Relawan berperan cepat dalam menggalang dana publik, mengumpulkan kebutuhan pokok, dan menjangkau posko-posko pengungsian secara fleksibel.Jurnalis (Insan Pers): Berperan menyuarakan penderitaan korban, melawan disinformasi, serta menginformasikan titik-titik lokasi darurat yang belum tersentuh bantuan agar segera direspons oleh tim gabungan.

Wartawan Jurnal Polisi Selain meliput, komunitas jurnalis juga kerap melakukan aksi nyata penggalangan dana kemanusiaan.

Kolaborasi antara jurnalis, relawan, TNI, dan Polri merupakan wujud nyata solidaritas kemanusiaan dalam penanganan dan penanggulangan korban bencana alam di Indonesia.Peran dan Bentuk KolaborasiSinergi Lapangan: Jurnalis dan relawan sering kali turun langsung bersama aparat TNI dan Polri untuk mendistribusikan logistik, mendirikan posko pengungsian, serta membantu evakuasi korban terdampak bencana.

Relawan di pusat Jakarta secara aktif bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan sosial, mendirikan posko tanggap darurat, serta mengevakuasi korban bencana alam, bentuk Kerja Sama dan Aksi Kemanusiaan, Pembukaan posko bantuan bersama menjadi wadah bagi masyarakat dan relawan untuk mengumpulkan serta mendistribusikan logistik secara terpadu.

Dapur Lapangan Penyediaan ratusan porsi makanan siap saji didukung penuh oleh satuan aparat dan relawan di lokasi terdampak musibah, Evakuasi dan Pemulihan, TNI-Polri bersama elemen masyarakat bergerak cepat ke lokasi bencana untuk evakuasi warga dan distribusi barang darurat.

Aksi Kemanusiaan Bersama, Berbagai elemen organisasi jurnalis di Jakarta kerap menginisiasi penggalangan dana dan bantuan sosial yang disalurkan beriringan dengan aparat keamanan ke daerah-daerah bencana.Dukungan Informasi dan Moril: Selain bantuan fisik, jurnalis berperan penting dalam menyampaikan informasi akurat mengenai kebutuhan mendesak di lokasi bencana guna mempercepat datangnya bantuan dari pemerintah maupun masyarakat luas.

Peran strategis media Jurnal Polisi melalui liputan tinjau langsung aksi solidaritas organisasi pers bersama tim media yang lain seperti Jurnalis Online berikan bantuan untuk para Korban Bencana Alam, Jurnalis Dinilai berperan dalam Penanganan Bencana, peran jurnalis dalam penanganan bencana sangat besar

Dalam mendorong bantuan bagi korban bencana Jurnal Polisi Apresiasi Masyarakat dan Relawan Kirim Bantuan Bencana, mengapresiasi peran aktif masyarakat dengan bahu-membahu menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak tertimpa bencana. ** team




Ketua LSM KPK DPP beserta Tim Wartawan Jurnal Polisi Tinjau Langsung Banjir Bandang Solok Fokuskan Penanganan Keselamatan Warga dan Percepatan Pemulihan Selasa, 22 September 2026.

ARBindonesia,com.Sumatera Barat Sumbar- Ketua LSM KPK DPP Amiruddin bersama tim media Jurnal Polisi berharap adanya penanganan bencana banjir yang melanda Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berdampak pada sejumlah permukiman warga Kabupaten Solok.

Keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan logistik, serta percepatan pendataan kerusakan menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan pascabencana

Ketua LSM KPK DPP beserta Tim Wartawan Jurnal Polisi, kami langsung menyampaikan duka cita mendalam atas musibah di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, rasa duka adanya yang kehilangan segalanya orang dan harta yang hilang, mudah mudahan korban dapat segera ditemukan di lokasi bencana

Penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, Gubernur meminta proses pendataan dan validasi kerusakan dilakukan secara cepat dan akurat, data menjadi dasar untuk menentukan proses rehabilitasi terhadap rumah warga yang terkena bencana, proses rehabilitasi baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera diproses

Dengan adanya musibah bencana dan berdampak cukup luas terhadap permukiman warga serta fasilitas pelayanan pemerintahan Perangkat Daerah (OPD) Pemkab agar di proses dilaporkan yang mengalami mengalami kerusakan berat dan ringan

Untuk memastikan penanganan dan terkoordinasi Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan bencana tersebut Bupati Solok segera berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah Forkopimda

Pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah, dengan secepatnya proses berkoordinasi dengan Forkopimda dan menetapkan darurat selama penanganan

Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal Pemerintah juga menyiagakan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi untuk memastikan kebutuhan pangan dan logistik masyarakat dampak terpenuhi dan melakukan pengerukan sungai dilakukan terhadap banjir susulan, guna antisipasi adanya peringatan curah hujan di wilayah Solok, Pemerintah untuk tetap bergerak cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana, terutama memastikan keselamatan masyarakat serta kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi selama masa darurat.

Berdasarkan situasi bencana banjir bandang besar mendapatkan perhatian luas dan desakan ketua LSM KPK Amiruddin bersama tim media Jurnal Polisi berharap agar penanganan cepat dilakukan di Kabupaten Solok (Sumatera Barat), terkait dengan penanganan bencana tersebut, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani pemangku kepentingan dan pemerintah bergerak mendorong kelancaran proses evakuasi darurat

Mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana diatur secara spesifik dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah daerah dan Pemerintah setempat, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara garis besar meliputi pengurangan risiko dan perlindungan masyarakat

Bencana pemenuhan hak korban dan pengungsi secara adil, serta pemulihan kondisi. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai melalui APBN serta menyediakan dana siap pakai.

Koordinasi lintas lembaga yang strategis untuk menangani dampak banjir tersebut, mengenai pernyataan resmi dari organisasi LSM KPK DPP Amiruddin bersama tim media Jurnal Polisi langsung sebagai relawan terkait banjir di Kota Solo, penanganan dampak bencana di wilayah Solok secara cepat oleh jajaran pemerintah daerah dan pusat agar terhubung “sumber” LSM KPK DPP Amiruddin** Team